Home / Politik

Jumat, 25 Maret 2022 - 14:36 WIB

PPP Akan Melawan Jika LKM-NIK Hilang dari Program Pemkot Bekasi

KOTA BEKASI – Ketua DPC PPP Kota Bekasi Sholihin menjelaskan terkait simpang siurnya kebijakan Pemerintah Kota Bekasi terkait dengan Program Layanan Kesehatan Masyarakat Berbasis Nomor Induk Kependudukan (LKM NIK).

Pihaknya mengatakan bahwa surat keputusan yang ditelorkan Plt Wali Kota berbeda dengan isi rilis dari Dinas Kesehatan. Dimana dalam keputusan Plt Wali Kota disebut ada pemutusan program LKM NIK sementara dalam rilis dinyatakan bahwa LKM NIK tidak dihapus melainkan difokuskan pada pelayanan rumah sakit pemerintah.

“Saya berkomentar setelah rilis dari Dinas Kesehatan. Saya telepon Kadinkes, mereka bilang kalau LKM NIK ini tidak distop. Jadi simpang siur. Sementara beda dengan Surat Plt awal, dan kita kroscek ke Bu Tanti (Kadinkes) Tidak ada penyetopan LKM NIK tapi pengaturannya fokus pada rumah sakit pemerintah,” ujar Sholihin kepada Rakyat Bekasi, Jum’at (25/03).

Pihaknya menjelaskan jika surat dari Plt Wali Kota ambigu dengan dengan jawaban Dinas Kesehatan. Menurutnya dalam pemerintahan saat ini komandonya ada di Plt, seharusnya sebelum mengambil kebijakan harus mencermati, mengkaji dan dirapatkan terlebih dahulu sebelum sampai ke masyarakat.

“Pada saat proses APBD, dimana saya ada di dalamnya, bahwa LKM-NIK sudah dianggarkan 60 miliar. Dan sebelumnya eksekutif mengajukan anggaran 90 miliar dan kita setuju 60 miliar. Maksud saya begini, kebijakan yang sudah ditelurkan sebelumnya jalanin saja jangan dan jangan ambil kebijakan baru. Artinya yang sudah ada jalanin dulu. Pepen – Tri ini kan satu paket, jalani pemerintahan dan kebijakanya juga harus sama. Maksud saya jangan ada kebijakan baru, jalanin yang sudah berjalan biar tidak ada kontroversi,” terangnya.

Dirinya bahkan mengancam akan melakukan pengecekan RJPMD Kota Bekasi terkait dengan adanya program – program lain yang diluncurkan Plt Wali Kota Bekasi seperti “Mas Tri” (Masyarakat Terkoneksi ), apakah ada dalam RJPMD. Hal ini mengingat jika melenceng dari RJPMD maka akan menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Baca Juga:  Sambut Natal 2021, Persatuan Istri Anggota DPR-RI Gelar Bakti Sosial

“Kalau berambisi ya nanti tahun 2024, kalau jadi Wali Kota Bekasi. Saya mengkritisi ini untuk konstruktif, jangan sampai blunder – blunder itu,” tambahnya.

Politisi PPP ini juga mengaku sepakat jika LKM NIK tetap berjalan, sesuai dengan PP no tahun 1982 pasal 102 yang berisi Pemkot harus mengintegrasi dengan BPJS itu merupakan langkah yang benar.

Baca Juga:  Lautan Warga Kota Bekasi Banjiri CFD ke II di Masa Pandemi Covid-19

“Oleh karena itu, orang miskin yang tidak bisa iuran BPJS  dapat menikmati layanan kesehatan dengan LKM NIK. Jadi hal ini harus terkomunikasikan dengan sektornya yaitu Komisi IV DPRD Kota Bekasi. Makanya jangan jalan sendiri, artinya kita ini pingin duduk bersama untuk di beri masukan,” tukasnya.

Pihaknya juga menilai jika kebijakan yang diambil Plt Wali Kota Bekasi saat ini banyak yang blunder di masyarakat. Hal ini menurutnya terjadi karena kurang komunikasi dengan pihak legislatif (DPRD).

“Jangan sampai blunder. Jangan dihapus LKM NIK ,kalo dihapus, nanti saya di depan. Artinya PPP dengan Rakyat Kota Bekasi berkoalisi. Masyarakat akan melawan jika LKM-NIK distop. Karena PPP konsen dalam kesehatan warga. Negara dalam hal ini pemerintah, harus hadir di tengah masyarakat,” pungkasnya.

Sementara itu Dinas Kesehatan Kota Bekasi memastikan jika layanan kesehatan masyarakat (LKM-NIK) tetap akan berjalan. Namun difokuskan untuk rumah sakit pemerintah, dalam hal ini yang distop layanannya adalah yang di rumah sakit swasta. (Mar)

Share :

Baca Juga

Politik

Reses III DPRD Kota Bekasi, Abdul Rozak Kebanjiran Aspirasi

Politik

Penunjukan Penjabat Kepala Daerah Dinilai Rusak Skema Politik Daerah

Politik

Sikapi Alibi Chairoman Soal Rp200Juta, Gelora Kota Bekasi: Ketua DPRD Harus Gentlemen, Jangan Mencla-Mencle

Politik

Reshuffle ala Jokowi di Tahun Politik, Pengamat: Gol Cantik Terjadi saat Injury Time

Politik

100 Pelajar SMAN 14 Bekasi Hadiri Sosialisasi Bawaslu tentang Sistem Pemilu di Indonesia

Politik

Meski Masa Jabatan Berakhir Tahun Depan, Ketua Bawaslu Kota Bekasi Bakal Diganti?

Politik

Terkait Polemik Mutasi, Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi Angkat Bicara

Politik

Ketua Pansus XII: Raperda ATHB Kota Bekasi Tunggu Hasil Fasilitasi Pemprov Jabar