Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa dituntut dapat mengambil langkah dan keputusan yang tepat terkait Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2024 untuk menentukan nasib PPP ke depannya.
Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Periode 2011-2021 Rusli Effendi mengatakan, keputusan politik untuk Pilpres itu sangat menentukan bagi PPP.
“Hal itu di samping mempersiapkan calon legislatif (caleg) yang bisa berkompetisi dengan lainnya,” kata Rusli dalam keterangan, Minggu (19/06/2022).
Rusli mencermati keputusan politik oleh Suharso Monoarfa terkait dengan Pemilihan Umum Presiden 2024 akan sangat menentukan nasib PPP ke depannya, terlebih setelah Pemilu 2024.
Oleh karena itu, Rusli mengingatkan bahwa momen ini merupakan momen bagi Suharso untuk melakukan kerja politik dan melibatkan jajaran PPP dengan lebih maksimal dalam pengambilan keputusan.
Terkait dengan demo yang sempat berlangsung di PPP, Rusli berpandangan bahwa menyampaikan aspirasi merupakan hal biasa dan bertujuan untuk mengevaluasi kinerja Suharso lebih jauh lagi.
“Yang namanya demonstrasi itu menyampaikan aspirasi adalah hal biasa. Maka harus dikoreksi, harus berani membuat keputusan ulang jika yang dibuat sebelumnya salah,” ucap Rusli.
Sebagai informasi, Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa sekaligus Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN/Kepala Bappenas) membangun Koalisi Indonesia Bersatu bersama dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.
KIB merupakan koalisi yang dibentuk untuk menyongsong Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) dan Pilpres 2024.
Setelah menghadiri undangan jamuan makan siang oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Presidential Lounge Istana Negara menjelang pelantikan menteri dan wakil menteri baru Kabinet Indonesia Maju, Suharso sempat mengatakan pihaknya tetap terbuka akan kemungkinan bergabungnya partai politik lain dengan KIB.
“Mudah-mudahan dalam waktu dekat ada lagi,” kata Suharso kepada awak media di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/06/2022) lalu. (mar)
