Home / Bekasi Raya / Nasional / Politik

Rabu, 9 Februari 2022 - 20:58 WIB

Desak Ketua Dewan Dicopot, Mahasiswa Geruduk DPRD Kota Bekasi

KOTA BEKASI – Puluhan mahasiswa kembali berdemo di depan Gedung DPRD Kota Bekasi. Massa mendesak Ketua DPRD Bekasi, Chairoman J Putro, segera dicopot dari jabatannya karena diduga terlibat kasus suap Wali Kota Bekasi nonaktif, Rahmat Effendi.

Kordinator aksi, Christianto Manurung, mengatakan bahwa pihaknya sebelumnya sudah mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk memberikan laporan terkait keterlibatan politisi PKS itu pada kasus suap tersebut.

“Tetapi KPK tidak menerima laporan kami, ada apa sebenarnya?” kata Christianto, Rabu (09/02/2022) siang.

Menurutnya, meski politisi PKS tersebut sudah mengembalikan uang sebesar Rp 200 juta yang diterimanya dari Rahmat Effendi, tak lantas membebaskan dirinya dari kasus tersebut.

“Demi menyelamatkan Kota Bekasi dari praktek KKN, Chairoman J Putro harus segera dicopot dari jabatannya dan ditetapkan sebagai tersangka,” tegasnya.

Dalam orasinya, mahasiswa juga membakar ban dan menabur bunga sebagai bentuk amarah dan kekecewaan terhadap Choiruman yang dinilai tak mampu menjaga amanah sebagai pimpinan wakil rakyat.

Baca Juga:  Retribusi UPTD Kebersihan Medansatria Tahun 2021 Bocor Rp950 Juta, Pengawas Kena Getahnya

Massa aksi juga sempat meminta masuk ke ruang paripurna untuk melakukan mediasi, namun ditolak oleh aparat Polsek Bekasi Timur yang berjaga di lokasi. Massa pun akhirnya melanjutkan demo di depan Mapolres Metro Bekasi Kota.

Baca Juga:  Reshuffle ala Jokowi di Tahun Politik, Pengamat: Gol Cantik Terjadi saat Injury Time

KPK Dalami Unsur Pidana

Sebelumnya KPK mendalami unsur pidana atas pengembalian uang senilai Rp 200 juta oleh Choiruman yang berasal dari Rahmat Effendi. Pengembalian uang berkaitan dengan kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta jual beli jabatan di Kota Bekasi.

Penyidik KPK akan mendalami apakah uang tersebut termasuk dalam tindak pidana suap kasus yang sedang ditangani atau gratifikasi.

“Jika termasuk gratifikasi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 12 huruf c dan kemudian menghapus pidananya,” kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri. (*)

Share :

Baca Juga

Politik

DPD Golkar Jabar: Hanya Ada Satu Musda di Kota Bekasi

Nasional

Didukung Jokowi, Anies: Sirkuit Formula E Sudah 100 Persen Selesai

Politik

Tepis Tudingan Arogan, Sidak Komisi III Dinilai Salah Alamat

Nasional

Ini Dia Empat Aturan Penanganan Orang yang Positif Covid-19 Pasca PPKM Dicabut

Bekasi Raya

MI Al-Muhajirien Gelar Vaksinasi Sinovac Bagi Siswa Usia 6-12 Tahun Saat Pembagian Rapor

Bekasi Raya

Mas Tri Apresiasi OPD Atas Lancarnya Pembahasan LKPJ

Nasional

Hacker Bjorka Berulah Lagi, Kali Ini 105 Juta Data Pemilih Bocor

Bekasi Raya

RSUD CAM Izinkan Senam Penderita Diabetes, Puluhan Juta Uang Kas Persadia Kota Bekasi Disoal