Home / Politik

Rabu, 26 Januari 2022 - 12:36 WIB

Usai KPK Panggil Politisi PKS, DPRD Kota Bekasi Sepi Kayak Kuburan

Situasi Kantor DPRD Kota Bekasi praktis sepi pasca dipanggilnya Ketua DPRD Kota Bekasi oleh KPK RI, Selasa (25/01/2022).

Situasi Kantor DPRD Kota Bekasi praktis sepi pasca dipanggilnya Ketua DPRD Kota Bekasi oleh KPK RI, Selasa (25/01/2022).

KOTA BEKASI – Usai peristiwa yang menimpa Wali Kota Bekasi non aktif, Rahmat Effendi yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan dugaan kaitan lelang jabatan dan pengadaan barang dan jasa pada Kamis (6/1/2022) , DPRD Kota Bekasi turut serta mendukung hal itu agar kasus tersebut di usut hingga tuntas.

Namun menurut edaran yang tersebar di media sosial, Ketua DPRD Kota Bekasi, Chairoman J. Putro menyatakan bahwa peristiwa tersebut mengejutkan banyak pihak dan keprihatinan yang mendalam bagi masyarakat Kota Bekasi. Namun dirinya mengatakan bahwa dengan adanya kejadian tersebut tidak boleh menyurutkan tugas pokok dan fungsi pemerintahan serta pelayanan untuk masyarakat harus tetap berjalan.

“Pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Bekasi menegaskan bahwa pemerintahan Kota Bekasi dengan Plt Wali Kota tetap harus berjalan sebagaimana yang telah diamanahkan oleh masyarakat Kota Bekasi, hingga menyelesaikan tugasnya sampai tahun 2023 mendatang,” ucapnya, Rabu (26/1/2022).

Lebih lanjut, pria yang juga berasal dari Partai keadilan Sejahtera (PKS) tersebut berpesan kepada seluruh anggota DPRD Kota Bekasi yang menerima pemberian dalam bentuk uang, barang, dan jasa agar segera menyerahkan kepada KPK dalam kurun waktu paling lambat 30 hari setelah menerima pemberian tersebut.

Baca Juga:  KPU Kota Bekasi Gelar Verifikasi Faktual, Anggota Parpol Harus Punya KTA

“Hal ini sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi, disebutkan bahwa, “Atas pertimbangan KPK, laporan gratifikasi dapat tidak ditindaklanjuti apabila penerimaan gratifikasi tersebut,” tegas Chairoman J. Putro yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Anggaran DPRD Kota Bekasi.

Namun usai dirinya memenuhi pemanggilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebagai saksi atas permasalahan hukum yang menimpa Wali Kota Bekasi non aktif, Rahmat Effendi, Selasa (25/1/2022) kemarin, Gedung wakil rakyat Kota Bekasi nampak sepi.

Baca Juga:  Sikapi Alibi Chairoman Soal Rp200Juta, Gelora Kota Bekasi: Ketua DPRD Harus Gentlemen, Jangan Mencla-Mencle

Berdasarkan penelusuran kami, sepinya gedung DPRD Kota Bekasi menurut Sekretaris DPRD Kota Bekasi, Hanan Tarya dikarenakan segenap anggota legislatif sedang ada kegiatan di luar gedung DPRD Kota Bekasi.

“Iya bang lagi ada kegiatan di luar,” singkatnya.

Share :

Baca Juga

Politik

Airlangga Yakin Kang Emil Bisa Dongkrak Suara Partai Golkar di Pemilu 2024

Politik

Golkar, PAN dan PPP Berhimpun dalam Koalisi Bertiga Bersatu, AHY Ditinggal?

Politik

Sah!!! Chairoman Resmi Dicopot, Saifuddaulah Duduki Kursi Ketua DPRD Kota Bekasi

Politik

Pengguna Jasa Buzzer Terbanyak Bukanlah Pemerintah tapi PKS

Politik

Parpol Pendatang Baru Pemilu 2024 Sepi Gagasan, Hanya Modal Sakit Hati

Politik

12 PAC Kompak Dukung Ronny Kembali Pimpin Partai Demokrat Kota Bekasi

Politik

KPU Pastikan Kasus Hukum Tidak Batalkan Status Calon Legislatif

Politik

AHY Targetkan Partai Demokrat Raup 15 Persen di Pemilu 2024