Home / Politik

Minggu, 31 Juli 2022 - 18:21 WIB

Penunjukan Penjabat Kepala Daerah Dinilai Rusak Skema Politik Daerah

Diskusi Publik ‘Peta Potensi Masalah Penunjukan Penjabat Kepala Daerah’ di Jakarta, Minggu (31/07/2022). (Foto: Inilah.com/ Safarian Shah)

Diskusi Publik ‘Peta Potensi Masalah Penunjukan Penjabat Kepala Daerah’ di Jakarta, Minggu (31/07/2022). (Foto: Inilah.com/ Safarian Shah)

JAKARTA – Ketua Presidium Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Jojo Rohi menilai bahwa penunjukan dan pengangkatan penjabat (Pj) kepala daerah berpotensi memunculkan ancaman bagi DPRD dan stakeholder politik, karena dinilai mengganggu skema dan agenda politik di daerah.

Untuk itu, kata dia, usulan pengangkatan dan penunjukan Pj kepala daerah sempat mengalami penolakan karena tak sesuai dengan ritme politik daerah.

Apalagi, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kurang melibatkan partisipasi tokoh masyarakat lokal yang memahami kondisi objektif daerah.

“Penolakan di daerah terkait Pj, mengapa daerah menolak karena ada beberapa variabel di antaranya, Pj ini mengganggu agenda daerah, kepentingan daerah jadi masih ada anggapan seperti itu, Pj ini dianggap variabel ancaman,” kata Jojo dalam Diskusi Formappi, Jakarta, Minggu (31/07/2022).

Ia menyebut, meskipun Pj kepala daerah merupakan utusan pemerintah pusat, namun Pj tak mungkin terlepas dari dinamika politik yang ada di daerah.

Sehingga Pj harus mampu membangun komunikasi politik dan menyamakan frekuensi dalam memetakan pembagian peran yang ada di daerah.

“Bagi daerah, karena dia takkan lepas dari konstelasi politik daerah secara langsung, maka anggapan Pj akan berpengaruh bagi keberlangsungan agenda politik di daerah,” terangnya.

Terlebih, lanjut Jojo, bila Pj kepala daerah memiliki kekosongan masa jabatan 2,5 tahun, maka hal tersebut dapat memantik konflik politik di daerah bila Pj kepala daerah gagal menyesuaikan diri dengan mitra kerja.

Baca Juga:  Megawati Masih Pertimbangkan Capres PDI Perjuangan

Untuk itu, dia menekankan, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri harus memfokuskan tugas Pj kepala daerah memiliki batasan-batasan yang jelas sehingga meminimalisir adanya benturan kepentingan dengan stakeholder politik di daerah.

Baca Juga:  Suharso Manoarfa Didesak Mundur, Majelis Pertimbangan PPP Cari Solusi Terbaik

Terutama, dalam proses menyambut Pilkada serentak 2024, Pj kepala daerah harus mampu mengantarkan proses kepemiluan secara bertanggung jawab agar tak banyak manuver yang justru bertolak belakang dengan tugas, fungsi, dan wewenangnya sebagai penjabat.

“Pemerintah pusat perlu menegaskan kembali tugas Pj hanya mengantarkan hingga mendapatkan kepala daerah secara definitif, ini ada yang 2,5 tahun, durasi Pj ini terlalu lama. Apa saja potensi dilakukan, manuver dilakukan Pj berpengaruh pada dinamika politik di daerah,” tutupnya. (*)

Share :

Baca Juga

Politik

Ketua PPP Desak Pemkot Bekasi Segera Tutup THM

Politik

Megawati Soekarno Putri Harus Beri Contoh Demi Kemajuan Demokrasi

Politik

Ketua Pansus 12: Wali Kota Bekasi Sangat Fokus Dalam Penanggulangan Penyebaran Covid-19

Politik

Kepada PKS dan Demokrat, Nasdem Bebaskan Anies Pilih Cawapres

Politik

Sholihin: AS Bukan Lagi Kader PPP Kota Bekasi
Ketua nu jatim hasan mutawakkil alallah di masjid-al akbar surabaya

Politik

NU Minta Pesantren Tak Terprovokasi Teror Orang Gila

Politik

DPD Golkar Jabar: Hanya Ada Satu Musda di Kota Bekasi

Politik

Koalisi Indonesia Bersatu Tampak Kompak, Golkar-PAN-PPP Resmi Daftar Peserta Pemilu 2024