Home / Ekstra

Jumat, 20 Mei 2022 - 11:27 WIB

Catat Nih! NIK Resmi Jadi NPWP Mulai Tahun 2023

JAKARTA – Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo dan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh menandatangani perjanjian kerja sama tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan atau NIK, Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dalam Layanan DJP.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor mengatakan perjanjian kerja sama ini adalah kelanjutan dari perjanjian kerja sama antara DJP dan Ditjen Dukcapil sejak tahun 2013 yang diperbarui pada 2018.

“Perjanjian ini merupakan adendum dari perjanjian kerja sama sebelumnya yang telah ditandatangani 2 November 2018 yang bertujuan untuk memperkuat integrasi data antara DJP dan Ditjen Dukcapil, utamanya terkait NIK dan NPWP,” ujarnya dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat (20/05/2022).

Adendum ini merupakan salah satu bentuk pemenuhan amanat UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yakni penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia.

Baca Juga:  Kang Emil Perpanjang PSBB Bogor, Depok dan Bekasi Raya hingga 25 November 2020

Adendum ini juga amanat Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 tentang Pencantuman dan Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan dan/atau Nomor Pokok Wajib Pajak dalam Pelayanan Publik yakni kewajiban pencantuman NIK dan/atau NPWP dalam layanan publik dan kegiatan pemadanan dan pemutakhiran Data Kependudukan dan basis data perpajakan.

Melalui adendum ini DJP dan Ditjen Dukcapil akan mengintegrasikan data kependudukan dengan basis data perpajakan dalam rangka meningkatkan kemudahan bagi wajib pajak dalam mengakses dan menerima layanan perpajakan sekaligus mendukung kebijakan satu data Indonesia.

Integrasi data kependudukan dan perpajakan juga akan semakin memperkuat upaya penegakan kepatuhan perpajakan karena data kependudukan merupakan data sumber yang digunakan oleh banyak instansi dan lembaga pemerintahan maupun non pemerintah sehingga dapat meningkatkan efektivitas pengawasan kepatuhan perpajakan.

Baca Juga:  DJP Bakal Hapus NPWP, Wajib Pajak Hanya Pakai NIK

DJP memberikan apresiasi atas dukungan dan kerja sama dari Ditjen Dukcapil yang telah berjalan sangat baik selama ini.

“Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas dukungan dan kerja sama dari Ditjen Dukcapil yang telah berjalan dengan sangat baik selama ini. Kami juga berharap sinergi antara kedua instansi di masa yang akan datang akan semakin kuat demi membangun Indonesia yang lebih baik, adil, dan sejahtera melalui penerimaan pajak,” pungkas Neilmaldrin. [jin]

Share :

Baca Juga

Ekstra

Gubernur Anies Resmikan Penggunaan Nama ‘Rumah Sehat’ Gantikan ‘Rumah Sakit’

Ekstra

Komisi Yudisial Telusuri Kebenaran Video Pria Diduga Hakim Wahyu Sebut Tak Butuh Pengakuan Ferdy Sambo

Ekstra

Kenali PCOS, Kelainan Hormon pada Perempuan Saat Usia Subur

Ekstra

Panglima TNI Tinjau Instalasi Terpusat OTG dan Kelurahan Rorotan di Cilincing

Ekstra

Kang Emil Perpanjang PSBB Bogor, Depok dan Bekasi Raya hingga 25 November 2020

Ekstra

Banyak yang Kena COVID-19 Setelah Vaksinasi, Ini Dia Penjelasan WHO

Ekstra

Nasib 7.000 Karyawan Twitter Pasca Dicaplok Elon Musk

Ekstra

Puasa Ramadan Bermanfaat Redam Gejala Asam Lambung