Home / Bekasi Raya

Kamis, 9 Juni 2022 - 13:24 WIB

Ini Dia Rincian Setoran Pejabat Pemkot kepada Wali Kota Nonaktif Rahmat Effendi

Wali Kota Bekasi Nonaktif Rahmat Effendi Didakwa Terima Suap Rp19,5 Miliar.

Wali Kota Bekasi Nonaktif Rahmat Effendi Didakwa Terima Suap Rp19,5 Miliar.

Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, didakwa melakukan pungutan liar atau pungli. Tak tanggung-tanggung, duit yang dikumpulkan oleh pria yang kerap disapa Pepen ini hingga miliaran rupiah.

Pepen tak sendiri, dia didakwa bersama dengan Mulyadi alias Bayong selaku Lurah Jatisari, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi. Pungli dilakukan pada kurun waktu sekitar bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Desember 2021.

“Meminta, menerima atau memotong pembayaran kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang lain atau kepada kas umum yaitu meminta uang dengan jumlah total keseluruhan sebesar Rp 7.183.000.000,” kata jaksa KPK saat membacakan dakwaan di PN Tipikor Bandung, Senin (30/05/2022).

Pepen melakukan pungli kepada sejumlah pihak. Mulai dari pejabat Pemkot Bekasi hingga ASN, berikut rinciannya:

*. Pejabat struktural di lingkungan Pemkot Bekasi: Rp 4.320.000.000; Para lurah di Kota Bekasi yang seluruhnya berjumlah Rp 178.000.000.

*. Para PNS atau ASN Pemkot Bekasi yang seluruhnya berjumlah Rp 1.240.000.000.

*. Penerimaan lainnya dari para PNS/ASN untuk keperluan Pepen berjumlah Rp 1.445.000.000.

“Seolah-olah Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai hutang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan hutang,” kata jaksa KPK.

Pungli untuk Bangun Glamping hingga Beli Mercy

Pungli kepada pejabat Pemkot Bekasi ini bermula dari pertemuan di Villa Glamping Jasmine Cisarua pada Januari 2021. Pepen bertemu dengan Mulyadi Yudianto selaku Asisten Daerah I Sekretariat Daerah Kota Bekasi dan Engkos Koswara selaku Kepala Bidang pada Dinas Tata Ruang Kota Bekasi.

Baca Juga:  Wali Kota Bekasi Nonaktif Rahmat Effendi Didakwa Terima Suap Rp19,5 Miliar

Dalam pertemuan tersebut, Pepen memberikan arahan kepada ketiganya agar meminta uang kepada pejabat struktural untuk pembangunan Villa Glamping Jasmine Cisarua, Bogor, milik Pepen yang dikelola oleh anaknya bernama Rhamdan Aditya. Rhamdan juga merupakan Dirut PT Aramdhan Ireynaldi Rizki (AIR).

Ketiganya menerima tugas itu, tetapi belakangan Engkos mengikuti diklat sehingga tugas dikerjakan Mulyadi dan Yudianto. Yudianto kemudian meminta uang kepada sejumlah pihak.

Berikut Daftarnya:

  1. Dinar Faisal Badar selaku Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah. Uang yang diminta Rp 175.000.000. Terealisasi Rp 135.000.000.
  2. Nadih Arifin selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp 67.500.000.
  3. Ahmad Yani selaku Kepala Dinas Sosial sebesar Rp 67.500.000.
  4. Dwie Andryarini Dian Arga selaku Asisten Daerah III
    *. Indriyanti selaku Wakil Direktur RSUD dr. Chasbullah Abdul Madjid
    *. Robert Siagian selaku Kabag Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah
    *. Dian Damayanti selaku Sekretaris Badan Pendapatan Daerah
    *. Iis Wisnuwati selaku Inspektorat. Uang yang terkumpul Rp 175.000.000.
  5. Aan Suhanda selaku Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Karto selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah. Yang diminta Rp 175.000.000. Terealisasi Rp 152.500.000.
  6. Abi Hurairah selaku Kepala Satpol PP dan Amran selaku Sekretaris Satpol PP. Uang yang diminta Rp 140.000.000. Terealisasi Rp 120.000.000.
  7. Ikan Indah Yarti selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Rina Octavia selaku Kepala Bidang Pelayanan Medik RSUD dr. Chasbullah Abdul Madjid. Yang diminta Rp 140.000.000. Realisasi Rp 70.000.000.
  8. Yayan Yuliana selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Yang diminta sebesar Rp 250.000.000. Yang terealisasi Rp 200.000.000.
  9. Kusnanto Saidi selaku Direktur RSUD dr. Chasbullah Abdul Madjid dan Elya Niken selaku Wakil Direktur sebesar Rp.175.000.000. Yang terealisasi Rp.110.000.000.
  10. Tanti Rohilawati selaku Kepala Dinas Kesehatan sebesar Rp. 250.000.000.
  11. Agus Harfa Sanjaya selaku Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah dan Krisman Irwandi selaku Sekretaris Dinas Pendidikan sebesar Rp. 175.000.000.
  12. Neneng Sumiati selaku Sekretaris Dinas Tenaga Kerja sebesar Rp.140.000.000.
  13. Inayatullah selaku Kepala Dinas Pendidikan sebesar Rp. 175.000.000.
  14. Mariana selaku Camat Jatiasih dan Amsiah selaku Sekdis BPKAD sebesar Rp.135.000.000. Masing-masing memberi Rp. 67.500.000.
  15. Hanan Sutarya selaku Sekretaris DPRD dan Sudarsono selaku Asisten Daerah II sebesar Rp 175.000.000. Yang terealisasi Rp 167.500.000.
  16. Jaya Eko selaku Camat Pondok Melati dan Wahyudin selaku Camat Jatisampurna sebesar Rp 135.000.000.
  17. Taufiq/Lia sebesar Rp 140.000.000.
  18. Arif sebesar Rp 250.000.000.
  19. Lintong Dianto Putra Rp 175.000.000.
  20. Muhammad Bunyamin Rp 250.000.000.
  21. Solihat Rp 250.000.000.
  22. Marisi Rp 175.000.000.
Baca Juga:  Pengadilan Tipikor Bandung Gelar Sidang Pertama Rahmat Effendi Pagi Ini

Sementara Mulyadi meminta uang kepada sejumlah pihak yakni:

Share :

Baca Juga

Bekasi Raya

Desak Ketua Dewan Dicopot, Mahasiswa Geruduk DPRD Kota Bekasi

Bekasi Raya

Akibat Bapenda Lalai, Kota Bekasi Kehilangan Potensi PAD Rp2 Miliar Lebih

Bekasi Raya

Dirikan Poslap di Lokasi Erupsi Gunung Semeru, FGI Bekasi Salurkan Bantuan Sosial dan Tunai

Bekasi Raya

Diduga Gelapkan Dana Zakat, Demonstran Tuntut Ketua Baznas Kota Bekasi Mundur

Bekasi Raya

Bisnis Seragam di Tengah Pandemi, Kejaksaan Diminta Periksa Dinas Pendidikan Kota Bekasi

Bekasi Raya

Dewan Mahasiswa INISA Bekasi Gelar Aksi Galang Dana Peduli Banjir

Bekasi Raya

Pemilihan Ketua LPM Bantargebang Memanas, Ketua Panlih Lapor Dewan

Bekasi Raya

Protokol Kesehatan di Paradiso Bekasi Hanya Sebatas Cuci Tangan, Disparbud dan Satpol-PP Hanya “Koordinasi”?