Disebut Underbow PKI di Majalah MPA, DPP GMNI Desak Kemenag Minta Maaf

DPP GMNI memprotes keras narasi di Majalah MPA (terbitan Kemenag) Edisi No. 105/480/2026 halaman 28 yang mengaitkan GMNI dengan PKI. GMNI menegaskan organisasinya berasaskan Pancasila dan berideologi Marhaenisme Bung Karno, bukan underbow PKI. GMNI menilai narasi tersebut sebagai pemutarbalikan sejarah yang mencemarkan nama baik organisasi. GMNI mendesak Kemenag menarik majalah tersebut, meminta maaf secara terbuka, dan memberikan klarifikasi tertulis. DEWAN PIMPINAN PUSAT GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA (DPP GMNI) melayangkan protes keras menyusul beredarnya narasi yang mengaitkan organisasi mereka dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam Majalah MPA Edisi No. 105/480/2026/TH.XXXXII. Publikasi di halaman 28 majalah terbitan instansi di bawah Kementerian Agama (Kemenag) itu dinilai sebagai bentuk pemutarbalikan fakta sejarah yang mencoreng nama baik GMNI. Mengapa GMNI Memprotes Narasi di Majalah MPA Kemenag? DPP GMNI menolak keras dikaitkan dengan PKI karena organisasi mereka murni berlandaskan Pancasila dan Marhaenisme. Ketua DPP GMNI Bidang Agitasi dan Propaganda, Bung Refi, menegaskan bahwa GMNI yang lahir di Surabaya pada 23 Maret 1954, tak pernah sekalipun menjadi underbow (organisasi sayap) PKI. Menurutnya, sejarah mencatat organisasi mahasiswa yang terafiliasi dengan PKI adalah Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI), yang telah dibubarkan bersamaan dengan partai tersebut pada tahun 1966. "GMNI adalah organisasi mahasiswa berlandaskan paham Nasionalisme Indonesia dan menganut ideologi Marhaenisme Bung Karno, tidak pernah sama sekali menjadi underbow dari partai komunis manapun, terlebih sejak PNI bubar GMNI tidak pernah menjadi underbow partai politik manapun. Jadi apa yang dimuat dalam majalah MPA adalah kekeliruan yang fatal," tegas Bung Refi kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com saat dihubungi pada Sabtu (19/09/2026). Apakah Ini Hanya Sekadar "Typo" atau Kesalahan Penulisan? GMNI menolak anggapan bahwa insiden ini sekadar kesalahan ketik (typo). Bung Refi menggarisbawahi bahwa jika memang hanya salah singkatan, maka kepanjangan nama organisasi seharusnya tertulis dengan benar dalam teks. “Persoalan ini bukan sekadar salah ketik, tetapi mencerminkan kekeliruan pemahaman yang mendasar mengenai sejarah GMNI,” tegas Refi. Ia juga menambahkan bahwa narasi yang termuat dalam majalah tersebut justru mencederai semangat toleransi dan moderasi beragama yang digaungkan oleh Kemenag itu sendiri. Selain itu, publikasi ini menunjukkan kurangnya tanggung jawab redaksional dalam menyajikan informasi yang valid ke ruang publik. Bung Refi khawatir kekeliruan yang dibiarkan ini akan mengaburkan kebenaran sejarah GMNI di mata masyarakat. Apa Tuntutan GMNI kepada Kemenag Terkait Insiden Ini? Sebagai tindak lanjut atas kekeliruan fatal tersebut, DPP GMNI telah merumuskan lima poin tuntutan tegas yang ditujukan kepada Kementerian Agama RI, Kanwil Kemenag Jawa Timur, serta pihak-pihak terkait penerbitan majalah MPA. Tuntutan tersebut meliputi: Penarikan dan penghentian segera penyebaran Majalah MPA Edisi No. 105/480/2026. Penyampaian permohonan maaf secara terbuka oleh penulis, editor, dan redaksi majalah MPA. Penerbitan permohonan maaf tertulis pada edisi majalah berikutnya, yang wajib disebarluaskan melalui media massa dan konferensi pers. Pemuatan klarifikasi resmi yang menyatakan bahwa GMNI bukan bagian dari PKI maupun underbow PKI. Evaluasi menyeluruh terhadap tim redaksi majalah agar insiden memalukan ini tak terulang di masa depan. Kasus ini menjadi peringatan penting bagi lembaga pemerintah, khususnya Kemenag, untuk lebih berhati-hati dan teliti dalam merilis publikasi resmi, terlebih yang menyinggung sejarah dan organisasi kemasyarakatan. Ingin tahu kelanjutan sikap Kemenag atas tuntutan GMNI ini? Jangan lewatkan update berita politik, pemerintahan dan layanan publik lainnya. Segera ikuti Saluran WhatsApp RakyatBekasi [Follow WhatsApp Channel RakyatBekasi di sini] agar Anda tak ketinggalan informasi paling tajam dan terpercaya!