- Prabowo Subianto dinilai berada pada posisi tawar yang lemah untuk melepaskan diri dari pengaruh politik Joko Widodo (Jokowi) pasca-Pilpres 2024.
- Keberadaan loyalis Jokowi di berbagai pos strategis, seperti kementerian, lembaga hukum, hingga TNI-Polri, menjadi benteng pelindung oligarki masa lalu.
- Risiko terbongkarnya sejumlah skandal kebijakan masa lalu diduga menjadi kartu truf yang menahan langkah konfrontatif Prabowo.
- Pasangan Prabowo-Gibran disebut sebagai kompromi politik jangka panjang menyusul gagalnya wacana presiden tiga periode.
PRESIDEN PRABOWO SUBIANTO diprediksi akan sangat kesulitan menyingkirkan pengaruh dan peran politik pendahulunya, Joko Widodo (Jokowi), dari panggung kekuasaan nasional.
Penilaian tajam ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Institute for Public Policy Strategic (IPPS), Yusuf Blegur.
Ia menyebut kuatnya cengkeraman loyalis Jokowi di berbagai institusi negara membuat posisi tawar pemerintahan saat ini menjadi tersandera jika berani memilih jalur konfrontasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menerka Arah Kekuasaan: Mungkinkah Prabowo Melawan Pengaruh Politik Jokowi?
”Sebaiknya rakyat jangan terlalu berharap Prabowo akan melawan Jokowi. Meskipun berbeda gaya kepemimpinan, keduanya memiliki watak dan sifat yang sama yakni anti kritik, represif, cenderung tiran, dan haus kekuasaan,” kata Yusuf Blegur kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com, Sabtu (19/09/2026).
Menurut Yusuf, rekam jejak Prabowo yang lekat dengan sifat pemberontak dan latar belakang sejarah keluarga yang sarat kontroversi—mulai dari kakeknya Margono Djojohadikusumo hingga ayahnya Soemitro Djojohadikusumo—ternyata tidak cukup untuk mendobrak bayang-bayang Jokowi. Alih-alih melawan, tokoh berlatar belakang militer ini justru memilih jalan kompromi.
Mengapa Prabowo dan Jokowi Memiliki Keterikatan Politik yang Sangat Kuat?
Keterikatan politik di antara kedua tokoh ini berakar dari kolaborasi strategis yang terjalin erat menjelang dan pasca Pilpres 2024.
Perjalanan karier Prabowo hingga berhasil menduduki kursi kepresidenan saat ini, faktanya tidak bisa dilepaskan dari peran dan eksistensi Jokowi.
Dari yang awalnya berseteru sengit di dua edisi pilpres sebelumnya, Prabowo kini justru melebur dalam kepentingan yang sama.
”Sebagai pemenang pilpres 2024, pasangan Prabowo-Gibran merupakan pertemuan kepentingan politik taktis dan strategis jangka panjang. Presiden dan wakil presiden ini tidak bisa lepas dari persekongkolan serta rekayasa konstitusi dan demokrasi yang melibatkan banyak orang yang memiliki kewenangan dan otoritas serta institusi negara,” ungkap pengamat kebijakan publik tersebut.
Naiknya Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden mendampingi Prabowo dinilai bukan kebetulan semata.
Hal itu dipandang sebagai kompromi politik pamungkas atas kegagalan ambisi wacana presiden tiga periode, sekaligus mencerminkan konspirasi penguasaan peta politik Indonesia untuk jangka waktu yang panjang.
Apa Dampak dan Risiko Jika Prabowo Mengambil Langkah Konfrontatif?
Dampak terbesar jika Prabowo secara terbuka melawan Jokowi adalah benturan langsung dengan tembok besar oligarki.
Yusuf Blegur secara kritis menegaskan bahwa Prabowo mengemban utang budi politik dan ekonomi yang terlampau besar kepada pendahulunya tersebut.
Bagi Prabowo, mengambil langkah konfrontatif dinilai sama saja dengan menggali kuburan bagi karier politiknya sendiri.
Ada risiko besar terbongkarnya sejumlah kecenderungan skandal atau polemik kebijakan yang terjadi semasa ia masih dipercaya Jokowi menjadi Menteri Pertahanan. Beberapa sorotan tersebut meliputi:
- Polemik anggaran pembelian Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista).
- Kontroversi dan mangkraknya megaproyek Food Estate.
- Isu transparansi lahan di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN).
”Melawan Jokowi bagi Prabowo sama saja akan berhadapan dengan kekuatan oligarki yang memiliki dominasi dan pengaruhnya meliputi politik, ekonomi, hukum dan lain-lain, yang tak terbatas dalam penyelenggaraan negara,” tegasnya.
Mengapa Pengaruh Politik Jokowi Masih Begitu Mendominasi Institusi Negara?
Pengaruh politik Jokowi masih mendominasi karena pos-pos strategis pemerintahan saat ini masih dipenuhi oleh barisan loyalis militan yang berorientasi pragmatis. Kekuasaan Jokowi dinilai tidak luntur meskipun ia telah purnatugas dari istana.
Penyebaran para pejabat strategis yang masih memegang patron kuat kepada Jokowi merata di hampir seluruh fondasi negara.
Pengaruh ini membentang mulai dari lingkungan kementerian, partai politik, hingga ke tubuh parlemen.
Selain itu, pilar penegak hukum dan penyelenggara negara juga diklaim belum sepenuhnya bersih dari bayang-bayang rezim sebelumnya, di antaranya:
- DPR RI dan Partai Politik Pemerintahan.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan.
- Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Mahkamah Konstitusi (MK).
- Institusi strategis TNI dan Polri.
”Oleh karena itu dengan kekuatan dan posisi tawar yang lemah, membuat Prabowo akan berhitung untuk menindak atau menyingkirkan Jokowi dalam panggung politik nasional, meskipun kini ia sebagai presiden,” tutup Yusuf Blegur.
Dinamika politik nasional ke depan akan menjadi batu ujian seberapa independen roda pemerintahan berjalan di bawah komando Prabowo Subianto.
Apakah kabinet yang terbentuk mampu melepaskan diri dari intervensi kekuatan masa lalu, atau justru semakin mempertegas pola kompromi kekuasaan abadi?
Bagikan pandangan atau opini Anda terkait isu politik nasional di kolom komentar. Agar Anda tidak tertinggal isu-isu pemerintahan, politik, dan kebijakan publik terkini, pastikan untuk bergabung dan ikuti Saluran WhatsApp RakyatBekasi di [Follow WhatsApp Channel RakyatBekasi di sini].
Eksplorasi konten lain dari Beyond Your Local News
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
