Home / Bekasi Raya / Politik

Senin, 22 November 2021 - 14:24 WIB

SK Pengesahan Wakil Bupati Bekasi Jadi Polemik, Penolakan Ahmad Marzuki Masih Berlanjut

KOTA BEKASI – Polemik pengangkatan Wakil Bupati Bekasi menjadi perbincangan publik, gelombang penolakan masih terus berlangsung, hari ini Warga Kabupaten Bekasi menggelar Konferensi Pers dengan tegas menolak Surat Keputusan (SK) pengesahan penetapan Wakil Bupati Bekasi yang dikeluarkan oleh Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Kami telah mengajukan Keberatan ke Menteri Dalam Negeri RI sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 132.32-4881 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Bekasi Provinsi Jawa Barat tanggal 19 Oktober 2021,” kata Ir. Yasmanto dalam jumpa Pers di Urban Cafe, Grand Galaxy City Bekasi Kota, Senin (22/11/2021) siang.

Yasmanto menjelaskan, keberatan tersebut sesuai dengan ketentuan dalam UU Administrasi Pemerintahan jo PERMA No. 6/2018 bahwa apabila pihak yang merasa dirugikan oleh suatu keputusan pejabat tata usaha negara wajib terlebih dahulu menempuh upaya administratif, sebelum mengajukan gugatan di PTUN. Upaya administratif itu sendiri terdiri dari dua tahapan, yaitu: keberatan dan banding.

“Keberatan ditujukan kepada pejabat yang menerbitkan keputusan, sedangkan banding ditujukan kepada atasan dari pejabat yang menerbitkan keputusan yang dipersoalkan,” katanya.

Menurut UU Administrasi Pemerintahan jo PERMA No. 6/2018, kata dia, gugatan di PTUN baru dapat diajukan apabila mekanisme keberatan dan banding telah ditempuh sebelumnya, namun hasil dari kedua upaya tersebut dianggap tidak memuaskan.

Keberatan wajib dijawab oleh pejabat yang menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 14 hari kerja sejak keberatan diajukan. Sedangkan banding wajib dijawab oleh atasan pejabat yang menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 10 hari kerja sejak banding diajukan.

Baca Juga:  Tunggu Perintah Ketum PDI Perjuangan, Gibran Siap Maju DKI-1

“Dalam kasus ini, banding akan diajukan kepada Presiden RI selaku atasan dari Mendagri,” jelasnya.

Baca Juga:  Pemuda Demokrat Ajak Elit Politik Kota Bekasi Bubuhi Tanda Tangan Tolak Kenaikan BBM

Apabila jawaban dari Mendagri dan dari Presiden dianggap tidak memuaskan, Yasmanto mengatakan bahwa para pihak yang mengajukan keberatan akan mendaftarkan gugatan di PTUN yang berwenang untuk itu.

“Adapun substansi gugatan kami nantinya adalah supaya SK mendagri tersebut di atas dibatalkan,” pungkasnya. (Mar)

Share :

Baca Juga

Bekasi Raya

Asyik Main Bulu Tangkis, Motor Pemuda Ini Raib Digondol Maling di Bekasi Timur

Bekasi Raya

Alamaak…, TKK dan Honorer Dinas Pendidikan Kota Bekasi Dua Bulan Belum Gajian

Bekasi Raya

Bangunan Liar Milik Ormas Lolos dari Penertiban, Satpol PP Kota Bekasi Tak Bernyali?

Politik

Terkait Dugaan Kecurangan KPU, PDI Perjuangan: Bawa ke Pengadilan Saja!

Politik

Gelar Reses III di Jatiasih, Aminah: Saya Siap Menerima Aspirasi Warga via WhatsApp

Bekasi Raya

Forum Jurnalis Bekasi Sukses Gelar FGD Bertajuk “Pendidikan Politik Anggaran dan Kebijakan Publik Pemerintah Daerah”

Politik

Rasnius Pasaribu Gelar Reses III Tahun Anggaran 2022 di RW 05 Teluk Pucung

Bekasi Raya

TKK dan Honorer Belum Gajian Akibat Kesalahan Perencanaan Disdik Kota Bekasi Tahun Anggaran 2022