Home / Nasional

Sabtu, 10 Desember 2022 - 15:10 WIB

Tiga Tahun Sosialisasi, Pengesahan KUHP Baru Dinilai Sudah Tepat

Menteri Hukum dan HAM Yadonna Laoly menyerahkan pandangan pemerintah terkait RKUHP kepada Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco didampingi Wakil Ketua DPR, Lodewijk Freidrich Paulus saat Rapat Paripuran DPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/12/2022). (Foto: Inilah.com/Didik Setiawan).

Menteri Hukum dan HAM Yadonna Laoly menyerahkan pandangan pemerintah terkait RKUHP kepada Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco didampingi Wakil Ketua DPR, Lodewijk Freidrich Paulus saat Rapat Paripuran DPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/12/2022). (Foto: Inilah.com/Didik Setiawan).

Salah besar jika pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru dipaksakan, terburu-buru dan menafikan aspirasi masyarakat.

Pasalnya, sudah tiga tahun lamanya pemerintah mensosialisasikannya guna memancing respons sembari menggalang dan menyerap aspirasi masyarakat. Pengesahan KUHP baru pada tahun ini, dinilai sudah tepat.

Anggota Komisi III DPR Habiburrokhman menjelaskan sejatinya rancangan KUHP sempat disetujui di tingkat satu pada tahun 2019.

Namun malah menimbulkan gelombang penolakan yang tinggi, melalui aksi demonstrasi yang masif.

Melihat fenomena ini DPR pun menyarankan pemerintah untuk terlebih dulu melakukan sosialisasi rancangan KUHP agar bisa menggalang aspirasi dari berbagai elemen masyarakat.

“Faktanya, pemerintah tidak hanya menyosialisasikan lagi, tetapi melakukan perubahan-perubahan dengan menyerap aspirasi masyarakat,” tuturnya di dalam diskusi Polemik bertajuk Pro Kontra KUHP Baru, Sabtu (10/12/2022).

Baca Juga:  Desak Ketua Dewan Dicopot, Mahasiswa Geruduk DPRD Kota Bekasi

Bahkan, lebih lanjut dia menuturkan, pemerintah menghapus beberapa pasal dalam KUHP seperti pasal tentang advokat curang, penggelandangan dan praktek kedokteran gigi.

Hal ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap aspirasi masyarakat.

“Kami DPR pun melakukan penyerapan aspirasi masyarakat, melakukan pertemuan dengan kelompok-kelompok masyarakat termasuk aliansi-aliansi yang terbesar terkait KUHP ini, yang kami pahami Aliansi Reformasi Hukum Nasional, itu yang cukup besar koalisi dari sejumlah LSM dan kami mengakomodir apa yang disampaikan,” tambahnya.

Selain itu, ia mengungkapkan, DPR dan pemerintah pun juga sudah mengakomodir sejumlah aspirasi ihwal penghinaan terhadap kekuasaan umum.

Dalam KUHP baru, hanya disisakan aturan soal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dan Lembaga Negara.

Baca Juga:  241 Kasus Gangguan Ginjal Akut Tersebar di 22 Provinsi

Habiburokhman menjelaskan, pasal-pasal penghinaan ini juga sudah dipagari dengan sejumlah langkah prefentif terhadap potensi penyalahgunaan atau kriminalisasi.

Seperti, menambahkan ketetapan delik aduan dan pembatasan terhadap kriteria pihak yang bisa mengadukan.

“Secara tekstual, disebutkan bahwa bukan merupakan pidana kalau membela kepentingan umum termasuk menyampaikan kritik yang berbeda dengan penguasa,” tandasnya.

Seperti diketahui, DPR RI telah mengetok palu untuk mengesahkan RKUHP menjadi undang-undang dalam rapat paripurna yang dihadiri secara langsung oleh 18 anggota DPR, Selasa (06/12/2022).

Hingga kini gelombang penolakan atas KUHP baru masih deras, dari berbagai elemen masyarakat, khususnya dari para pegiat Hak Asasi Manusia (HAM). (*)

Share :

Baca Juga

Nasional

Ridwan Kamil Pinta Pemuda Sebarkan Semangat Toleransi dan Cinta Tanah Air

Nasional

KPK RI Tangkap Bupati Bogor Ade Yasin, Sejumlah Uang Disita

Nasional

Kominfo: Laman “PSE” Dihantam 20 Juta Serangan Siber dalam Sehari

Nasional

ICW: Jual Beli Predikat WTP Berulang Kali, BPK Gagal Berbenah

Nasional

KPK Kembangkan Pengakuan Politisi PKS Kota Bekasi Terima Uang dari Rahmat Effendi

Nasional

Panglima Santri Jabar: Tak Elok Tasbihkan Adzan Dengan Gonggongan Anjing

Nasional

Belum Lengkapi Data PSE, Kominfo Beri Google Tenggat Waktu Sebulan

Nasional

KPK Limpahkan Berkas Korupsi Rahmat Effendi dkk ke Pengadilan Tipikor Bandung