Home / Politik

Senin, 25 April 2022 - 20:24 WIB

KPU RI Diminta Gerak Cepat Tuntaskan Peraturan Terkait Pemilu 2024

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI bergerak cepat menyusun Peraturan KPU (PKPU) tentang penyelenggaraan teknis Pemilu 2024.

PKPU ini mendesak sebagai payung hukum teknis Pemilu 2024.

“Mungkin karena baru dilantik dan formasi komisionernya banyak yang baru, kelihatannya butuh penyesuaian. Mestinya gerak cepat dalam membuat regulasi, termasuk soal pembuatan PKPU,” kata Ujang, Senin (25/04/2022).

Ujang menjelaskan, lambannya penyusunan dan pengesahan PKPU akan menghambat persiapan Pemilu 2024.

”Karena PKPU sangat penting sebagai payung hukum regulasi Pemilu. Kalau PKPU belum ada, ya tak akan jalan Pemilunya,” tegas Ujang.

Baca Juga:  DPD Golkar Jabar: Hanya Ada Satu Musda di Kota Bekasi

Lebih lanjut Ujang membeberkan bahwa KPU periode sebelumnya, per tanggal 18 Januari 2022, telah melayangkan surat kepada Ketua DPR RI bernomor 46/PL.01/01/2022 tentang Permohonan Konsultasi Rancangan Peraturan KPU tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Sementara itu, Komisioner KPU RI Idham Kholik mengatakan bahwa pihaknya saat ini masih menyusun rancangan PKPU terkait pengaturan teknis penyelenggaraan Pemilu 2024.

Tahapan Pemilu 2024 sendiri mulai berjalan 14 Juni 2022.

“KPU RI telah menyampaikan rancangan draft PKPU (periode sebelumnya) 8 Januari 2022 ke DPR. Tahapan (pemilu) baru mulai Juni 2022 jadi saat ini belum ada tahapan, baru mulai seperti Presiden sampaikan yaitu tahapan pada 14 juni 2022,” kata Idham.

Baca Juga:  Ini Dia Empat Sikap Politik Beretika ala Simpul Relawan Anies

Idham menjelaskan, KPU akan menyelenggarakan rapat konsinyering bersama pemerintah, DPR, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Langkah ini bagian komunikasi dengan pemangku kepentingan terkait.

“Pada dasarnya dalam draft PKPU (periode sebelumnya) hampir mendekati (selesai) tapi perlu ada pendalaman karena wilayah Indonesia sangat luas. Pentingnya kami komunikasi dengan semua pihak,” jelasnya. (yud/mar)

Share :

Baca Juga

Opini

Astrid Laena: Ade Puspitasari Sah Sebagai Ketua DPD Golkar Kota Bekasi 2020-2025

Politik

Suharso Manoarfa Didesak Mundur, Majelis Pertimbangan PPP Cari Solusi Terbaik

Bekasi Raya

Alasan PKS Ganti Chairoman Dianggap Drama, Mahasiswa: Minta Maaf Dong kepada Warga Kota Bekasi

Politik

Koalisi Indonesia Bersatu Siap Lanjutkan Pembangunan Era Jokowi

Politik

Rasnius Pasaribu Gelar Reses III Tahun Anggaran 2022 di RW 05 Teluk Pucung

Politik

Ini Dia Hal Penting Yang Harus Dilakukan Plt Wali Kota Bekasi Seusai Mutasi

Politik

Terkait Polemik Mutasi, Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi Angkat Bicara

Politik

Jadi Amunisi Baru PAN Kota Bekasi, Budy Somasi Siap Besarkan Partai