Home / Bekasi Raya

Selasa, 2 Agustus 2022 - 17:50 WIB

Dugaan Gratifikasi dan Kecurangan PPDB SMA Negeri di Kota Bekasi Resmi Dilaporkan Ke Kejaksaan

KOTA BEKASI – Banyaknya kejanggalan dalam proses PPDB SMA/SMK Negeri tahun ajaran 2022 – 2023 di Kota Bekasi yang dinilai sebagian masyarakat telah mencederai asas keadilan sosial, membuat mereka geram dan secara resmi melaporkan dugaan kecurangan tersebut langsung ke Kejaksaan Negeri Kota Bekasi.

Laporan setebal 6 halaman disertai dengan sebundel lampiran itu menjadi bahan pelaporan yang mereka sampaikan ke Kejaksaan Negeri Kota Bekasi yang beralamat di Jalan Veteran, Margajaya, Bekasi Selatan, pada Senin (01/08/2022).

Dalam laporan tersebut, hampir semua Kepala SMA Negeri beserta operator PPDB SMA/SMK Negeri Kota Bekasi tahun ajaran 2022 ditulis sebagai terlapor, ditambah dengan Kepala KCD Wilayah III dan juga Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan paparan serta bukti-bukti yang mereka tuangkan dalam laporan tersebut, mereka menduga para terlapor telah melakukan:

  1. Pelanggaran terhadap Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 21 tahun 2022
  2. Pemalsuan Data/Dokumen, KUHP Pasal 263
  3. Permufakatan Jahat, KUHP Pasal 88
  4. Tindak Pidana Korupsi, UU No. 28/1999, dan
  5. Undang-Undang ITE.
Baca Juga:  Tak Juga Distribusikan 3.609 Unit Tablet Ke Siswa SD dan SMP, GmnI Desak Copot Kadisdik Kota Bekasi

Selain itu, mereka juga menduga baik Kepala Dinas Pendidikan, Kepala KCD dan Kepala Sekolah telah melakukan pembodohan dan pembohongan publik.

Salah satu barang bukti yang dilampirkan beralamatkan komplek SMA Negeri 10 Kota Bekasi.

Hal ini mereka kaitkan dengan adanya rekayasa perubahan titik koordinat sekolah yang diduga menguntungkan beberapa pihak namun merugikan pihak yang lain.

Salah satu barang bukti yang dilampirkan beralamatkan komplek SMA Negeri 10 Kota Bekasi.

Sedangkan dalam lampiran yang mereka sertakan, ada beberapa berkas PPDB dan juga salinan kartu keluarga yang menjadi dasar pelaporan mereka.

Dimana dalam berkas PPDB itu mereka menduga telah terjadi permufakatan jahat antara orang tua dan panitia PPDB untuk meloloskan siswa, yang notabene dari KK-nya jelas jaraknya dipastikan lebih dari 3 – 4 kilometer dari sekolah, namun dalam laman PPDB dicantumkan hanya berkisar 200 – 300 meter dari sekolah.

“Kami sudah menyampaikan apa yang kami temukan dalam proses PPDB ini langsung ke pejabat pendidikan Jawa Barat, namun mereka tidak merespon. Bahkan cenderung membela dan membenarkan proses tersebut walau kami sudah menunjukkan bukti-buktinya. Kami ingin mereka bertindak konsisten dengan kesepakatan yang tertuang dalam Juklak Juknis PPDB, tapi sampai batas waktu tertentu, kami tidak melihat adanya reaksi dari para pejabat tersebut. Sehingga, kami memutuskan untuk melaporkan hal ini ke aparat hukum yang berwenang dalam penyelidikan dan penyidikan. Sehingga permasalahan ini menjadi terang benderang, dan apa yang kami dugakan dan sangkakan, dapat terbukti,” ungkap salah satu pelapor, yang juga warga masyarakat Kota Bekasi.

Para pelapor yang mengatasnamakan masyarakat dan rakyat kecil itu juga dengan tegas mengatakan akan mengawal laporan mereka itu sampai masuk ke ranah penyidikan.

Baca Juga:  Keuntungan PDAM Tirta Bhagasasi 2021 Tembus Rp35 Miliar

“Kami siap di BAP dan open data. Tapi mereka juga harus siap dan berani open data. Kita buktikan itu nanti di persidangan. Jangan jadikan sekolah sebagai ajang transaksional dan penuh tipu muslihat. Salam Anti Korupsi,” tegas mereka. (mar)

Share :

Baca Juga

Bekasi Raya

Rapat Paripurna DPRD Kota Bekasi Digelar Dadakan, Forkim Cium Aroma Korupsi Berjama’ah

Bekasi Raya

Komisi I Desak Plt Wali Kota Bekasi Cabut Izin Usaha Hollywings

Bekasi Raya

Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar: Tim Saber Pungli Harus Dalami Temuan Siswa “Siluman” di SMAN 1 Kota Bekasi

Bekasi Raya

Lima Armada Baru Disdamkar Kota Bekasi Habiskan Rp8,7 Miliar, Aceng: Harus Tambah Pasukan

Bekasi Raya

Tertinggi Kedua di Jabar, Aktivitas Masif Warga Picu Lonjakan Kasus Aktif Covid-19 di Kota Bekasi

Bekasi Raya

Belum Tertagihnya Kompensasi PAD Empat Pengembang Pasar di Kota Bekasi, Komisi III Desak Pemkot Tegas

Bekasi Raya

Pembangunan Cluster Bila Comfort Tanpa Izin, Kinerja Wasbang Bantargebang Dipertanyakan

Bekasi Raya

Dianggap Tak Becus, Ketua Komisi I Desak Plt Wali Kota Bekasi Evaluasi Dinas Pendidikan