Home / Bekasi Raya

Thursday, 4 November 2021 - 17:31 WIB

Sebut Mitigasi Risiko Adalah Inisiatif Disdik Kota Bekasi, Krisman Asbun?

KOTA BEKASI – Terkait evaluasi mitigasi risiko yang dilakukan pihaknya terhadap anggaran kegiatan pembayaran internet dengan pagu sebesar Rp360 juta dengan harga satuan Rp30 juta perbulannya, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Krisman Irwandi mengakui bahwa hal tersebut sengaja dibuat oleh pihaknya supaya tidak ada risiko dalam pelaksanaan kegiatan layanan internet di tempatnya.

“Suratnya sudah saya buat ya hari ini. Tinggal kita antar ke inspektorat,” kata Krisman Irwandi, Kamis (04/11) sore.

Lebih lanjut Krisman berkilah bahwa semua kegiatan harus ada mitigasi risiko jika harganya kemahalan dan tidak sesuai dengan e-katalog.

“Mitigasi risiko itu sebagai pengendalian. Nah hasil mitigasi risikonya nanti yang menelaah inspektorat. Apakah mengandung risiko. Kita tidak bisa melakukan kegiatan itu walaupun sudah dilaksanakan dan sudah dibayar,” kelitnya.

“Tidak ada keterlambatan dari kita. Karena ditelaah dulu oleh inspektorat dan sudah kita sampaikan,” tukasnya.

Jawaban Krisman yang asal bunyi tersebut berbeda dengan isi surat Inspektorat Daerah Kota Bekasi no: 742/1880/ITKO tertanggal 6 Oktober 2021 yang berisi:

Sehubungan hasil analisis data Inspektorat Daerah Kota Bekasi terhadap DPA perangkat daerah pada Disdik Kota Bekasi, ditemukan kegiatan 1.01.1.01.01.01.08.02 penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik , kode rekening 5.2.1.04.63 pembayaran internet dengan pagu sebesar Rp360.000.000.00 dengan harga satuan Rp30.000.000,00 serta volume 12 bulan berpotensi memiliki resiko dimulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan kegiatan.

Mohon kiranya kepada pengguna anggaran bersama dengan pejabat pembuat komitmen (PPK) kegiatan melakukan evaluasi bersama serta melakukan mitigasi resiko, dapat disampaikan kepada Inspektorat Daerah Kota bekasi paling lambat 12 Oktober 2021.

Faktanya adalah pihak Inspektorat Daerah Kota Bekasi lah yang bersurat ke Disdik Kota Bekasi agar melakukan mitigasi risiko terhadap anggaran kegiatan tersebut. Yang mana hal tersebut berdasarkan hasil analisis data Inspektorat Daerah Kota bekasi terhadap DPA perangkat daerah pada Disdik Kota Bekasi, ditemukan kegiatan 1.01.1.01.01.01.08.02 penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik, kode rekening 5.2.1.04.63 pembayaran internet dengan pagu sebesar Rp360.000.000.00 dengan harga satuan Rp30.000.000,00 serta volume 12 bulan yang menurut Inspektorat Daerah Kota Bekasi sangat berpotensi memiliki risiko dimulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan kegiatan.

Sementara itu terpisah, Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi meminta Dinas Pendidikan Kota Bekasi agar segera melakukan pertanggungjawaban soal penggunaan anggaran yang berkaitan dengan biaya fantastis langganan internet tersebut.

Baca Juga  Tepis Hoax, Panitia OC dan SC Pastikan Gelaran Musda VI KNPI Kota Bekasi Sesuai Prokes

“Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi seharusnya lakukan evaluasi kepada staff beserta jajaran di dinas tersebut,” kata Sardi.

Tak hanya itu, politisi PKS ini pun mendesak Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi agar segera mengambil langkah tegas terkait laporan evaluasi mitigasi risiko tersebut.

“Disdik harus segera lakukan evaluasi kinerja, karena bagaimanapun ini menjadi beban kinerja Kepala Dinas,” pungkasnya.

Baca Juga  MUKOTA ke V KADIN Kota Bekasi Bakal Digelar, Sengaja Langgar Protokol Kesehatan?

Sebelumnya diberitakan bahwa Kepala Inspektorat Daerah Kota Bekasi Widodo Indrijantoro membeberkan bahwa Dinas Pendidikan Kota Bekasi hingga saat ini belum merespon mitigasi risiko yang dikirim pihaknya terkait anggaran kegiatan pembayaran internet dengan pagu sebesar Rp360 juta dengan harga satuan Rp30 juta dengan volume 12 bulan yang menurut pihaknya memiliki risiko dimulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan kegiatan.

“Kita sudah bersurat ke Disdik terkait mitigasi resiko tersebut. Namun jawaban dari Disdik berupa hasil evaluasi belum diserahkan ke kami,” kata Widodo kepada Rakyat Bekasi, Rabu (03/11) malam.

Di dalam surat tersebut, kata dia, pengguna anggaran bersama dengan pejabat pembuat komitmen (PPK) kegiatan agar melakukan evaluasi bersama serta melakukan mitigasi risiko atas anggaran kegiatan pembayaran internet Rp30 juta perbulan.

“Kita kan jaga-jaga, jangan sampai ada kelebihan bayar atas layanan internet tersebut,

“Seharusnya disampaikan kepada Itko paling lambat 12 Oktober 2021 silam. Namun sampai sekarang sama sekali belum diserahkan kepada kami,” bebernya.

Lebih lanjut Widodo mengatakan bahwa pihaknya bakal memanggil pengguna anggaran yakni Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Inayatullah dan PPK yakni Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi Krisman Irwandi, jika belum juga menyerahkan hasil evaluasi mitigasi risiko pembayaran internet Rp30 juta per bulan di Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

“Jika ternyata belum menyerahkan juga, maka kami akan panggil,” pungkasnya. (Mar)

Share :

Baca Juga

Bekasi Raya

Sejumlah Organisasi Profesi Wartawan Bersepakat Bentuk Pokja DPRD Kota Bekasi

Bekasi Raya

Wakil Wali Kota Bekasi Tinjau Pelaksanaan Vaksinasi Massal Pfizer Dosis Pertama

Bekasi Raya

Arisan ala Sahabat Nuryadi Darmawan (SND), Kuatkan Silaturahmi dan Bermanfaat Bagi Masyarakat

Bekasi Raya

Rayakan Ultah di Hotel Aston Bekasi, 11 Orang Pelangggar Prokes PPKM Didenda Rp79 Juta

Bekasi Raya

LSM KOMPI Bakal Gugat Dugaan Maladministrasi P2APBD 2019 Pemkab Bekasi

Bekasi Raya

Ketua Bapemperda Kota Bekasi Ajukan Raperda Inisiatif Peningkatan Pelayanan RSUD Tipe D

Bekasi Raya

DPC PDI Perjuangan Kota Bekasi Gelar Vaksinasi Massal

Bekasi Raya

Bisnis Seragam di Tengah Pandemi, Kejaksaan Diminta Periksa Dinas Pendidikan Kota Bekasi