Komisi V DPRD Jawa Barat Dorong Percepatan Pembangunan SMAN di Kecamatan Ciater

- Jurnalis

Senin, 11 September 2023 - 20:30 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya menerima audiensi Panitia Perintis SMA Negeri Ciater, Bandung, Senin (11/09/2023) (Humas DPRD Jawa Barat).

Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya menerima audiensi Panitia Perintis SMA Negeri Ciater, Bandung, Senin (11/09/2023) (Humas DPRD Jawa Barat).

KOTA BANDUNG – Komisi V DPRD Jawa Barat memberikan sejumlah rekomendasi terkait pembangunan SMAN Ciater yang diminta Panitia Perintis SMA Negeri Ciater. Rekomendasi tersebut disampaikan dalam audiensi dengan Panitia Perintis SMA Negeri Ciater.

Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya menuturkan, rekomendasi Komisi V DPRD Jawa Barat atas pembangunan SMAN Ciater diantaranya; pertama untuk jangka pendek yakni perbaikan sistem zonasi dengan memperhatikan kondisi lokal, kearifan lokal, dan memperhitungkan blank zonasi.

“Kalau yang blank zonasi ini lebih dari satu kecamatan. Maka jatah dari zonasinya dialokasikan bukan dihitung dari satu titik, tapi dari beberapa titik kecamatan yang ada. Misalkan ada 200 calon siswa dibagi ke beberapa kecamatan, dan ini harus disepakati oleh para stakeholder disana. Perubahan sistem zonasi ini untuk menyelesaikan sebagian kecil permasalahan yang ada,” tutur Abdul Hadi Wijaya, Bandung, Senin (11/09/2023).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kedua, Komisi V DPRD Jawa Barat mendorong Pemerintah Provinsi Jabar mengupayakan pembangunan SMAN Ciater, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, mengingat pembangunan SMAN Ciater menjadi aspirasi masyarakat Kecamatan Ciater yang sudah lama disampaikan, dan tentunya sangat ditunggu realisasinya.

Baca Juga:  Ini Dia Aspirasi Warga RW05 Padurenan dalam Reses III Mas Tumai

Ketiga, rekomendasi jangka panjang dengan menambah anggaran untuk sektor pendidikan khususnya untuk anggaran pembangunan unit sekolah baru (USB), termasuk percepatan pembangunannya.

“Penambahan anggaran pendidikan tidaklah mudah, kita harus sama-sama duduk. Seluruh pihak terkait harus duduk bersama membahas hal ini. Bicara anggaran pendidikan tak hanya soal anggaran membangun sekolah, tapi masih banyak hal lainnya, tapi ini adalah demi masa depan anak-anak,” kata Abdul Hadi Wijaya.

Keempat, Komisi V DPRD Jawa Barat meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar mengkaji kembali alokasi anggaran termasuk target serta daftar wilayah yang masuk prioritas pembangunan unit sekolah baru.

Baca Juga:  Ketua DPRD Kota Bekasi Batal Dicopot, Sekwan: Tak Perlu Berpolemik, Semua Ada Aturan dan Tahapannya

“Kami meminta Pemprov Jabar melakukan proses hitung ulang alokasi anggaran, jumlah unit sekolah baru yang akan dibangun, target pembangunan karena membangun unit sekolah baru membutuhkan anggaran yang luar biasa banyak,” ucap dia.

Sedangkan anggaran pendidikan tidak hanya untuk membangun unit sekolah baru, tetapi ada gaji guru, beasiswa pendidikan, Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) dan lain sebagainya.

“Dihitung ulang berapa anggarannya, target penyelesaian dalam berapa tahun, jumlah unit sekolah baru yang ditargetkan dibangun dalam setahun berapa,” tegas Abdul Hadi Wijaya.

Komisi V DPRD Jawa Barat Siap Mengawal

Masih di tempat yang sama, Anggota DPRD Jawa Barat daerah pemilihan (Dapil) 11 Kabupaten Subang, Sumedang dan Kabupaten Majalengka Raden Tedi menegaskan bahwa pihaknya siap mengawal permintaan pembangunan SMAN Ciater, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang sampai terealisasi.

Berita Terkait

Komisi I Bakal Panggil Kapus dan Kadinkes terkait Tamasya ke Danau Toba, Kalau Perlu Interpelasi
Dariyanto Desak Pemkot Bekasi Kaji Ulang Perubahan Nama Jalan KH Agus Salim
Ini Dia Aspirasi Warga RW05 Padurenan dalam Reses III Mas Tumai
Tak Hanya Infrastruktur, Gus Shol Siap Perjuangkan Insentif bagi RT/RW di Kota Bekasi
Dianggap Tak Serius Bahas Stunting, Komisi IX DPR Bakal Panggil Wali Kota Bekasi
Meski Paripurna APBD Perubahan 2023 Molor 1,5 Jam, Pemkot Bekasi Gelontorkan Rp19 Miliar untuk Pembebasan Lahan SDN di Bantargebang
Dukung Pilkada Serentak 2024 Dimajukan, PKS Tolak Penunjukan Penjabat Kepala Daerah
Ini Dia Kata Politisi PKS dan Demokrat Terkait Polemik Limbah di Kali Bekasi
Berita ini 39 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 30 September 2023 - 13:42 WIB

PPP Kota Bekasi Rangkul Generasi Milenial demi Dulang Suara di Pemilu 2024

Jumat, 29 September 2023 - 09:47 WIB

Amunisi Baru Golkar Kota Bekasi, Eks Kepala Bapenda Didaulat jadi Ketua Dewan Pertimbangan Partai

Senin, 25 September 2023 - 18:40 WIB

KPK Panggil Anggota DPRD Jabar Fraksi Golkar terkait Dugaan TPPU

Senin, 25 September 2023 - 06:33 WIB

KPU Pastikan Rp76,6 Triliun Cukup untuk Gelar Pilpres Dua Putaran

Minggu, 24 September 2023 - 00:09 WIB

Cak Imin Optimis “AMIN” Menang Pilpres 2024 Berkat Dukungan PMII

Sabtu, 23 September 2023 - 13:44 WIB

Gegara Hentikan Laporan Netralitas ASN, Bawaslu Kota Bekasi Bakal Diseret ke DKPP

Kamis, 21 September 2023 - 13:53 WIB

Google Tolak Iklan Politik untuk Pilpres 2024 di Platformnya

Rabu, 20 September 2023 - 07:51 WIB

Warga Krisis Air Bersih, DPRD Kabupaten Bekasi Tak Nampak Batang Hidungnya

Berita Terbaru

Bekasi Raya

Pemkot Bekasi Dituding Ogah Menindak Oknum PNS Pelaku Pungli

Jumat, 29 Sep 2023 - 19:13 WIB