Home / Nasional

Senin, 1 Agustus 2022 - 07:37 WIB

Belum Lengkapi Data PSE, Kominfo Beri Google Tenggat Waktu Sebulan

JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memberikan tenggat waktu hingga sebulan bagi Google dan platform lainnya yang sudah mendaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) secara manual.

“Mereka sudah mendaftar secara manual, sedang melengkapi dokumennya. Benar kami berikan waktu sebulan,” kata Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan, dalam konferensi pers virtual pada Minggu (31/07/2022) kemarin.

Google sudah mendaftar PSE sejak 20 Juli secara manual. Menurut Kominfo, ada ratusan PSE lainnya yang juga mendaftar secara manual karena mengalami kesulitan hingga tenggat waktu yang diberikan habis.

Semuel mengatakan bahwa di antara PSE yang mendaftar secara manual tersebut, terdapat juga perusahaan domestik, terutama yang berasal dari sektor perbankan.

Baca Juga:  Usai OTT Wali Kota Bekasi, Perselingkuhan Lurah dengan ASN Kecamatan Rawalumbu Bikin Heboh

“Kami beri waktu sebulan dari tanggal 20 (Juli) kemarin,” kata Semuel.

Pihak kementerian mengaku sudah mendapatkan dokumen-dokumen para PSE yang mendaftar manual tersebut, meski pun nama mereka belum muncul di situs resmi Kominfo.

Kementerian pun meminta PSE untuk mendaftar ke situs resmi Online Single Submission (OSS) untuk program ini.

Tapi, jika mengalami kendala, Kominfo menyediakan pendaftaran secara manual melalui surat-menyurat elektronik.

Setelah mendaftar manual, PSE tetap harus memasukkan data ke OSS. Karena ada sejumlah pernyataan yang wajib diisi oleh mereka sendiri.

Baca Juga:  Sardi Effendi Desak PDAM Tirta Bhagasasi Segera Lunasi Rp16 Miliar Tunggakan Deviden kepada Pemkot Bekasi

Pihak Google sendiri, kata dia, sudah mendaftar sebagai PSE asing untuk YouTube, Search, Maps dan Play Store. Sementara Google Cloud terdaftar sebagai PSE domestik.

Sementara itu Platform Yahoo, terang dia, sampai hari ini belum mendaftar ke Kominfo dan belum berkomunikasi sejak layanan mereka diblokir pada Sabtu (30/07) lalu.

Lebih lanjut Semuel membeberkan bahwa pendaftaran PSE ini tidak hanya soal pajak, namun juga bertujuan untuk tata kelola ruang digital dan membangun ekosistem digital di Indonesia.

“Pemerintah menyatakan kewajiban PSE mendaftar adalah bagian dari menciptakan ruang digital yang kondusif, aman dan nyaman,” tutupnya. (*)

Share :

Baca Juga

Nasional

KPK RI Sarankan Jokowi Lapor Terkait Kiriman Jeruk 1 Truk dari Warga Karo

Nasional

Harga Pertamax Naik Jadi Rp12.500/Liter, Pertamina: Ini Kita Lakukan Agar Tidak Memberatkan Masyarakat

Nasional

Fasilitas Karantina Covid-19 Bagi 3 Kelompok Pelaku Perjalanan Internasional Ini Gratis

Nasional

Panglima Santri Jabar: Tak Elok Tasbihkan Adzan Dengan Gonggongan Anjing

Nasional

Diperas Hingga Rp16 Miliar, Pengrajin Jamu Apresiasi Langkah Div Propam Mabes Polri Gerebek SubDit 3

Nasional

Mendagri Pastikan Lima Pj Gubernur Tidak Rangkap Jabatan

Nasional

KPK Bakal Gelar Pendidikan Politik Cerdas dan Berintegritas bagi Parpol

Nasional

Putuskan Akses 3.856 Pinjol Ilegal, Kominfo Gagas Edukasi Literasi Digital Bagi Masyarakat