Home / Bekasi Raya

Selasa, 20 September 2022 - 12:14 WIB

Kang Emil Akui Pergub 44 Tahun 2022 Kurang Ketat Atur Keberadaan Komite Sekolah

KOTA BEKASI – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menegaskan bahwa dirinya tengah mengatur soal Komite Sekolah yang tertuang di dalam Pergub nomer 44 tahun 2022 yang kini tengah disoroti masyarakat.

“Lagi saya atur dengan syarat ketat. Nah ini yang kemarin syaratnya kurang ini,” jawab pria yang akrab disapa kang Emil ini di sela-sela pemberian bantuan di wilayah kelurahan Kayuringin Bekasi Selatan Kota Bekasi. Selasa (20/09/2022).

Ketika ditanyakan apakah diperbolehkan meminta uang gedung atau SPP di sekolah, mantan Wali Kota Bandung itu hanya menjawab bahwa uang SPP untuk SMAN/SMKN di Jawa Barat sudah gratis.

“Kalau SPP kan sudah gratis. Kalau uang gedung, nah itu yang akan nanti kita atur,” ujarnya.

Sekedar informasi, selama ini Komite Sekolah justru dianggap sebagai tukang stempel kepentingan Kepala Sekolah.

Peraturan Gubernur terkait tata kelola SLTA tentu sangat dibutuhkan. Termasuk Pergub No 44 Tahun 2022 tentang “Komite Sekolah” sangatlah strategis untuk menguatkan layanan terbaik bagi masyarakat, khususnya di Jawa Barat.

Baca Juga:  Jeratan Pungli ala SMAN 17 Bekasi, Peras Orang Tua Siswa Hingga Rp1,935 Miliar

Keberadaan Komite Sekolah dalam sebuah sekolah tentu sangat penting dan seksi.

Bahkan karena dirasa penting dan seksi, terkadang ada sejumlah oknum yang nyosor jadi pengurus atau Ketua Komite sekolah, meski dirinya sudah habis periode atau bahkan syarat keanggotaan komite-nya tak memenuhi.

Latar belakang hadirnya Pergub 44 adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan dengan memformalkan partisipasi masyarakat melalui pembentukan Komite Sekolah tentu sesuai undang-undang yang berlaku.

Upaya meningkatkan mutu layanan pendidikan dan melibatkan partisipasi masyarakat adalah penting.

Masyarakat “wajib” ambil bagian dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan di setiap satuan pendidikan.

Komite Sekolah adalah organisasi formal internal sekolah yang bertanggung jawab akan peningkatan mutu layanan pendidikan.

Baca Juga:  PAGAR Kota Bekasi Bakal Polisikan Wenny Haryanto atas Dugaan Ancaman dan Intimidasi

Definisi Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, pakar pendidikan, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

Orang-orang yang kompeten dan niat kontributif pada sekolah selain orangtua siswa, bisa masuk di Komite Sekolah.

Diantara tugas implementatif Komite Sekolah (pasal 3 poin b) adalah : menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari orangtua/wali peserta didik, masyarakat lainnya, melalui upaya kreatif dan inovatif.

Komite Sekolah punya tugas menggalang dana. Sekolah tentu butuh dana dan Komite Sekolah wajib menggalang dana dari orangtua siswa dan masyarakat lainnya.

Dalam pasal 12 dijelaskan bahwa Komite Sekolah dilarang “berbisnis” menjual barang apa pun dengan modus komersialisasi ekonomi demi kepentingan pribadi dan pengurus.

Termasuk dilarang memungut uang dari anak didik dan orangtua, serta menggiring pada kepentingan politik praktis.

Kemudian di pasal 15 dijelaskan bahwa Komite Sekolah dibolehkan melakukan penggalangan dana, tetapi tentu bukan pungutan wajib.

Penggalangan dana itu untuk dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan di satuan pendidikan agar mutu layanan pendidikan lebih meningkat.

Penggalangan dana yang dibolehkan dalam pasal 15 secara demokratis, humanis. Prosesi penggalangan dana melalui musyawarah dengan entitas orangtua siswa. Tidak boleh sama rata atau semua dipaksa tanpa bulu pandang, pandang bulu harus membayar Rp A.

Komite Sekolah wajib membuat kategorisasi pilihan dengan memperhatikan kemampuan sosial ekonomi orangtua/wali. (*)

Share :

Baca Juga

Advertorial

Sesuai RPJMD Kota Bekasi, Herpur Dorong Pembangunan Puskesmas Di setiap Kelurahan

Bekasi Raya

307 Siswa Al Azhar Siap Ikuti Olimpiade Sains dan Felka 2022

Bekasi Raya

Usai OTT Wali Kota Bekasi, Perselingkuhan Lurah dengan ASN Kecamatan Rawalumbu Bikin Heboh

Bekasi Raya

Permabes Geruduk Pemkot Bekasi, Massa Aksi Tuntut Dinas Terkait Cabut Izin Paradiso

Bekasi Raya

Polres Metro Bekasi Ungkap Komplotan Penipu Asuransi Bermodus Korban Tabrak Lari

Bekasi Raya

Hadir Saat Gerombolan “Pokja” Audensi ke Wali Kota Bekasi, Sekwan: “Jangan Terpengaruh dengan Foto Bang”

Bekasi Raya

PPKM Lanjut Sampai 23 Agustus 2021, Bekasi Tetap di Level 4

Bekasi Raya

SPK Diduga Belum Terbit, All In One PC Senilai Rp504Juta Tiba di Sekretariat DPRD Kota Bekasi