Home / Bekasi Raya / Nasional / Politik

Rabu, 9 Februari 2022 - 20:58 WIB

Desak Ketua Dewan Dicopot, Mahasiswa Geruduk DPRD Kota Bekasi

KOTA BEKASI – Puluhan mahasiswa kembali berdemo di depan Gedung DPRD Kota Bekasi. Massa mendesak Ketua DPRD Bekasi, Chairoman J Putro, segera dicopot dari jabatannya karena diduga terlibat kasus suap Wali Kota Bekasi nonaktif, Rahmat Effendi.

Kordinator aksi, Christianto Manurung, mengatakan bahwa pihaknya sebelumnya sudah mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk memberikan laporan terkait keterlibatan politisi PKS itu pada kasus suap tersebut.

“Tetapi KPK tidak menerima laporan kami, ada apa sebenarnya?” kata Christianto, Rabu (09/02/2022) siang.

Menurutnya, meski politisi PKS tersebut sudah mengembalikan uang sebesar Rp 200 juta yang diterimanya dari Rahmat Effendi, tak lantas membebaskan dirinya dari kasus tersebut.

“Demi menyelamatkan Kota Bekasi dari praktek KKN, Chairoman J Putro harus segera dicopot dari jabatannya dan ditetapkan sebagai tersangka,” tegasnya.

Dalam orasinya, mahasiswa juga membakar ban dan menabur bunga sebagai bentuk amarah dan kekecewaan terhadap Choiruman yang dinilai tak mampu menjaga amanah sebagai pimpinan wakil rakyat.

Baca Juga:  Bansos Kambing DKPPP Kota Bekasi Habiskan Rp6,6M, Ketua Komisi II: Pengadaan dan Data Penerima Riil atau Fiktif?

Massa aksi juga sempat meminta masuk ke ruang paripurna untuk melakukan mediasi, namun ditolak oleh aparat Polsek Bekasi Timur yang berjaga di lokasi. Massa pun akhirnya melanjutkan demo di depan Mapolres Metro Bekasi Kota.

Baca Juga:  Ini Dia Hubungan Partai Garuda dengan Gerindra

KPK Dalami Unsur Pidana

Sebelumnya KPK mendalami unsur pidana atas pengembalian uang senilai Rp 200 juta oleh Choiruman yang berasal dari Rahmat Effendi. Pengembalian uang berkaitan dengan kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta jual beli jabatan di Kota Bekasi.

Penyidik KPK akan mendalami apakah uang tersebut termasuk dalam tindak pidana suap kasus yang sedang ditangani atau gratifikasi.

“Jika termasuk gratifikasi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 12 huruf c dan kemudian menghapus pidananya,” kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri. (*)

Share :

Baca Juga

Politik

Tonase Bertambah Tiap Tahun, Dewan Desak Plt Wali Kota Bekasi Serius Kelola Sampah

Bekasi Raya

Menanti Kompromi Wali Kota dan Bupati Bekasi Tuntaskan Polemik PDAM Tirta Bhagasasi

Politik

Optimis Raih Kemenangan di Pemilu 2024, Gus Shol Bakar Semangat Pengurus PAC

Politik

Puluhan Demonstran Geruduk DPRD Kota Bekasi, Ketua Dewan Tak Temui Massa Aksi

Nasional

Sah, Dedy Irsan Dilantik Jadi Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya 2022-2027

Politik

Sambangi Surya Paloh, Puan Maharani Ingin Maju Pilpres 2024

Bekasi Raya

Cek Izin Operasional, DPMPTSP dan Dinas Teknis Geruduk Holywings Bekasi

Bekasi Raya

Sertijab Kapolres Bekasi Kota, Kombes Pol Hengki Janji Tingkatkan Disiplin, Komitmen dan Loyalitas