Home / Nasional

Kamis, 22 September 2022 - 11:18 WIB

Jumlah Honorer Membengkak Tiga Kali Lipat, MenPAN-RB Azwar Anas Langsung Terkejut

Kepala BKN Sebut Jumlah Honorer, Menteri Azwar Anas Langsung Terkejut.

Kepala BKN Sebut Jumlah Honorer, Menteri Azwar Anas Langsung Terkejut.

JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas buka-bukaan di depan para bupati.

Azwar Anas membeberkan bahwa seharusnya tanggung jawab pemerintah dalam lima tahun ini hanyalah menyelesaikan 410 ribu honorer.

Namun, faktanya jumlah tersebut membengkak tiga kali lipat, yaitu menjadi 1,1 juta orang.

Eks bupati Banyuwangi ini kaget karena hasil pendataan honorer pada 2014 lalu tercatat hanya sebanyak 410 ribu.

Jumlah itu kemudian membengkak lagi saat pemerintah melakukan pendataan tahun ini.

“Tadi malam saya tanya Pak Bima Haria Wibisana (Plt kepala BKN) data honorer. Terkejut saya melihat perkembangan datanya, dari 410 ribu pada 2014 menjadi 1,1 juta untuk 2022,” kata MenPAN-RB Azwar Anas dalam rakor Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dengan KemenPAN-RB di Jakarta, Rabu (21/09/2022) kemarin.

Dari situ lanjutnya, menunjukkan bahwa setiap muncul pemberitaan akan ada pendataan honorer, maka jumlahnya langsung membengkak.

Baca Juga:  Berdalih Panel Listrik Berdebu, DPR Hamburkan Rp55 Miliar Buat Beli Lift Baru

Jika seperti itu Menteri Anas pesimistis masalah honorer akan tuntas.

“Ini akan terus berulang-ulang. Susah juga kalau dibilang penyelesaian honorer super terakhir, karena per lima tahun selalu bertambah jumlah honorernya,” tegasnya.

Baca Juga:  Larang Siswanya Ikut Ujian PTS, Bang Nico Kecam Dua Sekolah Swasta Ini

Fakta lain diungkap Menteri Anas adalah dari 1,1 juta honorer itu ternyata sebagian besar datanya tidak sesuai dengan Surat MenPAN-RB Nomor B/1511/M.SM.01.00/2022 tanggal 22 Juli 2022 tentang Pendataan Tenaga Non-ASN di lingkungan Instansi Pemerintah.

Artinya, ada honorer yang tidak selayaknya masuk ke dalam pendataan non-ASN, tetapi tetap dimasukkan oleh Pemda.

Itu sebabnya, Azwar Anas menegaskan data yang masuk akan diverifikasi kembali oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Selain itu, setiap instansi harus mengumumkan secara terbuka kepada publik.

Setelah itu, setiap kepala daerah harus menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

“Temuan BPKP ada konsekuensi hukumnya. Begitu juga SPTJM ada konsekuensinya hukum yang akan dibebankan kepada pejabat pembina kepegawaian (PPK),” tegas MenPAN-RB Azwar Anas seraya mengakhiri. (mar)

Share :

Baca Juga

Nasional

Tiga Pasien Positif Omicron, RSDC Wisma Atlet “Lockdown” 7 Hari

Nasional

Ridwan Kamil Pinta Pemuda Sebarkan Semangat Toleransi dan Cinta Tanah Air

Nasional

Ini Dia Kronologi OTT KPK yang Menjerat Bupati Bogor dan Pejabat BPK Jabar

Nasional

Palsukan Tanda Tangan Ketum dan Sekjen Dewan Masjid Indonesia, Arief Rosyid Dipecat

Bekasi Raya

PPKM Lanjut Sampai 23 Agustus 2021, Bekasi Tetap di Level 4

Nasional

Pidato MenPAN-RB Azwar Anas Bisa Bikin Tenaga Honorer Jantungan

Nasional

Ade Yasin Rayakan Idul Fitri di Tahanan, Bertemu Keluarga Hanya lewat Video Call

Nasional

DPR RI Sahkan Dua RUU Tentang Pemasyarakatan dan PLP