Home / Nasional

Jumat, 13 Mei 2022 - 00:55 WIB

Mendagri Pastikan Lima Pj Gubernur Tidak Rangkap Jabatan

Pelantikan lima Pj Gubernur di ruang Sasana Bhakti Praja Kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (12/05/2022).

Pelantikan lima Pj Gubernur di ruang Sasana Bhakti Praja Kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (12/05/2022).

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian memastikan lima Penjabat (Pj) Gubernur yang telah dilantik tidak rangkap jabatan.

Sebab, Tito segera memberhentikan kelima Pj Gubernur dari jabatan sebelumnya.

“Mereka sepenuhnya nanti bertugas di daerah masing-masing. Jadi mereka harus fokus. Jabatan yang ada di pusat nanti diganti Pelaksana Tugas (Plt) sementara,” kata Tito di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kamis (12/05/2022).

Tito menjelaskan, selain Plt, jabatan yang sebelumnya diemban kelima Pj Gubernur juga bisa diisi oleh Pelaksana Harian (Plh).

Baca Juga:  Meski Kasus COVID-19 Terkendali, PPKM Tetap Diperpanjang Selama 2 Minggu

Pengangkatan Pj Gubernur tertuang pada Keputusan Presiden (Keppres) nomor 50/P/2022. Namun, Kemendagri belum membeberkan siapa yang akan mengisi jabatan yang Pj Gubernur tinggalkan.

Pada Kamis pagi, mantan Kapolri ini melantik Pj Gubernur untuk lima provinsi yaitu Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Barat, Papua Barat, Gorontalo, dan Banten.

Sebagai informasi, Pj Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Ridwan Djamaluddin merupakan Dirjen Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM.

Baca Juga:  Ketua KPK: Penunjukan Pj Kepala Daerah Rawan Korupsi

Kemudian, Pj Gubernur Sulawesi Barat Akmal Malik merupakan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri.

Selanjutnya, Pj Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw adalah Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Kemendagri.

Sementara, Pj Gubernur Gorontalo merupakan Staf Ahli Bidang Budaya Sportivitas Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Adapun Pj Gubernur Banten Ali Muktabar merupakan Sekda Provinsi Banten. [yud/mar]

Share :

Baca Juga

Nasional

Ini Dia Alasan PPKM Level 3 Batal Diterapkan di Seluruh Indonesia Saat Nataru

Nasional

Terpilih Secara Aklamasi, Hakim MK Arief Hidayat Nakhodai DPP PA GMNI 2021-2026

Nasional

Ini Dia Dua Instruksi Mendagri Soal Perpanjangan Status PPKM

Nasional

Ketua DPR RI: Pemerintah Harus Sigap Tanggap Darurat Hadapi Bencana

Nasional

ICW: Jual Beli Predikat WTP Berulang Kali, BPK Gagal Berbenah

Nasional

Awas! Indonesia Bisa Kena Dampak Invasi Rusia ke Ukraina

Nasional

One Way di Tol Cipali Arah Jakarta Masih Diberlakukan

Bekasi Raya

Duit Suap Wali Kota Bekasi Mengalir Di Sejumlah Aset Milik RE