Home / Bekasi Raya

Kamis, 21 April 2022 - 09:46 WIB

Dugaan Selingkuh Kasie Kesos Kecamatan Rawalumbu, Ini Kata Kepala BKPSDM Kota Bekasi

Tangkapan layar chat WA antara IY yang merupakan Kepala Seksi di Kecamatan Rawalumbu dengan N yang diketahui salah satu Lurah di Kecamatan Rawalumbu yang pensiun dini usai dipanggil KPK beberapa waktu lalu.

Tangkapan layar chat WA antara IY yang merupakan Kepala Seksi di Kecamatan Rawalumbu dengan N yang diketahui salah satu Lurah di Kecamatan Rawalumbu yang pensiun dini usai dipanggil KPK beberapa waktu lalu.

KOTA BEKASI – Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bekasi, Karto menegaskan dugaan perselingkuhan PNS di Rawalumbu bisa berujung pencopotan dan larangan promosi jabatan.

“Sanksi bisa berupa pencopotan jabatan dan larangan promosi,” ucap Karto saat dihubungi, Rabu (20/04/2022).

Usai OTT Wali Kota Bekasi, Perselingkuhan Lurah dengan ASN Kecamatan Rawalumbu Bikin Heboh

Dia menjelaskan, tindakan perselingkuhan yang dilakukan PNS aktif merusak citra kepegawaian. Apalagi yang bersangkutan merupakan pejabat di salah satu kecamatan.

“Ini masuk pelanggaran norma dan etika pegawai,” katanya menegaskan bakal memanggil IY, PNS yang diduga selingkuh dengan mantan lurah.

Kasus perselingkuhan PNS sendiri merupakan hal lumrah terjadi dengan beragam latar belakang masalah. Hanya saja, permasalahan ini menambah catatan buruk Pemerintah Kota Bekasi yang baru saja kehilangan Wali Kota yang dicokol KPK dalam operasi tangkap tangan pada Januari lalu.

Baca Juga:  Gelar Reses I TA 2022, Bang Muin Tetap Komitmen Perjuangkan Aspirasi Warga

Parahnya, mantan lurah yang diduga selingkuh dengan IY juga terlibat dalam kasus korupsi pengadaan lahan yang dipermasalahkan KPK. Tentunya, mantan lurah berinisial N ini diduga berkelakuan buruk.

Diulas kembali, bahwa aturan disiplin PNS terkait kehidupan rumah tangga, dimana PNS “Dilarang Berselingkuh”. Hal itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1990 Perubahan Atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

“Pegawai Negeri Sipil dilarang hidup bersama dengan wanita yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah,” bunyi Pasal 14 PP Nomor 45 Tahun 1990.

Sementara Pasal 15 PP yang sama, pelanggaran terhadap Pasal 14 yang terkait praktik selingkuh dan kumpul kebo masuk dalam kategori pelanggaran atau hukuman disiplin berat. PP Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS telah diubah menjadi PP Nomor 53 tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin PNS.

Baca Juga:  307 Siswa Al Azhar Siap Ikuti Olimpiade Sains dan Felka 2022

Hukuman berat dalam PP Nomor 53 tahun 2010 adalah berupa penurunan pangkat satu tingkat selama tiga tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan, pembebasan jabatan, dan yang terberat yakni pemberhentian. (*)

Share :

Baca Juga

Bekasi Raya

Uang Titipan Rp23 Juta Viral, Mantan Sekwan DPRD Kota Bekasi Bilang Ini

Bekasi Raya

Tingkatkan Sinergitas, Komisi 1 DPRD Kota Bekasi Gelar Rapat Kerja dengan Disdukcapil

Bekasi Raya

Gelora dan HPK Kosgoro Desak Pemkot Bekasi Pikir Ulang Pemutusan Kerjasama LKM-NIK dengan RS Swasta

Bekasi Raya

RSUD CAM Kota Bekasi Hasilkan 28.000 Kg Limbah B3 Selama Pandemi Covid-19

Bekasi Raya

Diduga Gelapkan Dana Zakat, Demonstran Tuntut Ketua Baznas Kota Bekasi Mundur

Bekasi Raya

Gubernur Jawa Barat Resmikan Wisata Air Kalimalang, Bekasi Makin Keren

Bekasi Raya

Praktisi Hukum: “Uang Titipan” Bisa Disebut Gratifikasi

Bekasi Raya

Alih Fungsi RTH Hutan Kota Bekasi Jadi Wisata Kuliner Sisakan Kontroversi