Home / Bekasi Raya / Politik

Monday, 22 November 2021 - 14:24 WIB

SK Pengesahan Wakil Bupati Bekasi Jadi Polemik, Penolakan Ahmad Marzuki Masih Berlanjut

KOTA BEKASI – Polemik pengangkatan Wakil Bupati Bekasi menjadi perbincangan publik, gelombang penolakan masih terus berlangsung, hari ini Warga Kabupaten Bekasi menggelar Konferensi Pers dengan tegas menolak Surat Keputusan (SK) pengesahan penetapan Wakil Bupati Bekasi yang dikeluarkan oleh Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Kami telah mengajukan Keberatan ke Menteri Dalam Negeri RI sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 132.32-4881 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Bekasi Provinsi Jawa Barat tanggal 19 Oktober 2021,” kata Ir. Yasmanto dalam jumpa Pers di Urban Cafe, Grand Galaxy City Bekasi Kota, Senin (22/11/2021) siang.

Yasmanto menjelaskan, keberatan tersebut sesuai dengan ketentuan dalam UU Administrasi Pemerintahan jo PERMA No. 6/2018 bahwa apabila pihak yang merasa dirugikan oleh suatu keputusan pejabat tata usaha negara wajib terlebih dahulu menempuh upaya administratif, sebelum mengajukan gugatan di PTUN. Upaya administratif itu sendiri terdiri dari dua tahapan, yaitu: keberatan dan banding.

“Keberatan ditujukan kepada pejabat yang menerbitkan keputusan, sedangkan banding ditujukan kepada atasan dari pejabat yang menerbitkan keputusan yang dipersoalkan,” katanya.

Menurut UU Administrasi Pemerintahan jo PERMA No. 6/2018, kata dia, gugatan di PTUN baru dapat diajukan apabila mekanisme keberatan dan banding telah ditempuh sebelumnya, namun hasil dari kedua upaya tersebut dianggap tidak memuaskan.

Baca Juga  Hore..., THM Kota Bekasi Bakal Buka Besok

Keberatan wajib dijawab oleh pejabat yang menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 14 hari kerja sejak keberatan diajukan. Sedangkan banding wajib dijawab oleh atasan pejabat yang menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 10 hari kerja sejak banding diajukan.

Baca Juga  M Fikri Aziz Kembali Nakhodai Perseroda Sinergi Patriot Bekasi

“Dalam kasus ini, banding akan diajukan kepada Presiden RI selaku atasan dari Mendagri,” jelasnya.

Apabila jawaban dari Mendagri dan dari Presiden dianggap tidak memuaskan, Yasmanto mengatakan bahwa para pihak yang mengajukan keberatan akan mendaftarkan gugatan di PTUN yang berwenang untuk itu.

“Adapun substansi gugatan kami nantinya adalah supaya SK mendagri tersebut di atas dibatalkan,” pungkasnya. (Mar)

Share :

Baca Juga

Bekasi Raya

Wewenang Pemkot Bekasi Berakhir, Penugasan Usep jadi Plt Dirut PDAM Tirta Bhagasasi Sesuai Perda

Opini

Astrid Laena: Ade Puspitasari Sah Sebagai Ketua DPD Golkar Kota Bekasi 2020-2025

Bekasi Raya

DPRD Bersama Pemkot Bekasi Sahkan Dua Perda dan KUA-PPAS 2022

Bekasi Raya

Mas Tri: Pusat Perbelanjaan di Kota Bekasi Bakal Dibuka

Politik

Ini Dia “Kuda Hitam” Pengganti Sholihin Sebagai Ketua DPC PPP Kota Bekasi

Bekasi Raya

Kantor DPRD Kota Bekasi Belang Jelang Idul Fitri, PPK Tutup Mata

Bekasi Raya

Oknum Ormas Lecehkan Suku Betawi, Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi Desak Kepolisian Sigap

Bekasi Raya

Bansos Kambing Sudah Didistribusikan Akhir November, Kepala DKPPP Kota Bekasi Mengaku Januari 2022, Data Penerima Fiktif?