Home / Nasional

Sabtu, 11 Desember 2021 - 08:14 WIB

Mantan Kanwil BPN DKI Jakarta Merasa Dirugikan Gegara Permen ATR/BPN 11/2016

Jakarta – Mantan Kanwil ATR/BPN DKI Jakarta merasa dirugikan karena PERMEN ATR/BPN 11/2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan yang ditetapkan tanggal, 21 Maret 2016.

Erlangga Lubai selaku kuasa hukum menjelaskan bahwa pelaksanaan PERMEN ATR/BPN 11/2016 tentang penyelesaian kasus pertanahan yang dilaksanakan secara kolektif kolegial dengan runtutan pelaksana dari mulai kantor pertanahan dan kantor wilayah
BPN

Erlangga Lubai juga menerangkan, kasus ini bermula dari adanya beberapa kali pengaduan masyarakat atas nama Abdul Halim di kantor pertanahan Jakarta Timur yang mengklaim memiliki tanah seluas 77.852 m2 yang terletak di Kampung Baru RT.009, RW008, Kecamatan Cakung Barat, Kota Jakarta Timur.

“Berdasarkan validasi dan analisa atas sertifikat yang terdaftar atas nama PT. SALVE VERITATE dan selanjutnya dilakukan peninjauan Lokasi oleh Kantor Pertanahan Jakarta Timur yang dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan No.07/BAPL/VI/2019/PM&PP – Jakarta Timur tanggal 17 Juni 2019 yang selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Timur mengirim surat permohonan pembatalan sertifikat Nomor 887/600-31.75/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019 dan kemudian dilakukan proses pembatalan berdasarkan PERMEN ATR/BPN 11/2016 dikarenakan Cacat Prosedur; diantaranya pada umumnya jual beli dilakukan dengan menggunakan PPAT Camat Bekasi, sementara berdasarkan peraturan pemerintah No.45/1974 jo Surat Keputusan Mendagri No. 51/1975 jo Surat Keputusan Gub. DKI Jakarta No. 1251/1986, tanah ini masuk dalam Kecamatan Cakung, Kelurahan Cakung Barat sehingga dinilai kami cacad prosedur,” Ungkap Erlangga.

Maka dari itu lanjut Erlangga, kliennya Mantan Kanwil BPN DKI Jakarta dicopot dari jabatannya oleh Menteri ATR BPN, bahkan dianggap sebagai bagian dari mafia tanah.

Baca Juga:  DPR Restui Kenaikan Pertalite Sebesar 30% Jadi Rp10 Ribu/Liter

“Terlebih lagi juru bicara Kementerian ATR BPN Saudara Taufik menyampaikan adanya kerugian negara sebesar 1,4 T yang tidak terbukti merugikan negara,” Terang Erlangga Lubai

Baca Juga:  LHKPN Jokowi Naik Sekitar Rp 8,9 Miliar dalam Setahun Terakhir

Akibat permasalahan ini Saudara Jaya diterpa proses hukum terus menerus sebagai kesalahan pemahaman atas pelaksanaan Permen ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan dengan adanya laporan di kejaksaan timur atas dugaan tindak pidana korupsi berda (GL)

Share :

Baca Juga

Nasional

Ketua Satgas Penanganan Covid-19: Kita Tidak Tahu Kapan Terinfeksi, Jangan Jemawa

Nasional

Hadir Langsung ke Lumajang, Plt Wali Kota Bekasi Serahkan Rp1,95 Miliar Bantuan Kemanusiaan

Nasional

Tenaga Kesehatan Jadi Prioritas Utama Vaksin Cacar Monyet

Nasional

KPK Limpahkan Berkas Korupsi Rahmat Effendi dkk ke Pengadilan Tipikor Bandung

Nasional

Sinergitas Polda Metro Jaya dan IJTI Jakarta Raya Wujudkan Tayangan yang Sehat

Nasional

KPK Bakal Gelar Pendidikan Politik Cerdas dan Berintegritas bagi Parpol

Nasional

Meski Hari Ini PPN Naik Jadi 11%, Pemerintah Pangkas Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Jadi 5%

Nasional

KPK: Kepatuhan Lapor LHKPN Anggota DPR dan DPRD Turun Drastis