Home / Advertorial

Kamis, 21 Juli 2022 - 09:58 WIB

Haeri Parani Desak Pemkot Bekasi Wujudkan Target RTH

Anggota DPRD Kota Bekasi asal fraksi Demokrat Haeri Parani (kiri sedang menunjuk) sedang berbincang dengan Plt Wali Kota Bekasi Tri Adhianto.

Anggota DPRD Kota Bekasi asal fraksi Demokrat Haeri Parani (kiri sedang menunjuk) sedang berbincang dengan Plt Wali Kota Bekasi Tri Adhianto.

Anggota DPRD Kota Bekasi, Haeri Parani mendesak Pemkot Bekasi wujudkan target pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayanya.

Menurutnya, dengan jumlah RTH di Kota Bekasi yang baru mencapai 19 persen terdiri dari 6 persen RTH publik dan 13 persen RTH privat, Pemkot Bekasi harus bekerja keras dalam mewujudkan target pemenuhan RTH.

Sebab sesuai Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, daerah punya kewajiban pemenuhan RTH 30 persen. Yang mana 20 persen merupakan kewajiban pemerintah dalam bentuk RTH publik sedangkan 10 persen merupakan RTH privat yang penguasaannya di luar pemerintah.

“Saya mendesak agar pemenuhan RTH menjadi perhatian serius Pemkot Bekasi. Apalagi ini jelas amanah dari undang-undang,” kata dia.

Haeri juga menilai, sejauh ini target pemenuhan RTH urung tercapai karena kurangnya keberpihakan Pemkot Bekasi.

Baca Juga:  Komisi III Desak Bapenda Kota Bekasi Tingkatkan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak

Hal ini kata dia, bisa dibuktikan dengan tidak adanya upaya Pemkot Bekasi menambah jumlah RTH melalui mekanisme pembelian lahan untuk kebutuhan RTH.

“Kapan Pemkot Bekasi melakukan pengadaan lahan untuk RTH. Tidak pernah ada dan belum pernah ada sampai saat ini. Lalu bagaimana bisa RTH kita bertambah,” terang dia.

Padahal kata dia, sejauh ini banyak tanah masyarakat yang bisa saja dibeli karena ada di zona RTH sesuai yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

“Beli saja tahan semacam ini, karena kasihan mereka pun tak bisa membangun tanahnya karena ada di zona RTH, dijual pun tidak ada yang mau. Nah pemerintah bisa berperan membeli tanah-tanah semacam ini,” terangnya.

Baca Juga:  Ini Sosok Nuryadi Darmawan Legislator Kalimalang Tiga Periode dari Fraksi PDI Perjuangan

Selain itu, tidak adanya keberpihakan Pemkot Bekasi bisa dilihat dari banyaknya lahan fasilitas sosial fasilitas umum (fasos fasum) yang diduga berubah peruntukannya atau mengalami perubahan site plane.

“Cek saja banyak fasos fasum diduga berubah fungsi. Padahal seharusnya fasos fasum ini bisa dimanfaatkan peruntukannya untuk ruang terbuka hijau,” tandasnya.

Ia berharap betul, persaoalan RTH menjadi perhatian serius pihak Pemkot Bekasi. Sebab perkara RTH, bukan semata-mata soal pemenuhan aturan semata. Akan tetapi dampak lingkungan harus dijadikan pijakan Pemkot Bekasi dalam upaya memenuhi kebutuhan RTH.

“Yang dilihat adalah dampaknya bagi lingkungan seperti banjir, cuaca ekstrem hingga potensi kekeringan, itu adalah dampak karena RTH minim. Makanya saya mendesak pemenuhan kebutuhan akan RTH menjadi perhatian serius,” pungkasnya (ADV)

Share :

Baca Juga

Advertorial

Aminah Desak Pemkot Bekasi Serius Tangani Banjir di Kecamatan Jatiasih

Advertorial

H. Tumai Dorong Pemkot Bekasi Fasilitasi UMKM Online Bagi Ibu Rumah Tangga dan Pemuda

Advertorial

Bang Choi Sebut Pemkot Bekasi Tak Fasilitasi Digitalisasi Petugas Pamor

Advertorial

Paripurna Bahas Rancangan KUA PPAS 2022, Ini Yang Disampaikan

Advertorial

Komisi I Kritisi Kinerja Disdukcapil Kota Bekasi Gegara Masalah Ini

Advertorial

DPRD Minta Pemkot Bekasi Tinjau Ulang Soal Izin Pendirian Tower BTS

Advertorial

Sardi Effendi Desak PDAM Tirta Bhagasasi Segera Lunasi Rp16 Miliar Tunggakan Deviden kepada Pemkot Bekasi

Advertorial

Abdul Rozak Sukses Ubah Kampung Kumuh Jadi Indah