Home / Politik

Selasa, 12 Oktober 2021 - 11:16 WIB

Muscab VIII DPC PPP Kota Bekasi Harus Sesuai Dengan AD/ART dan PO

Kota Bekasi- Menjelang Musyarawah Cabang (MUSCAB) VIII DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Bekasi, Ketua Angkatan Muda Ka’bah (AMK) Kota Bekasi Ahmad Syahbana menyampaikan bahwa sistem pemilihan muscab harus sejalan dengan ad/art yang dihasilkan muktamar di Bogor, sehingga dalam pelaksanaan tersebut menjadi tempat untuk memilih dan menetapkan ketua secara demokratis.

“Muscab VIII DPC PPP kota Bekasi harus sejalan dengan Ad/ART organisasi berdasarkan hasil ketetapan pada muktamar di Bogor, selain itu kriteria calon ketua harus lebih ditingkatkan guna peningkatan jumlah suara dalam pemilu 2024 yang akan datang,” ujar Ahmad kepada awak media, Selasa (12/10/2020).

Baca Juga:  Targetkan 12 Kursi di Pileg 2024, Gerindra Kota Bekasi Rombak PAC Lama Yang Ogah Kerja

Terkait nama tiga orang calon ketua yang mencuat, Ahmad menyatakan bahwa Sholihin, Bambang Supriyadi dan M Zaeni merupakan kader terbaik PPP yang ada di Kota Bekasi sehingga ke tiga calon tersebut layak menjadi pimpinan partai.

“Dari tiga calon mereka udah pantas memimpin partai. Tidak bisa dibantah, karena PPP menciptakan kader – kader terbaik untuk pemimpin umat Islam. Dalam muscab nanti, setidaknya PPP Kota Bekasi bisa bebenah dalam menyusun struktur organisasi yang bisa menancapkan diri kepada masyarakat Kota Bekasi,” ucap Ahmad.

Angkatan Muda Ka’bah (AMK) sebagai sebagai organisasi sayap, kata dia, akan mendorong pelaksanaan muscab berjalan sesuai ketentuan organisasi sehingga PAC dapat memilih calon pemimpin yang sesuai dengan hati nurani. Sehingga kedepannya DPC PPP Kota Bekasi dapat menjadi parpol yang diperhitungkan oleh parpol yang lain.

Baca Juga:  PDI Perjuangan dan Golkar Tolak Rancangan 5 Daerah Pemilihan pada Pemilu 2024 di Kota Bekasi

“Kami akan mendorong agar pelaksanaan muscab berjalan dengan lancar sesuai dengan ruh organisasi yang berdasarkan asas Islam, dan juga berdasarkan Peraturan Organisasi (PO) Permusyawaratan No 0044/IN/DPP/III/2021 pada pasal 14, 15, 16 tentang Permusyawaratan dalam memilih pemimpin yang bisa memberikan manfaat secara organisasi,” pungkas Ahmad. (Mar)

Share :

Baca Juga

Politik

Plt Ketua DPW PPP Jabar Sebut Gus Shol Pantas Jadi Wali Kota Bekasi

Politik

ForKim Bekasi Gemakan Tagar #2024GantiAnggotaDPRD

Politik

Politisi PKS Akui Terima Rp200Juta, Partai Ummat: Kembalikan Uang ke KPK Tak Hilangkan Unsur Pidana

Politik

AHY Targetkan Partai Demokrat Raup 15 Persen di Pemilu 2024

Politik

Terpilih Secara Aklamasi, Putri Wali Kota Ade Puspitasari Jadi Ketua DPD II Partai Golkar Kota Bekasi 2021-2026

Politik

Targetkan 12 Kursi di Pileg 2024, Gerindra Kota Bekasi Rombak PAC Lama Yang Ogah Kerja

Politik

Partai Ummat Dinyatakan Lolos, Amien Rais Sebut Jokowi Sebagai Guru Bangsa

Politik

Sambangi Surya Paloh, Puan Maharani Ingin Maju Pilpres 2024