Home / Bekasi Raya

Rabu, 13 April 2022 - 12:48 WIB

Hamburkan Rp1,575 Miliar Untuk Cetak Baliho, Pengamat: Jika Harga Terlalu Tinggi, Ada Potensi Kerugian Negara

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian dan Advokasi Kebijakan Publik (Publica) Teguh Nugroho.

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian dan Advokasi Kebijakan Publik (Publica) Teguh Nugroho.

KOTA BEKASI – Sekretariat DPRD Kota Bekasi diketahui mengalokasikan dana sebesar Rp1,575 miliar untuk mencetak baliho Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bekasi melalui APBD Kota tahun 2022.

Pos anggaran tersebut ditemukan dalam situs Sirup Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dengan kode RUP 31263695.

Dalam situs tersebut tertulis jumlah pagu paket sebesar Rp1.575.000.000. dengan volume pekerjaan yang tertera adalah 50 Meter x 12 kecamatan x 15 kegiatan.

Adapun perhitungan yang dikalkulasikan terdapat biaya cetak baliho dibanderol sekira Rp400 ribu/m².

Namun dari penelusuran kami, terkait harga di pasaran mulai dari yang termurah yakni; berbahan flexy china Rp30 ribu/m² hingga yang termahal flexy jerman dibanderol sebesar Rp100 ribu/m².

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian dan Advokasi Kebijakan Publik (Publica) Teguh Nugroho menjelaskan, pengadaan barang seperti baliho untuk pimpinan dan anggota dewan harus merujuk pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang wajar.

Baca Juga:  Terkait Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah 2024-2016, Ketua DPRD Kota Bekasi Bilang Begini

Berdasarkan pasal 66 ayat 8 Perpres 54 Tahun 2010 jo Perpres 70 Tahun 2012, HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar.

Adapun penghitungan HPS merujuk pada;

a. Harga pasar setempat yaitu harga barang dilokasi barang diproduksi/ diserahkan/ dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya pengadaan barang;

b. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);

c. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;

d. Daftar biaya/tarif Barang yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;

Baca Juga:  Oknum PPK Diduga Beli Sendiri 25 Unit All In One PC Senilai Rp504 Juta, Modusnya Pinjam Bendera

e. Biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;

f. Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;

g. Hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;

h. Norma indeks; dan/atau

i. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Karena itu, sekertariat dewan juga harus memiliki rujukan penetapan harga tersebut,” paparnya.

Lanjut Teguh, jika penetapan harga terlalu tinggi, maka akan ada potensi kerugian negara. Namun sebaliknya, kalau terlalu rendah tidak ada yang ikut tender.

“Sebaiknya, sekretariat dewan meninjau kembali penetapan HPS tersebut. Karena, sepertinya jauh dari standar penetapan HPS,” ujar Teguh. (Mar)

Share :

Baca Juga

Bekasi Raya

Bang Jack Apresiasi Langkah Cepat Pemkot Bekasi Segel Holywings Forest

Bekasi Raya

Tak Ada Dewan Yang Hadir Saat Didemo, HMI Bekasi: Kami Yang Minta Mas Tri Hadir

Bekasi Raya

Tak Patuhi Prokes, ATR/BPN Kota Bekasi Membiarkan Warga Berkerumun

Bekasi Raya

Jeratan Pungli ala SMAN 17 Bekasi, Peras Orang Tua Siswa Hingga Rp1,935 Miliar

Bekasi Raya

Selesaikan Laporan Keuangan Daerah Tercepat, Pemkot Bekasi Raih WTP 6 Kali

Bekasi Raya

Pembangunan Cluster Bila Comfort Tanpa Izin, Kinerja Wasbang Bantargebang Dipertanyakan

Bekasi Raya

DPRD Bersama Pemkot Bekasi Sahkan Dua Perda dan KUA-PPAS 2022

Bekasi Raya

Pemkot Bekasi Lambat Tangani Laporan Terkait Rumah Sakit Modus Pengemplang Dana Covid-19