Home / Nasional

Kamis, 7 Juli 2022 - 13:14 WIB

DPR RI Sahkan Dua RUU Tentang Pemasyarakatan dan PLP


JAKARTA – Sidang paripurna DPR yang digelar, Kamis (07/07/2022), mengesahkan dua rancangan undang-undang (RUU) menjadi UU.

Rapat paripurna ke-28 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022 yang dihadiri 337 anggota secara langsung dan daring sepakat untuk mengesahkan UU Pemasyarakatan serta UU Pendidikan dan Layanan Psikologi (PLP).

“Selanjutnya kami akan menanyakan kepada setiap fraksi, apakah rancangan undang-undang tentang kemasyarakatan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang,” kata Wakil Ketua DPR, Rachmat Gobel yang disambut persetujuan para anggota DPR.

Sementara itu Ketua DPR Puan Maharani menilai bahwa RUU Pemasyarakatan menitikberatkan pada proses reintegrasi sosial, keadilan, keseimbangan, pemulihan hubungan, perlindungan hukum, dan jaminan terhadap hak asasi tahanan, anak, narapidana, anak binaan, korban, dan masyarakat.

“Hal ini dianggap penting untuk memastikan narapidana mendapatkan pembinaan yang memadai di Lembaga Pemasyarakatan dan bisa diterima kembali oleh masyarakat dan korban,” terang Puan.

Baca Juga:  Diperas Hingga Rp16 Miliar, Pengrajin Jamu Apresiasi Langkah Div Propam Mabes Polri Gerebek SubDit 3

Sedangkan Wakil Ketua Komisi III DPR, Khairul Saleh menjelaskan, Komisi III dan pemerintah sebelumnya telah menyepakati penyelesaian RUU Pemasyarakatan.

RUU Pemasyarakatan, kata dia, dimaksudkan untuk memperbaiki sejumlah masalah termasuk over kapasitas dan lemahnya pengawasan.

“Kurang layaknya fasilitas, sarana, dan prasarana. Lemahnya pengawasan terhadap peredaran barang-barang ilegal, kurang optimalnya sistem keamanan dan pengawasannya, serta urgensi untuk melakukan reorientasi sistem pemasyarakatan dalam menjamin dan menghormati hak warga binaan,” tuturnya.

Sementara itu Menkumham Yasonna Laoly yang juga hadir dalam Rapat Paripurna tersebut, menyampaikan apresiasi atas pengesahan UU Pemasyarakatan.

“Kami mengucapkan terimakasih kepada pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terhormat, secara khusus komisi III DPR RI atas segala dedikasi, toleransi, kerja keras, pemikiran, perhatian dan kerja samanya dalam menyelesaikan proses rencangan undang-undang ini,” jelas Laoly.

Sebagai informasi, Rapat paripurna tersebut juga menyetujui RUU PLP menjadi UU.

Baca Juga:  PAGAR Kota Bekasi Bakal Polisikan Wenny Haryanto atas Dugaan Ancaman dan Intimidasi

Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU PLP Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian menjelaskan bahwa RUU PLP pada awalnya, berjudul RUU Praktik Psikologi yang merupakan penugasan pimpinan DPR dan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2022.

Dalam pembahasan RUU tersebut, kata dia, terjadi dinamika dan perubahan substansi sehingga terjadi perubahan judul RUU menjadi Pendidikan dan Layanan Psikologi yang disepakati dalam Rapat Panja pada tanggal 23 Mei 2022.

“Selanjutnya, uji publik ke Universitas 11 Maret, Universitas Airlangga, dan Universitas Hasanuddin untuk mendapatkan masukan dan pandangan terkait dengan RUU dari para pemangku kepentingan psikologi untuk jadi bahan pertimbangan dalam perumusan norma RUU,” paparnya. (mar)

Share :

Baca Juga

Nasional

Bukan Karena Ikut Acara Klub Mobil, Polisi: Roy Suryo Ditahan Karena Pasal Berlapis

Bekasi Raya

PPKM Lanjut Sampai 23 Agustus 2021, Bekasi Tetap di Level 4

Nasional

ICW: Jual Beli Predikat WTP Berulang Kali, BPK Gagal Berbenah

Nasional

Geruduk Kantor Baznas RI, Gemasi Teriakkan ‘Mosi Tidak Percaya’ Terhadap Ismail Hasyim

Nasional

Ketua DPR RI: Pemerintah Harus Sigap Tanggap Darurat Hadapi Bencana

Nasional

KPK RI Sarankan Jokowi Lapor Terkait Kiriman Jeruk 1 Truk dari Warga Karo

Nasional

Wacana KPK RI Bentuk Satgas LHKPN Mencuat, Efek Merosotnya Wibawa Firli Cs?

Nasional

Polda Metro Jaya Siapkan Skema Cegah Penumpukan Kendaraan saat Arus Balik