Home / Nasional

Rabu, 27 April 2022 - 15:19 WIB

Sebelum Kena OTT KPK, Ade Yasin Terbitkan SE Larangan ASN Terima Gratifikasi

Bupati Bogor Ade munawaroh Yasin sempat menerbitkan SE ASN tidak menerima gratifikasi sebelum ditangkap penyidik KPK.

Bupati Bogor Ade munawaroh Yasin sempat menerbitkan SE ASN tidak menerima gratifikasi sebelum ditangkap penyidik KPK.

Bupati Bogor Ade Yasin sempat menerbitkan Surat Edaran (SE) larangan ASN menerima gratifikasi, sebelum ditangkap penyidik KPK, Selasa (26/04/2022) malam.

SE Bupati Bogor dengan nomor 700/547-Inspektorat, melarang ASN, pimpinan dan karyawan BUMD melakukan permintaan, pemberian, serta penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan atau kewenangannya.

SE tersebut juga menekankan ASN untuk tidak memanfaatkan pandemi COVID-19 dan hari raya keagamaan untuk melakukan perbuatan korupsi.

“Tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan atau kode etik, dan memiliki risiko sanksi pidana,” ucap Ade yg juga Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Jawa Barat ketika mengumumkan SE tersebut.

Baca Juga:  Hadir Langsung ke Lumajang, Plt Wali Kota Bekasi Serahkan Rp1,95 Miliar Bantuan Kemanusiaan

Menariknya SE tersebut disusun mengikuti Pasal 12B dan Pasal 12C UU Tipikor.

Kedua pasal itu mengatur soal gratifikasi dan suap yang kini berpotensi dikenakan kepada Ade.

Sebelumnya diberitakan, KPK RI menangkap Ade Yasin bersama sejumlah pihak terkait perkara suap.

Informasi yang berkembang, diduga perkara tersebut berkaitan dengan audit rutin Pemkab Bogor.

Dalam Operasi Tangkap Tangan tersebut, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengungkapkan bahwa selain Ade, auditor dari BPK Jabar dan pihak rekanan turut ditangkap KPK. Dari hasil penangkapan penyidik menyita sejumlah uang.

Baca Juga:  Fasilitas Karantina Covid-19 Bagi 3 Kelompok Pelaku Perjalanan Internasional Ini Gratis

“KPK mengamankan beberapa pihak dari Pemda Bogor, pemeriksa BPK dan rekanan serta sejumlah uang serta barang bukti lainnya,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.

Sementara itu Plt Jubir KPK Ali Fikri menerangkan bahwa mereka yang ditangkap sedang menjalani pemeriksaan di KPK dengan status terperiksa.

“Mereka yang diamankan masih dalam pemeriksaan dan ada waktu 1×24 jam untuk mengumumkan status hukum para terperiksa,” ujar Plt Jubir KPK Ali Fikri. (*)

Share :

Baca Juga

Nasional

KPK: Kepatuhan Lapor LHKPN Anggota DPR dan DPRD Turun Drastis

Nasional

Said Aqil Mantap Maju Jadi Ketum PBNU Tiga Periode

Nasional

Kominfo: Masyarakat Tak Harus Beli TV Baru untuk Nikmati Siaran Digital

Nasional

LHKPN Jokowi Naik Sekitar Rp 8,9 Miliar dalam Setahun Terakhir

Nasional

One Way di Tol Cipali Arah Jakarta Masih Diberlakukan

Nasional

Pelaksanaan PPKM di Seluruh Wilayah Indonesia Diperpanjang, Ini Dia Aturan lengkapnya

Nasional

Panglima Santri Jabar: Tak Elok Tasbihkan Adzan Dengan Gonggongan Anjing

Nasional

KPK Kaji Dugaan Gratifikasi Politisi PKS, PDI: Pengembalian Setelah OTT itu Uang Suap