Home / Politik

Selasa, 13 Desember 2022 - 17:42 WIB

Pemilihan Umum 2024 Niscaya Curang, Mahfud Md Pastikan Pelakunya Partai Politik Bukan Pemerintah

Menko Polhukam Mahfud Md sebut praktik curang dalam pemilu adalah sebuah keniscayaan. Bedanya jika di era orde baru (orba) pemerintah yang melakukan sedangkan di masa sekarang pelakunya adalah partai politik, Selasa (13/12/2022).

Menko Polhukam Mahfud Md sebut praktik curang dalam pemilu adalah sebuah keniscayaan. Bedanya jika di era orde baru (orba) pemerintah yang melakukan sedangkan di masa sekarang pelakunya adalah partai politik, Selasa (13/12/2022).

JAKARTA – Praktik curang dalam pemilu adalah sebuah keniscayaan. Bedanya jika di era orde baru (orba) pemerintah yang melakukannya, sementara di masa sekarang pelakunya adalah partai politik (Parpol).

Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md meminta masyarakat untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi Pemilu 2024.

Ia mengatakan, nantinya gesekan antar partai atau antar masyarakat bakal terjadi, sulit terelakkan.

“Oleh sebab itu Saudara harus siap, pasti muncul juga sesudah pemilu yang kalah itu menggugat yang menang, menuduh curang, padahal senyatanya ya sama-sama curang. Cuma sekarang beda, kalau curang di zaman Orde Baru tuh yang merekayasa pemerintah ya. Pemerintah menunjuk LPU namanya, Lembaga Pemilihan Umum lalu mengatur yang menang ini dan tidak boleh dibantah. Nah sekarang yang curang itu antar partai,” ujarnya di Jakarta, Selasa (13/12/2022).

Mahfud pun turut merespons soal isu yang menyebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) disebut mencoba menjegal salah satu parpol.

Ia tegaskan KPU adalah lembaga independen bukan aparat pemerintah. Suatu kesalahan besar, jika memandang ada intervensi pemerintah melalui KPU dalam penyelenggaraan pemilu.

“Kalau Saudara lihat perkara-perkara pemilu itu partai ini menggugat ini, menggugat KPU karena memihak ini, dan KPU itu bukan aparat pemerintah, dia lembaga independen,” ujar Mahfud.

Baca Juga:  Pegiat Antikorupsi Sesalkan KPK Ungkap Keberadaan Harun Masiku

Lebih lanjut ia mengatakan, pemerintah hanya sebatas berkoordinasi dengan KPU termasuk terkait adanya partai yang merasa dicurangi.

Dia mengatakan protes partai dalam tahapan verifikasi akan ditangani oleh Bawaslu serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

“Oleh sebab itu saya hanya koordinasi sudah menghubungi KPU, apa itu yang terjadi? Kok ada partai yang merasa dicurangi. Ada katanya yang ini dibolehkan yang ini tidak dan mereka punya dokumen, ya biar diselesaikan, satu ada Bawaslu, kedua ada DKPP, kalau terjadi pelanggaran hukum yang sifatnya pidana nanti kita tindak secara pidana,” pungkasnya.

Seperti diketahui muncul kabar yang menyebut KPU melakukan intervensi dalam penjegalan parpol agar tidak lolos ke Pemilu 2024. Tudingan ini dilontarkan oleh Ketua Majelis Syura Partai Ummat, Amien Rais.

Amien mengaku dirinya mendapatkan informasi yang valid, terkait partai politik (parpol) yang lolos dan dapat mengikuti Pemilu 2024, yang akan diumumkan oleh KPU besok, Rabu (14/12/2022).

“Video ini kami buat setelah kami mendapatkan informasi A1 yang valid. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2022 nanti, seluruh partai baru dan partai nonparlemen akan diloloskan oleh KPU, kecuali Partai Ummat,” kata Amien Rais dalam sebuah video yang diterima Inilah.com di Jakarta pada Selasa (13/12/2022).

Mantan Ketua MPR itu juga merasa bahwa keputusan KPU terhadap hal ini sangat bias dan penuh kejanggalan.

Baca Juga:  Lebih dari 11 Komisioner KPUD Dicatut Jadi Kader Parpol, KPU Lakukan Klarifikasi

“Tampaknya atas perintah kekuatan yang besar, Partai Ummat di-single out atau satu-satunya yang disingkirkan sehingga Partai Ummat tidak bisa mengikuti Pemilu 2024,” terangnya.

Oleh karena itu, ia menyampaikan tiga tuntutan terhadap KPU sebagai penyelenggara pemilu.

“Pertama menuntut agar seluruh hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh KPU terhadap partai-partai baru dan partai-partai nonparlemen untuk segera diaudit oleh tim independen,” pintanya.

Lalu tuntutan kedua adalah berkaitan dengan hasil audit verifikasi administrasi yang harus dibuka oleh KPU. Sedangkan hal terakhir berkaitan agar DKPP memeriksa seluruh jajaran KPU Pusat.

“Untuk segera memeriksa seluruh jajaran KPU Pusat terkait dengan adanya dugaan kuat intervensi yang dilakukan oleh KPU pusat kepada KPU provinsi dan KPU daerah mengenai hasil verifikasi faktual di Provinsi dan di daerah. Dan segera memberhentikan oknum-oknum yang melakukan pelanggaran,” pungkasnya. (*)

Share :

Baca Juga

Politik

Ade Puspita dan Jajaran Sambangi DPC PPP Kota Bekasi

Politik

Gantikan Sekretaris DPC PPP Kota Bekasi Cabul, Dawam Tak Pernah Dianggap Sholihin

Politik

Penjabat Kepala Daerah Rawan Jadi Agen Partai Politik di Pemilu 2024

Politik

KPU: Pencatut 98 Anggota KPUD Berasal dari 9 Partai Politik yang Berkasnya Lengkap

Politik

Koalisi Indonesia Bersatu Tampak Kompak, Golkar-PAN-PPP Resmi Daftar Peserta Pemilu 2024

Politik

Tepis Tudingan Arogan, Sidak Komisi III Dinilai Salah Alamat

Politik

Dituding ‘Ndablek’ dan ‘One Man Show’, Pengurus DPD dan DPC Nasdem Kota Bekasi Desak Aji Ali Sabana Mundur

Politik

DPRD Kota Bekasi Gelar Paripurna Pembukaan Sidang Awal Tahun 2022