Home / Nasional

Rabu, 17 Agustus 2022 - 06:15 WIB

Bamsoet Sebut Usulan PPHN Bakal Berdampak pada Visi dan Misi Capres

Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet). (Foto:dpr.go.id).

Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet). (Foto:dpr.go.id).

JAKARTA – Ketua MPR Bambang Soesatyo mengumumkan usulan pembentukan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) akan dilakukan melalui konvensi ketatanegaraan.

Salah satu dampak apabila PPHN disetujui yaitu tak perlunya calon presiden (capres), calon wakil presiden (cawapres), dan calon kepala daerah menetapkan visi dan misi.

“Seluruhnya memiliki visi dan misi yang sama. Visi dan misi sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” kata Bambang dalam Rapat Bersama DPR, MPR dan DPD di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (16/08/2022).

Baca Juga:  KPU RI Diminta Gerak Cepat Tuntaskan Peraturan Terkait Pemilu 2024

Pria yang akrab disapa Bamsoet itu menjelaskan, kehadiran PPHN tidak akan mengganggu sistem presidensial yang berlaku di Indonesia.

Selain itu, tidak menimbulkan kewajiban bagi presiden untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan PPHN kepada MPR.

“Adanya PPHN justru akan menjadi payung ideologis dan konstitusional bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025 – 2045,” lanjut politikus Partai Golkar itu.

Lebih jauh, Bambang mengungkapkan, PPHN diperlukan untuk pembangunan yang lebih menjamin ketahanan nasional. Termasuk kesanggupan untuk merealisasikan visi dan misi NKRI.

Baca Juga:  Optimis Raih Kemenangan di Pemilu 2024, Gus Shol Bakar Semangat Pengurus PAC

Tak hanya itu, PPHN juga diproyeksikan mendukung pembangunan yang lebih menjamin kesinambungan pembangunan, tanpa bergantung pada momen elektoral lima tahunan.

Salah satu pembangunan yang dimaksud ialah keberlanjutan Ibu Kota Negara (IKN) baru.

“Pembangunan IKN merupakan proyek jangka panjan guna mewujudkan IKN menjadi kota dunia yang berkelanjutan. Dengan konsep smart, green, blue city, serta hub bagi perekonomian nasional dan regional. Butuh haluan negara serta konsistensi lintas pemerintahan,” tutup Bamsoet. (*)

Share :

Baca Juga

Nasional

KPK Gelar “Politik Cerdas Berintegritas’ Terpadu bagi Petinggi Parpol

Nasional

Disentil Mahfud Tidak Responsif Pantau Kasus Brigadir J, Pengamat: DPR Tersandera Konflik Kepentingan

Nasional

Ridwan Kamil Pinta Pemuda Sebarkan Semangat Toleransi dan Cinta Tanah Air

Nasional

Ini Dia Dua Instruksi Mendagri Soal Perpanjangan Status PPKM

Nasional

5 Tahun Tahan Kenaikan BBM, Ekonom: Jokowi Timbun Masalah, Tunggu Meledak

Nasional

Kominfo Luncurkan Laman Agregator Informasi Pemerintah indonesiakini.go.id

Nasional

KPK Bakal Gelar Pendidikan Politik Cerdas dan Berintegritas bagi Parpol

Nasional

LHKPN Jokowi Naik Sekitar Rp 8,9 Miliar dalam Setahun Terakhir