Home / Bekasi Raya

Sabtu, 14 Mei 2022 - 20:31 WIB

Jika Sudah Ada Izin dan Disetujui, Mantan Dirjen OTDA: Plt Wali Kota Bekasi Sudah Sah Lakukan Mutasi

KOTA BEKASI – Guru Besar Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintah Abdi Negara (STIPAN), DR. Soni Sumarsono menjelaskan proses mutasi adalah bagian dinamika tata laksana dalam pemerintahan. Sudah barang tentu hal itu guna menjamin pelayanan yang maksimal untuk masyarakat.

Hal ini seperti yang dilakukan Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Bekasi Tri Adhianto beberapa waktu lalu, yang meminta izin kepada Gubernur Jawa Barat, melalui surat Sekertaris Daerah nomor 2039/KPG.07/BKD tanggal 08 April 2022 tentang konsultasi izin tertulis alih tugas Pejabat Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

“Perbedaan mutasi yang dilakukan oleh Kepala Daerah Definitif dengan Pelaksana Tugas adalah, kalau definitif itu tidak perlu izin sana sini, terkecuali untuk Esselon 2. Sementara kalau Plt tambah syarat, harus ada rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan persetujuan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Gubernur Jawa Barat,” ucap Soni Sumarsono, di kediamannya, Sabtu (14/05/2022).

Mantan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Otda Kemendagri) itu juga menyebut, jika syarat dalam proses mutasi tersebut sudah dilakukan oleh Plt Wali Kota Bekasi, maka tidak ada izin di luar dari ketentuan tersebut, dalam hal ini DPRD.

“Mutasi ranah penuhnya Eksekutif. Jika sudah ada izin dari KASN dan persetujuan Kemendagri yang melalui Gubernur Jawa Barat, itu sudah sah. Mau kapan melakukan pelantikannya, itu hak Pejabat Pembina Kepegawaian (Kepala Daerah, red),” terangnya.

Menurut Soni, pengisian kekosongan jabatan memiliki efek domino, dimana setiap pengisian akan terjadi kekosongan baru.

Baca Juga:  Tuntut Transparansi Anggaran Wisuda, Amunisi Geruduk Rektoriat Unisma Bekasi

Apalagi, Kota Bekasi ini belum lama diterpa cobaan yang amat besar, dimana Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebab itu perlu adanya penataan ulang di lingkup eksekutif.

Baca Juga:  Masa Jabatan Berakhir November 2021, Pemkot Bekasi Buka Seleksi Calon Dirut Perumda Tirta Patriot

“Penataan ulang ini perlu dilakukan, agar semangat birokrasi tetap berjalan dan tidak loyo. Ini juga untuk membangun semangat baru para ASN,” pungkasnya.

Soni mengaku, bahwa dirinya pernah beberapa kali di perintahkan untuk menjabat sebagai Penjabat Gubernur di DKI Jakarta, Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan.

Dalam proses ia menjabat, beberapa kali pernah melakukan mutasi, bahkan jumlah mutasi terbesar pernah dilakukan waktu menjabat Penjabat Gubernur DKI Jakarta, dengan total tidak kurang dari 6.000 ASN.

Dengan demikian, ia mencontohkan, bahwa selama aturan dalam proses mutasi tersebut dijalankan, tidak ada aturan yang melarang seorang Plt atau Penjabat (Pj) Kepala Daerah dilarang melakukan mutasi jabatan atau kekosongan dalam birokrasi pemerintah daerah. (mar)

Share :

Baca Juga

Bekasi Raya

Uang Titipan Rp23 Juta Viral, Mantan Sekwan DPRD Kota Bekasi Bilang Ini

Bekasi Raya

Plt Wali Kota Bekasi Kunjungi Kandang Kambing Bernilai Hampir Rp2 Miliar

Bekasi Raya

Sebelum OTT Raih Lima WTP Secara Beruntun, Kini Kota Bekasi Diganjar Opini WDP oleh BPK

Bekasi Raya

Sambut Hari Ibu, Talk Show Peran Perempuan Digelar di Pura Tirta Buana Bekasi

Bekasi Raya

SDN Bojong Menteng VII Tak Kunjung Diperbaiki, Disdik Kota Bekasi: Anggarannya Belum Ada

Bekasi Raya

Terkait 13 Ribu TKK, Plt Wali Kota Bekasi Minta Maksimalkan Kinerja

Bekasi Raya

Pembelajaran Tatap Muka di Kota Bekasi Tunggu Instruksi Kemendagri

Bekasi Raya

Oknum PPK Diduga Beli Sendiri 25 Unit All In One PC Senilai Rp504 Juta, Modusnya Pinjam Bendera