Home / Politik

Selasa, 10 Januari 2023 - 08:28 WIB

50 Tahun Lika-liku Panjang PDI Perjuangan Genggam Kekuasaan

Dokumentasi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri (kiri) bersama Joko Widodo (Jokowi) yang saat berstatus calon Presiden nomor urut 01 saat kampanye akbar di Solo, Jawa Tengah, Selasa (09/04/2019).

Dokumentasi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri (kiri) bersama Joko Widodo (Jokowi) yang saat berstatus calon Presiden nomor urut 01 saat kampanye akbar di Solo, Jawa Tengah, Selasa (09/04/2019).

Tepat pada hari ini, Selasa (10/01/2023), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) genap berusia 50 tahun.

Partai berlogo banteng moncong putih ini telah melalui lika-liku panjang dan masa jatuh bangun sebelum berada di puncak kekuasaan hampir sepuluh tahun terakhir.

Hal itu diraih setelah PDI Perjuangan memenangkan Pemilu 2014 sekaligus mengantarkan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yaitu Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) yang diusungnya bersama sejumlah partai politik (parpol) koalisinya sebagai Presiden dan Wapres RI.

Baca Juga:  12 Parpol Pilih Rancangan 5 Daerah Pemilihan dalam Uji Publik KPU Kota Bekasi, Tiga Parpol Abstain

Kegemilangan PDI Perjuangan berlanjut di Pemilu 2019. Partai ini memenangkan lagi pesta demokrasi lima tahunan itu. PDI Perjuangan bersama parpol koalisi dan kembali menempatkan Jokowi sebagai Presiden yang berpasangan dengan Ma’ruf Amin sebagai Wapres.

Sejarah PDI Perjuangan sendiri dapat dirunut mulai dari Partai Nasional Indonesia (PNI) yang didirikan oleh Ir Soekarno pada 4 Juli 1927.

Mengutip laman resmi PDI Perjuangan, PNI kemudian bergabung dengan Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Partai Murba), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan Partai Katolik.

Baca Juga:  Berebut Suara Pemilih dalam Pemilu 2024, Siapa yang Terdepak dan Berpeluang Lolos ke Senayan?

Partai gabungan tersebut kemudian dinamakan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada 10 Januari 1973.

Diketahui, bergabungnya PNI dengan empat partai politik (parpol) itu merupakan bagian kebijakan Presiden Soeharto.

Saat itu, Soeharto selaku pemimpin pemerintahan Orde Baru memiliki kebijakan untuk menerapkan fusi parpol dengan alasan menciptakan stabilitas politik kehidupan berbangsa dan bernegara.

Share :

Baca Juga

Politik

Hasnaeni ‘Wanita Emas’ Cabut Tuduhan Tindak Asusila Ketua KPU Hasyim Asy’ari

Politik

12 Parpol Pilih Rancangan 5 Daerah Pemilihan dalam Uji Publik KPU Kota Bekasi, Tiga Parpol Abstain

Politik

Pengguna Jasa Buzzer Terbanyak Bukanlah Pemerintah tapi PKS

Politik

Warga Kota Bekasi Pertanyakan Reses Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Wenny Haryanto

Politik

Bertemu Ketum Beringin, Kang Emil Pakai Baju Kuning

Politik

Naupal Al Rasyid SH: Nofel dan TB Hendra Tak Punya Kewenangan Ajukan Permohonan di MP Golkar

Politik

Terkait Polemik Mutasi, Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi Angkat Bicara

Politik

Uchok Sky Khadafi Minta Plt Wali Kota Bekasi Segera Rotasi ASN di Kasus Rahmat Effendi