Home / Bekasi Raya / Politik

Senin, 22 November 2021 - 14:24 WIB

SK Pengesahan Wakil Bupati Bekasi Jadi Polemik, Penolakan Ahmad Marzuki Masih Berlanjut

KOTA BEKASI – Polemik pengangkatan Wakil Bupati Bekasi menjadi perbincangan publik, gelombang penolakan masih terus berlangsung, hari ini Warga Kabupaten Bekasi menggelar Konferensi Pers dengan tegas menolak Surat Keputusan (SK) pengesahan penetapan Wakil Bupati Bekasi yang dikeluarkan oleh Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Kami telah mengajukan Keberatan ke Menteri Dalam Negeri RI sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 132.32-4881 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Bekasi Provinsi Jawa Barat tanggal 19 Oktober 2021,” kata Ir. Yasmanto dalam jumpa Pers di Urban Cafe, Grand Galaxy City Bekasi Kota, Senin (22/11/2021) siang.

Yasmanto menjelaskan, keberatan tersebut sesuai dengan ketentuan dalam UU Administrasi Pemerintahan jo PERMA No. 6/2018 bahwa apabila pihak yang merasa dirugikan oleh suatu keputusan pejabat tata usaha negara wajib terlebih dahulu menempuh upaya administratif, sebelum mengajukan gugatan di PTUN. Upaya administratif itu sendiri terdiri dari dua tahapan, yaitu: keberatan dan banding.

“Keberatan ditujukan kepada pejabat yang menerbitkan keputusan, sedangkan banding ditujukan kepada atasan dari pejabat yang menerbitkan keputusan yang dipersoalkan,” katanya.

Menurut UU Administrasi Pemerintahan jo PERMA No. 6/2018, kata dia, gugatan di PTUN baru dapat diajukan apabila mekanisme keberatan dan banding telah ditempuh sebelumnya, namun hasil dari kedua upaya tersebut dianggap tidak memuaskan.

Keberatan wajib dijawab oleh pejabat yang menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 14 hari kerja sejak keberatan diajukan. Sedangkan banding wajib dijawab oleh atasan pejabat yang menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 10 hari kerja sejak banding diajukan.

Baca Juga:  Ini Dia Maklumat Wali Kota Bekasi Tentang Protokol Kesehatan Covid-19 Yang Berlaku Besok

“Dalam kasus ini, banding akan diajukan kepada Presiden RI selaku atasan dari Mendagri,” jelasnya.

Baca Juga:  Formabes Desak Dewas PDAM Tirta Bhagasasi Pecat Usep

Apabila jawaban dari Mendagri dan dari Presiden dianggap tidak memuaskan, Yasmanto mengatakan bahwa para pihak yang mengajukan keberatan akan mendaftarkan gugatan di PTUN yang berwenang untuk itu.

“Adapun substansi gugatan kami nantinya adalah supaya SK mendagri tersebut di atas dibatalkan,” pungkasnya. (Mar)

Share :

Baca Juga

Bekasi Raya

Plt Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Ta’ziah Ke Rumah Dinas Pakuan Gubernur Jabar

Bekasi Raya

Realisasi APBD Kota Bekasi Hingga September Baru Capai 42 Persen, Disperkimtan dan DBMSDA Terendah

Politik

Naupal Al Rasyid SH: Nofel dan TB Hendra Tak Punya Kewenangan Ajukan Permohonan di MP Golkar

Bekasi Raya

Akibat Bapenda Lalai, Kota Bekasi Kehilangan Potensi PAD Rp2 Miliar Lebih

Bekasi Raya

Alih Fungsi RTH Hutan Kota Bekasi Jadi Wisata Kuliner Sisakan Kontroversi

Politik

Bang Oman: Rahmat Effendi Kader Terbaik Partai Golkar Kota Bekasi

Politik

Koalisi Indonesia Bersatu Tampak Kompak, Golkar-PAN-PPP Resmi Daftar Peserta Pemilu 2024

Bekasi Raya

Geruduk Pemkot Bekasi, PC PMII Tuntut Reformasi Birokrasi