Home / Advertorial / Politik

Senin, 15 November 2021 - 14:43 WIB

Gelar Reses III, Herpur Perjuangkan Pembangunan USB SMPN di Pondok Melati

KOTA BEKASI – Anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PDI Perjuangan Heri Purnomo mengaku dirinya fokus terhadap persoalan Pendidikan dan Kesehatan di Daerah Pemilihan (Dapil)-nya, yakni Kecamatan Pondok Melati.

Saat ini menurut politisi yang akrab disapa Herpur ini, Kecamatan Pondok Melati masih ketinggalan dengan Kecamatan lain terkait ketersediaan fasilitas penunjang bidang Pendidikan dan Kesehatan.

Jika di tilik di bidang pendidikan, di wilayah ini baru ada satu Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 35 yang letaknya di Kelurahan Jatiwarna, padahal ada empat Kelurahan di Kecamatan Pondok Melati.

“Gedung sekolah di Kecamatan Pondok Melati cuma ada satu SMPN 35. Kemarin sudah kita usulkan USB yaitu SMPN 57, masalahnya lahan fasos – fasum di Kelurahan Jatirahayu di RW 17 yang kita usulkan di bangun masih ada warga yang Pro Kontra. Akhirnya SMPN baru 57 masih menginduk di SMPN 35 dan menempati ruang SD Jatirahayu 6 walau cuma ada tiga Rombongan Belajar (Rombel),” ungkap Herpur di ruang kerjanya, Senin (15/11).

Karena pentingnya dan kebutuhan sarana pendidikan yang mendesak, Herpur meminta agar Camat dan Lurah ikut serta dalam memfasilitasi warga yang masih kontra dengan rencana didirikanya unit sekolah baru. Padahal setiap tahunnya di wilayah Kecamatan Pondok Melati dari 33 Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) lulusannya dapat mencapai 2.300 an anak.

“Satu satunya Kecamatan yang punya sekolah SMAN dan SMPN hanya satu. Tiap tahun dari 33 SD dan MI yang ada sekitar 2.310 an siswa yang lulus. Sementara di SMPN 35 hanya menerima 9 Rombongan Belajar (Rombel) atau sekitar 324 an siswa tidak sampai 20 persen dari lulusan, itu kan ironis. Nah sekolah baru yang masih menginduk, menampung tiga rombel sekitar 300 an siswa,” ucapnya.

Lebih lanjut Herpur menjelaskan bahwa usulan dana pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 57 sudah masuk pada mata anggaran APBD 2022. Namun demikian adanya penolakan warga yang kini menjadi kendala. Sementara jika membeli lahan kosong yang bukan fasos/fasum dikhawatirkan pembangunan akan tertunda lagi.

Baca Juga:  Pertemuan Golkar, PAN dan PPP di Menteng, Kode Keras Koalisi Pemilu 2024

“Udah masuk di usulan dana APBD 2022. Tapi lahannya yang sedang kita upayakan untuk lahan fasos sekitar 3000 m² lebih di RW 17 Kelurahan Jatirahayu. Karena ada penolakan oleh sebagian warga. Tapi kalo kita bicara pendidikan kurang fasilitas terus, mau sekolah di mana anak – anak kita. Apalagi pandemi, mungkin kalau ada yang punya uang banyak lain cerita, tapi tidak semua begitu kondisinya, makanya saya terus berjuang disitu agar ada SMPN baru,” jelas Herpur.

Baca Juga:  Targetkan 12 Kursi di Pileg 2024, Gerindra Kota Bekasi Rombak PAC Lama Yang Ogah Kerja

Pihaknya sangat berharap agar Camat dan Lurah untuk ikut mediasi warga yang masih kontra. Hal ini untuk kelangsungan bersama, apalagi persoalan pendidikan dijamin Undang – Undang (UU).

“Kita berpikir kedepan anak – anak kita bisa bersekolah dengan layak ,dekat dengan tempat tinggal dan gratis,” pungkasnya. (ADV)

Share :

Baca Juga

Politik

Jelang Pilpres 2024, Uu Ruzhanul Ulum: PPP Jangan Sampai Salah Dukung

Politik

Safari Lebaran Prabowo, Koalisi Baru Menuju 2024

Politik

Suara Pemilih Jokowi Jadi Kunci Kemenangan Pemilu Presiden 2024

Bekasi Raya

Arisan ala Sahabat Nuryadi Darmawan (SND), Kuatkan Silaturahmi dan Bermanfaat Bagi Masyarakat

Politik

Gelar Reses I TA 2022, Bang Muin Tetap Komitmen Perjuangkan Aspirasi Warga

Politik

ForKim Bekasi Gemakan Tagar #2024GantiAnggotaDPRD

Politik

Sholihin: AS Bukan Lagi Kader PPP Kota Bekasi

Politik

Bawaslu, KNPI dan 44 Ormas di Kota Bekasi Siap Awasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu 2024