Proyek Tanggul Permanen Kali Bekasi Dikebut, Pemkot Tagih Bantuan Pusat

Lokasi Prioritas: Perumahan Pondok Mitra Lestari (PML) Kelurahan Jatirasa, Gang Mawar Kartini, RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid, dan kawasan Pasar Proyek. Fokus Pengerjaan Fisik: Pembongkaran Bangunan Liar (Bangli) dan pembangunan dinding penahan tanah (Retaining Wall). Target Kolaborasi: Pengajuan usulan pembangunan tanggul permanen lintas sektoral ke BBWSCC Kementerian PUPR melalui alokasi dana APBN. Tantangan Utama: Pembebasan lahan warga yang menduduki area Garis Sempadan Sungai (GSS). PEMERINTAH KOTA (PEMKOT) BEKASI mulai menggenjot langkah antisipasi bencana banjir yang kerap melumpuhkan kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Kali Bekasi. Menindaklanjuti rekomendasi Komisi 2 DPRD Kota Bekasi, proyek strategis berupa penertiban bangunan liar dan pembangunan dinding penahan tanah (retaining wall) di sepanjang Perumahan Pondok Mitra Lestari (PML), Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, resmi dieksekusi pada Kamis (17/09/2026). Strategi Pemkot Bekasi Percepat Pembangunan Tanggul Permanen Kali Bekasi Apa Saja Titik Fokus Pengerjaan Tanggul di Kota Bekasi Saat Ini? Saat ini, fokus pengerjaan fisik tanggul berada di beberapa titik krusial penahan laju air. Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengonfirmasi bahwa penataan lahan dan pembongkaran bangunan liar sudah mulai berjalan di kawasan PML untuk memberi jalan bagi alat berat. "Jadi hari ini sudah dibagi tugas, tugas pemerintah daerah di bawah kendali Pak Camat Bekasi Selatan sudah melakukan pelaksanaan pembongkaran Bangli di PML, dan hari ini terkait dengan pembangunan fisiknya, yaitu pembangunan Retaining Wall yang ada di Perumahan PML, Gang Mawar Kartini, RSUD Chasbullah Abdul Majid dan sekitaran wilayah Pasar Proyek sudah mulai dilakukan," kata Tri Adhianto kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com usai Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Bekasi, Kamis (17/09/2026). Mengapa Pemkot Bekasi Meminta Bantuan BBWSCC untuk Penanganan Banjir? Pemkot Bekasi membutuhkan intervensi lintas sektoral dari pusat mengingat besarnya kebutuhan infrastruktur penahan debit air yang melebihi kapasitas teknis daerah. Oleh karena itu, pembangunan tanggul secara resmi diusulkan kepada Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU). "Dan itu secara pekerjaan usulannya bertahaplah. Kan BBWSCC juga mengerjakannya sesuai dengan kemampuan Pemerintah Daerah terkait dengan pengalokasian lahan-lahan yang ada," jelasnya. Apa Kendala Terbesar dalam Realisasi Tanggul di Sepanjang DAS? Hambatan utama yang masih dihadapi pemerintah daerah dalam proyek fisik tanggul ini adalah persoalan pembebasan lahan yang berada tepat di Garis Sempadan Sungai (GSS). Pemkot Bekasi secara bertahap terus melakukan mediasi agar area tersebut steril dari bangunan penduduk. "Karena kan lahan ini masih belum bisa kita selesaikanlah semua, ada beberapa spot. Tapi kalau yang di Gang Mawar Kartini rasanya warganya udah pada mau mundur. Itu juga akan kita lakukan pembongkaran nantinya, karena dia berada diwilayah berstatus GSS (Garis Sempadan Sungai)," sambungnya. Langkah konkret Pemkot Bekasi dalam menyelesaikan kendala GSS meliputi: Pemberian edukasi dan surat peringatan pembongkaran bangunan liar (Bangli) di kawasan GSS. Negosiasi persuasif terhadap warga di titik rawan banjir seperti Gang Mawar Kartini agar mundur dari area proteksi sungai. Sinkronisasi ketersediaan aset lahan daerah dengan cetak biru proyek dari Kementerian PU. Bagaimana Proyeksi Program Prioritas Infrastruktur Banjir ke Depan? Ke depannya, seluruh usulan proyeksi infrastruktur penahan banjir di Bekasi diharapkan terealisasi penuh lewat program prioritas pemerintah pusat yang menggunakan dana APBN. Fokus eksekusi akan disesuaikan dengan daftar wilayah paling berisiko yang telah diajukan daerah. "Dan itu secara usulan proyeksinya udah masuk, ke BBWSCC. Jadi yang prioritas itu PML, kemudian yang di Gang Mawar Kartini, dan yang kemudian di RSUD Chasbullah Abdul Harris sama yang di Pasar Proyek. Yang di Proyek juga udah yang dekat pegadaian itu agar bisa segera ditangani," pungkasnya. Pemkot Bekasi menaruh harapan besar agar intervensi pusat melalui BBWSCC segera mewujudkan benteng pertahanan yang solid terhadap luapan Kali Bekasi, sehingga warga tidak lagi hidup dalam bayang-bayang evakuasi tahunan. Jangan lewatkan informasi tajam dan terpercaya mengenai kebijakan terkini dari Pemkot Bekasi. Bagikan artikel ini, sampaikan pendapat Anda di kolom komentar, dan pastikan selalu update dengan mengikuti Saluran WhatsApp RakyatBekasi di [Follow WhatsApp Channel RakyatBekasi di sini].