Home / Bekasi Raya

Selasa, 8 Maret 2022 - 14:12 WIB

Ini Saran Wagub Jabar Terkait Pembebasan Lahan Proyek IPA-SPAM Jatiluhur I

KOTA BEKASI – Terkait adanya laporan warga terdampak penggusuran akibat adanya Proyek Instalasi Pengelolaan Air dan Sistem Penyediaan Air Minum (IPA- SPAM) Jatiluhur I di Jalan Mayor Madmuin Hasibuan, Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Wakil Gubernur, Jawa Barat, UU Ruzhanul Ulum sambangi masyarakat terdampak, Selasa (08/03/2022).

Dalam kesempatan kali ini, orang nomor dua di tanah sunda ini mengatakan bahwa dirinya bakal melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan warga setempat mengenai hal tersebut.

Tidak hanya itu, kehadiran UU Ruzhanul Ulum benar-benar dimanfaatkan oleh sejumlah warga untuk menyampaikan keluh kesah mereka. Terlebih warga mencium adanya aroma ketidakadilan, karena tanah milik warga dihargai di bawah NJOP (Nilai Jual Objek Pajak).

“Masalahnya adalah tentang harga ganti untung tetapi semua menjadi krusial sekalipun ada perbedaan ketetapan harga antara daerah satu dengan yang lain yang dianggap masyarakat itu tidak adil. Tetapi ini ada sedikit miss communication antara pemilik tanah dan warga untuk pelepasannya dengan pihak perwakilan dari pemerintah,” terang UU Ruzhanul Ulum.

Lebih lanjut, UU mengungkapkan bahwa kedatangannya untuk memberikan solusi dari persoalan yang dialami para warga. Sekaligus agar mereka (warga) mendapatkan tindak lanjut dari ketidakpastian yang mereka alami selama kurun waktu dua tahun terakhir ini.

“Kami datang kesini awalnya mengundang pihak kementerian PUPR dan juga pihak BPN. Akan tetapi katanya belum ada izin dari pimpinan, jadi mereka tidak hadir. Maka, saya akan jadwal ulang untuk membangun lagi komunikasi antara Pemkot Bekasi, masyarakat, dan PUPR juga termasuk kami di gedung sate pada senin mendatang,” bebernya.

Baca Juga:  Plt Wali Kota Bekasi Minta Sekwan Jaga Komunikasi dengan DPRD

UU pun berharap agar ada kebijaksanaan dari Pemerintah Pusat, agar hal yang dialami warga yang merupakan pensiunan dari PUPR ini bisa cepat terselesaikan, sehingga tidak terjadi kegaduhan.

Baca Juga:  Tolak Segala Bentuk Intervensi, Klub-Klub Anggota Desak Tim 9 Segera Gelar Pemilihan Ketua Persipasi

“Harapan kami Pemerintah Pusat ada kebijaksanaan dan juga ada keadilan. Sekalipun ada payung hukum, tidak ada payung hukum paling tinggi di negara ini selain Pancasila. Supaya tidak terjadi kegaduhan serta masyarakat tidak dirugikan maka harapan kami ada win win solution antar pemerintah dengan masyarakat,” pungkasnya. (Mar)

Share :

Baca Juga

Bekasi Raya

BEM Universitas Mitra Karya Sosialisasikan Program Beasiswa di Kecamatan Bekasi Timur

Bekasi Raya

Alasan PKS Ganti Chairoman Dianggap Drama, Mahasiswa: Minta Maaf Dong kepada Warga Kota Bekasi

Bekasi Raya

Kecelakaan Maut di Bekasi Makan Korban Siswa SD, Ditabrak Saat Istirahat dan Pulang Sekolah

Bekasi Raya

Kemerdekaan Dalam Kacamata Wali Kota Bekasi, Kebangkitan Ekonomi Di Tengah Pandemi

Bekasi Raya

Mangkir Dua Kali Panggilan, Disparbud bakal Datangi Holywings Bekasi

Bekasi Raya

Buka Pelayanan Adminduk untuk Warga di CFD, Disdukcapil Kota Bekasi Makin Keren

Bekasi Raya

Terkait 13 Ribu TKK, Plt Wali Kota Bekasi Minta Maksimalkan Kinerja

Bekasi Raya

Anggota DPRD Kota Bekasi Serahkan Bantuan Pokir ke Kader Posyandu