Home / Advertorial

Jumat, 18 November 2022 - 13:59 WIB

DPRD Kota Bekasi Kecam Keras Oknum Guru Pelaku Pelecehan Seksual Anak

KOTA BEKASI – Anggota DPRD Kota Bekasi H. Bambang Supriyadi mengecam keras terjadinya pelecehan seksual yang dilakukan guru tenaga kerja kontrak (TKK) SD terhadap muridnya sendiri di Jatiasih, Kota Bekasi.

“Kami mengutuk keras terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak SD di Jatirasa. Kami meminta aparat penegak hukum untuk memberi hukuman berat, agar memberi rasa keadilan,” papar Bambang, sesaat setelah menerima aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Kota Bekasi bersama Ketua Bapemperda Nicodemus Godjang, Kamis (18/11/22).

Menurut Jibang sapaan akrabnya, Kota Bekasi bisa disebut darurat pelecehan seksual. Karena dalam setahun ini sudah dua peristiwa. Sekitar Juli 2022 di SMP Jatiasih dilakukan oleh tenaga administrasi dan kini dilakukan oleh guru honorer SD kepada muridnya.

Jibang yang juga anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Bekasi ini membeberkan bahwa berdasarkan data DP3A, kasus kekerasan terhadap anak, mulai dari kekerasan fisik hingga eksploitasi pada tahun 2019 tercatat sebanyak 197 kasus, tahun 2020 (196 kasus), tahun 2021 (202 kasus). Tahun 2022 sejak Januari hingga Juni sudah tercatat 73 kasus.

Politisi Kalimalang asal partai berlogo Ka’bah ini menegaskan bahwa kini pihaknya yakni DPRD Kota Bekasi tengah membahas Perda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).

Baca Juga:  Catut Plt Wali Kota Bekasi di Baliho Tabligh Akbar Tanpa Izin, Kabag Protokoler: Rentan Dipolitisir

“Perda ini nantinya akan memberi ruang untuk anak berkreasi. Serta menjaga dari pelecehan dan kekerasan dari orang lain juga upaya yang diberikan kepada korban pelecehan dan kekerasan anak,” papar Jibang.

Proses raperda PPA, kata Jibang, sudah melalui beberapa tahapan yakni; mulai pembuatan naskah akademik, pembahasan dan pembentukan pansus.

Baca Juga:  Keinginan Rasnius Pasaribu Saat Jadi Anggota DPRD Kota Bekasi

“Semoga Perda PPA ini segera difinalisasi, menjadi Perda. Kemudian Perda PPA ini menjadi payung hukum untuk perlindungan anak dari segala bentuk pelecehan, perundingan dan kekerasan,” pungkas Jibang.

Share :

Baca Juga

Advertorial

DPRD Kota Bekasi Bakal Rampungkan APBD Perubahan Akhir September

Advertorial

Walau Sudah Zero Kematian, DPRD Kota Bekasi Ingatkan Warga Perketat Prokes

Advertorial

Nuryadi Darmawan Soroti Pungli Menahun Program PTSL di Kota Bekasi

Advertorial

Aminah: Berjuang Untuk Kesejahteraan Masyarakat Kota Bekasi

Advertorial

Sekretaris Komisi I DPRD Kota Bekasi Nuryadi Darmawan Minta Plt Wali Kota Bekasi Copot SKPD Yang Tidak Becus Kerja

Advertorial

Komisi 4 Dukung Penuh Pemberian Vaksin Booster Guru Se-Kota Bekasi

Advertorial

Abdul Rozak Sukses Ubah Kampung Kumuh Jadi Indah

Advertorial

Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi Ingin Pembenahan Potensi Wisata Budaya