Home / Bekasi Raya

Jumat, 17 Juni 2022 - 12:35 WIB

Sambungan Nikmatnya Jadi Siswa “KETM”, Panitia PPDB Online dan Orang Tua Siswa Terancam Penjara

Praktisi dan Pemerhati Pendidikan Lamhot S. Capah, SH

Praktisi dan Pemerhati Pendidikan Lamhot S. Capah, SH

Oleh: Lamhot S. Capah, SH

Selanjutnya pihak Kepolisian harus periksa panitia PPDB Online yang diduga turut serta dalam pemalsuan dokumen, seperti yang tertera dalam Pasal 55 dan 263 KUHP.

Kepolisian jangan hanya terfokus kepada orang tua peserta didik terkait pemalsuan, pihak panita pun perlu diperiksa patut diduga turut serta maupun bersengkongkol.

Mengingat hal tersebut secara gamblang dijelaskan di dalam Peraturan Gubernur tentang PPDB Online, bahwa panitia wajib yang memverifikasi dan turun ke lapangan memastikan peserta didik betul-betul berasal dari Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (KETM).

Panitia Tidak Melakukan Verifikasi Secara Aktual, Banyaknya Pengguna KETM Tidak Sesuai Data Faktual

Sesuai Peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 21 tahun tentang perubahan peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 29 tahun 2021 tentang petunjuk teknis PPDB SMA, SMK dan SLB, pada pasal 16 ayat (1);

  1. Menyebutkan syarat bagi siswa peserta yang Berasal dari Keluarga ekonomi Tidak Mampu (KETM) dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu program penanggulangan Kemiskinan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Provinsi, atau terdaftar pada data terpadu Kesehjahteraan sosial (DTKS) pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan.
  2. Kartu Program penanggulangan kemiskinan dari pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Program Keluarga harapan (PKH), Kartu Beras Sejahtera (KBS) dan Kartu Sembako Murah (KSM).
  3. Dalam hal peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu tidak dapat membuktikan kepemilikan kartu program penggulangan kemiskinan, peserta didik dapat membuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari kelurahan, untuk ditindaklanjuti dengan Visitasi dari panitia PPDB Satuan Pendidikan Tujuan.
  4. Peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi surat dari pernyataan orangtua/wali peserta yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah provinsi.
  5. Dalam hal terdapat dugaan Pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) sekolah bersama pemerintah daerah provinsi wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai ketentuan perundang-undangan.

Share :

Baca Juga

Bekasi Raya

Ini Dia Alasan Wali Kota Bekasi Anggarkan Rp1,1 Miliar untuk Karangan Bunga

Bekasi Raya

Wali Kota Bekasi Nonaktif Rahmat Effendi Didakwa Terima Suap Rp19,5 Miliar

Bekasi Raya

Posko Ormas Tak Tersentuh Petugas dalam Tiga Kali Penertiban Bangunan Liar, Tanya Kenapa?

Bekasi Raya

Plt Wali Kota Bekasi Sebut Tema HUT RI ke-77 Sejalan Dengan Upaya Pemerintah Kendalikan Covid-19

Bekasi Raya

Tinjau Kios Terbakar di Terminal Induk, Plt Wali Kota Bekasi Janjikan Bangunan Baru

Bekasi Raya

Macet Menahun di Pertigaan Sumir, Anggota DPRD Cuma Bisa Pasang Baliho?

Bekasi Raya

Keuntungan PDAM Tirta Bhagasasi 2021 Tembus Rp35 Miliar

Bekasi Raya

IFC Desak Komisi I Panggil EO Media Gathering DPRD Kota Bekasi