Home / Politik

Rabu, 24 Agustus 2022 - 07:38 WIB

Suharso Manoarfa Didesak Mundur, Majelis Pertimbangan PPP Cari Solusi Terbaik

Partai Golkar, PAN, dan PPP, yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) resmi mendaftarkan diri sebagai partai politik peserta pemilu 2024 di Gedung KPU RI, Rabu (10/08/2022).

Partai Golkar, PAN, dan PPP, yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) resmi mendaftarkan diri sebagai partai politik peserta pemilu 2024 di Gedung KPU RI, Rabu (10/08/2022).

JAKARTA – Majelis Syariah, Majelis Pertimbangan, dan Majelis Kehormatan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meminta Suharso Monoarfa agar mundur dari jabatannya sebagai ketua umum PPP.

Ditanya apakah hal tersebut akan mengganggu persiapan PPP menghadapi pemilihan umum (Pemilu) 2024, Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhammad Mardiono mengatakan bahwa pihaknya akan mencari solusi terbaik dari permasalahan ini.

“InsyaAllah semoga tidak (mengganggu persiapan Pemilu 2024) Pak, kami akan mencari solusi yang terbaik dalam menyikapi berbagai isu yang saat ini mengemuka di publik,” ujar Mardiono kepada Rakyat Bekasi, Selasa (23/08/2022).

Ia menjelaskan, surat permintaan dari Majelis Syariah, Majelis Pertimbangan, dan Majelis Kehormatan PPP untuk meminta Suharso mundur sudah diserahkan ke DPP PPP pada Senin (22/8/2022).

Namun, hingga saat ini belum ada respon dari Suharso maupun DPP PPP.

“Sampai saat ini belum (ada respons), mungkin beliau masih sibuk untuk tugas kementrian atau yang lain,” ujar Mardiono.

Baca Juga:  Bawaslu, KNPI dan 44 Ormas di Kota Bekasi Siap Awasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu 2024

Terdapat sejumlah pertimbangan yang membuat Majelis Syariah PPP, Majelis Pertimbangan PPP, dan Majelis Kehormatan PPP meminta Suharso mundur dari kursi ketua umum PPP.

Pertama, adanya rekaman video viral Suharso yang dinilai pihaknya menghina kyai dan pesantren.

“Setelah kami mendengarkan kembali pidato terkait dengan hal diatas, maka kami juga berpandangan bahwa yang disampaikan oleh Saudara Suharso Monoarfa tersebut merupakan ketidakpantasan dan kesalahan bagi seorang pimpinan partai Islam yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dan mengedepankan akhlak mulia,” tertulis di surat yang ditandatangani pada 22 Agustus 2022 itu.

Pertimbangan kedua adalah demonstrasi yang sering terjadi di depan Kantor DPP PPP.

Demonstrasi tersebut terjadi akibat hasil forum permusyawaratan partai, baik di tingkat musyawarah wilayah, musyawarah cabang PPP, dan gratifikasi yang dilaporkan sebagai tindak pidana korupsi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Berbagai demonstrasi terhadap kepemimpinan Saudara Suharso Monoarfa tidak hanya terjadi di kantor DPP-PPP, akan tetapi juga dilaksanakan pada Kantor Kementerian PPN/Bappenas dan KPK RI. Demonstrasi seperti ini, belum pernah terjadi sebelumnya dalam perjalanan sejarah PPP dan telah menurunkan marwah PPP sebagai partai politik Islam.”

Ketiga, terdapat berbagai pemberitaan mengenai persoalan kehidupan rumah tangga pribadi Suharso.

Baca Juga:  100 Pelajar SMAN 14 Bekasi Hadiri Sosialisasi Bawaslu tentang Sistem Pemilu di Indonesia

Pemberitaan tersebut tentu menjadi beban moral dan mengurangi simpati terhadap PPP sebagai partai Islam.

Terakhir adalah elektabilitas PPP yang tak kunjung naik di tengah kepemimpinan Suharso.

Permasalahan yang dihadapi Suharso tersebut membuat kerja-kerja partai tak produktif dalam menghadapi pemilihan umum (Pemilu) 2024.

“Mempertimbang kan hal-hal yang kami sampaikan diatas serta masukan informasi dan pandangan sejumlah pihak baik didalam dan diluar jajaran PPP, maka kami sebagai pimpinan ketiga Majelis di DPP-PPP meminta saudara Suharso Monoarfa untuk berbesar hati mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum DPP PPP,” tertulis di surat tersebut.

Share :

Baca Juga

Politik

KPU Pastikan Kasus Hukum Tidak Batalkan Status Calon Legislatif

Politik

Bertemu Ketum Beringin, Kang Emil Pakai Baju Kuning

Politik

Calon Kajari Kota Bekasi Diam-Diam Temui Ketua DPRD? Ada Apa?

Politik

Gelar Reses I TA 2022, Bang Muin Tetap Komitmen Perjuangkan Aspirasi Warga

Politik

Koalisi Indonesia Bersatu Siap Lanjutkan Pembangunan Era Jokowi

Politik

Tak Ada Anggaran Pesantren di APBD Kota Bekasi 2023, Gus Shol: Cabut Saja Perdanya Jika Tidak Dianggarkan

Politik

Terkait Polemik Mutasi, Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi Angkat Bicara

Politik

Ade Puspita dan Jajaran Sambangi DPC PPP Kota Bekasi