Home / Politik

Kamis, 10 November 2022 - 05:00 WIB

9 Parpol Calon Peserta Pemilu 2024 Berstatus “Belum Memenuhi Syarat”

Komisioner KPU Idham Holik memberi keterangan pers di Gedung KPU, Jakarta, Jumat (12/8/2022). (Foto: Antara)

Komisioner KPU Idham Holik memberi keterangan pers di Gedung KPU, Jakarta, Jumat (12/8/2022). (Foto: Antara)

JAKARTA – Tidak ada satu pun dari sembilan partai politik (parpol) calon peserta Pemilu 2024 yang dinyatakan memenuhi syarat verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan.

Demikian yang disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) usai merampungkan proses verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan.

Ada pun hasil yang didapat adalah kesemuanya berstatus belum memenuhi syarat (BMS).

Adapun Sembilan parpol yang menjalani verifikasi faktual tersebut adalah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Perindo, PBB, partai Hanura, partai Ummat, partai Buruh, partai Garuda, Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) dan partai Gelora.

“Kesembilan parpol yang diverifikasi faktual tersebut berstatus BMS (Belum Memenuhi Syarat),” kata Komisioner KPU Idham Holik di Jakarta, Rabu (09/11/2022).

Baca Juga:  Ketua DPRD Kota Bekasi: Tanpa Peran Media Massa, Masyarakat Tidak Tahu Produk Perundangan

Soal proses verifikasi, Idham menjelaskan, KPU dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota memverifikasi kepengurusan dan keanggotaan masing-masing partai sejak 15 Oktober hingga 4 November 2022.

Namun demikian, Idham enggan membuka alasan kenapa sembilan partai itu tidak memenuhi syarat.

“Penjelasan detail terkait hasil verifikasi faktual akan disampaikan kepada partai politik bersangkutan,” tegasnya.

Selain itu, lanjut Idham, KPU masih memberikan kesempatan kepada sembilan partai itu untuk memperbaiki persyaratan kepengurusan dan keanggotaan berdasarkan hasil verifikasi faktual yang telah dilakukan.

Baca Juga:  DPD Golkar Jabar: Hanya Ada Satu Musda di Kota Bekasi

“Masa perbaikan ini berlangsung dari 10 November hingga 23 November 2022,” tandasnya.

Untuk diketahui, dalam proses verifikasi faktual masih ditemukan kasus partai mencatut nama warga sebagai anggota partai. Pencatutan itu misalnya ditemukan di Kabupaten Badung dan Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali.

Komisioner KPU Kabupaten Jembrana, Made Widiastra menyampaikan, terdapat belasan kasus pencatutan nama warga yang ditemukan saat verifikasi faktual di wilayahnya. “Pencatutan dilakukan oleh hampir semua partai yang ikut verifikasi faktual,” kata Widiastra di Denpasar, Sabtu (5/11/2022).

Share :

Baca Juga

Bekasi Raya

SK Pengesahan Wakil Bupati Bekasi Jadi Polemik, Penolakan Ahmad Marzuki Masih Berlanjut

Politik

Koalisi Indonesia Bersatu Siap Lanjutkan Pembangunan Era Jokowi

Politik

Gelar Reses I TA 2022, Bang Muin Tetap Komitmen Perjuangkan Aspirasi Warga

Politik

Targetkan 12 Kursi di Pileg 2024, Gerindra Kota Bekasi Rombak PAC Lama Yang Ogah Kerja

Politik

Gubernur Jabar Lantik Ahmad Marzuki Jadi Wakil Bupati Bekasi Besok, DPRD Siapkan Paripurna Pengangkatan

Politik

Tonase Bertambah Tiap Tahun, Dewan Desak Plt Wali Kota Bekasi Serius Kelola Sampah

Politik

Meski Masa Jabatan Berakhir Tahun Depan, Ketua Bawaslu Kota Bekasi Bakal Diganti?

Advertorial

H. Tumai Dorong Pemkot Bekasi Fasilitasi UMKM Online Bagi Ibu Rumah Tangga dan Pemuda