Home / Opini

Rabu, 27 April 2022 - 17:35 WIB

Akselerasi Tri Adhianto di Tengah Pusaran Politik Kota Bekasi

 

Benar, bahwa Tri Adhianto saat ini telah bertransformasi menjadi politisi dengan posisinya sekarang sebagai ketua salah satu partai besar di Kota Bekasi.

Namun, karakter Tri Adhianto sebagai pribadi yang berhati-hati terhadap aturan sebagai pejabat negara tetap melekat. Dan itu bagus bagi perjalanan Pemerintah Kota Bekasi ke depan, di tengah pengalaman buruk dua kali jatuh ke lubang yang sama.

Justru, pilihan berhati-hati adalah pilihan ideal yang paling tepat diterapkan oleh Tri Adhianto bagi Pemerintah Kota Bekasi untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat yang sudah terkoyak.

Berkaca pada kasus yang pernah terjadi sebelumnya di beberapa daerah di Indonesia. Seperti Plt Gubernur Gorontalo yang kalah dalam gugatan yang dilayangkan anak buahnya sendiri pada tahun 2017 terkait pemberhentian PNS dalam jabatan Administrator.

Baca Juga:  Nikmatnya Jadi Siswa "KETM" di Kota Bekasi, Pasti Masuk di SMA Negeri Favorit

Kasus Plt Bupati Biak pada tahun 2017 dalam menunjuk kepala RSUD Kabupaten Biak dimana keputusan tersebut pada akhirnya dibatalkan oleh pengadilan karena dilakukan tanpa persetujuan Mendagri.

Dan juga kasus mutasi 15 Pejabat Daerah oleh Plt Bupati Muba pada tahun 2016 yang oleh Mendagri diminta untuk dibatalkan keputusan tersebut dan dikembalikan lagi pada posisi semula.

Sejumlah kasus tersebut di atas dapat dijadikan pelajaran bagi Tri Adhianto untuk tidak gegabah dan buru-buru untuk melakukan pengambilan keputusan.

Ketiga, dalam konteks status Tri Adhianto sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Bekasi, melekat asas legalitas sebagai prinsip utama dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai Plt Wali Kota. Yang dimaksud asas legalitas disini adalah dasar penyelenggaraan pemerintah yang harus memiliki legitimasi yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Administrasi pemerintahan dapat menjalankan fungsinya atas dasar kewenangan yang telah diperoleh.

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus berdasar atas kewenangan yang sah.

Baca Juga:  Sambungan Nikmatnya Jadi Siswa “KETM”, Panitia PPDB Online dan Orang Tua Siswa Terancam Penjara

Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yakni; atribusi, delegasi, dan mandat.

<

Share :

Baca Juga

Opini

Menyoal Urgensi Pelayanan Administrasi Kependudukan Transgender

Opini

Awas Jebakan Gerbong Kosong, AKD DPRD Kota Bekasi Harus Proposional

Opini

Revitalisasi Sumpah Pemuda 1928 untuk Bela Negara

Opini

Nikmatnya Jadi Siswa “KETM” di Kota Bekasi, Pasti Masuk di SMA Negeri Favorit

Opini

Gerakan Rakyat Menentang Firly, Save Anies Baswedan

Opini

Lima Tahun Ruang Kelas SDN Bojong Menteng VII Tak Juga Diperbaiki, Siapa Lalai?

Opini

Rishi Sunak dan Anies Baswedan: Warna Kulit vs Ideologi

Opini

Merdeka? Ternyata Indonesia Masih Terjajah