Home / Nasional

Rabu, 13 April 2022 - 13:20 WIB

DPR RI: UU TPKS Bukan untuk Dukung LGBT

Ketua DPR, Puan Maharani (kanan) menerima Pandangan Pemerintah tentang RUU TPKS dari Menteri PPA I Gusti Ayu Bintang Darmawati dalam Sidang Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (12/4/2022). Foto: Inilah.com/Didik Setiawan

Ketua DPR, Puan Maharani (kanan) menerima Pandangan Pemerintah tentang RUU TPKS dari Menteri PPA I Gusti Ayu Bintang Darmawati dalam Sidang Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (12/4/2022). Foto: Inilah.com/Didik Setiawan

JAKARTA – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menegaskan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) tidak mendukung penyimpangan seksual. DPR mengesahkan UU ini dalam rapat paripurna, Selasa (13/4/2022) kemarin.

“Tidak ada satupun dalam RUU TPKS ini yang mengatur tentang mendukung kebebasan seksual atau Lesbian, Biseksual, Gay, Transgender (LGBT),” kata anggota Baleg DPR RI Taufik Basari dalam diskusi “Mengawal Pasca Pengesahan RUU TPKS” secara virtual, Rabu (13/04/2022).

Taufik mengemukakan hal itu lantaran ada anggapan dari kelompok tertentu yang menilai UU TPKS merupakan pesanan. Artinya, mendukung penyimpangan seksual atau kebebasan seksual.

Baca Juga:  Pidato MenPAN-RB Azwar Anas Bisa Bikin Tenaga Honorer Jantungan

Taufik meyakini publik akan bisa memahami bahwa UU TPKS dibutuhkan guna melindungi anak dan perempuan dari kasus-kasus tindak pidana kekerasan seksual.

Menurut dia, ada beberapa hal penting dalam UU TPKS. Pertama, adanya delik baru yaitu tindak pidana kekerasan seksual. Perumusan tindak pidana ini berdasarkan berdasarkan data dan fakta serta pengalaman beberapa penanganan kasus. Sebelum adanya UU TPKS, terdapat suatu tindakan yang dianggap wajar dan tidak ada penanganan komprehensif atas perbuatan yang sebenarnya hal itu termasuk tindak pidana.

“Atas dasar itu, kami rumuskan perbuatan tersebut menjadi delik baru atau tindak pidana,” kata Taufik.

Baca Juga:  Antisipasi Puncak Arus Balik, PT JMRB Tingkatkan Pelayanan Operasional di Rest Area

Selain tindak pidana kekerasan seksual yang diatur secara khusus unsur-unsurnya di dalam UU TPKS, DPR juga memasukkan sejumlah delik dalam undang-undang lain dan harus tunduk pada UU TPKS.

Share :

Baca Juga

Nasional

Baru Puasa Hari Keempat, 20 Persen Tiket Kereta Api Ludes Terjual

Nasional

Pengumuman! Pertamina Kembali Naikkan Harga BBM per 1 Desember 2022, Berikut Daftarnya

Nasional

Jalur Menuju Kawasan Puncak Bogor Dibuka Lagi

Nasional

PPKM Dicabut, Prokes dan Vaksinasi Covid-19 Tetap Lanjut

Nasional

Mahfud MD: KPU Bodoh kalau Mau Diintervensi Pihak Luar

Nasional

KPK Limpahkan Berkas Korupsi Rahmat Effendi dkk ke Pengadilan Tipikor Bandung

Nasional

Pidato MenPAN-RB Azwar Anas Bisa Bikin Tenaga Honorer Jantungan

Nasional

Mendagri: Penjabat Kepala Daerah yang tak Bisa Kendalikan Inflasi “Out” Saja