Perludem: Mahkamah Rakyat Perlu Digelar untuk Koreksi Pilpres 2024

- Jurnalis

Selasa, 16 April 2024 - 08:54 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Dewan Pembina Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini. (Foto: Perludem)

Anggota Dewan Pembina Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini. (Foto: Perludem)

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai pengadilan rakyat atau mahkamah rakyat perlu dilakukan agar mampu mengoreksi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 dan menjaga iklim demokrasi ke depannya.

Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini mengatakan, untuk Asia Tenggara, pengadilan rakyat pernah dilakukan dalam konteks kecurangan pemilu di Malaysia.

Menurut pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) itu, warga negara Indonesia punya kewajiban untuk memastikan bahwa pelaksanaan pemilu itu tidak menjadi bagian dari demokrasi yang cacat.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Dalam praktiknya, yang harus kita pastikan bukan hanya pemilu yang reguler, tetapi juga pemilu yang autentik, pemilu yang genuine, pemilu yang Langsung, Umum, BEbas, Rahasia (Luber) serta juJUR dan aDIL (Jurdil),” kata Titi dalam diskusi daring bertema ‘Mahkamah Rakyat untuk Keadilan Pemilu, Perlukah?’ yang digelar di Jakarta, Senin (15/04/2024).

Titi melanjutkan, terkait dengan proses perselisihan hasil pemilu, hal itu adalah salah satu mekanisme yang disediakan oleh konstitusi untuk menyelesaikan salah satu masalah hukum pemilu yang terjadi, dalam hal ini adalah soal hasil.

“Problemnya adalah saat ini, Mahkamah Konstitusi berada dalam situasi yang problematik. Karena salah satu persoalan yang menjadi fondasi perselisihan hasil pemilu dikontribusikan oleh Mahkamah Konstitusi itu sendiri, yaitu adanya putusan MK Nomor 90/PUU/XXI/2023,” jelas Titi.

Ia menekankan putusan MK itulah yang memberikan karpet merah kepada putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka untuk maju di Pilpres 2024. Titi juga menganggap hal itulah yang menimbulkan keragu-raguan apakah bisa diwujudkannya keadilan.

“Karena MK sebagai institusi formal, praktiknya itu menjadi bagian dari problem itu sendiri yang menjadi persoalan mengapa kemudian orang mempermasalahkan proses Pemilu 2024. Akan berbeda kalau perselisihan hasil pemilu itu tidak berkaitan dengan problematika yang diakibatkan oleh MK itu sendiri,” tuturnya.

Titi menilai hal inilah yang menjadi dilema terbesar dalam keadilan Pemilu 2024 lantaran institusi formal yang diberi tugas menyelesaikan masalah hukum pemilu adalah bagian dari masalah hukum itu sendiri, mengingat adanya putusan MK Nomor 90.

Baca Juga:  Elektabilitas Kalah Jauh dari Erick Thohir, Cak Imin Diminta Realistis

Karena itu, lanjut Titi, beralasan dan relevan partisipasi dan peran masyarakat di dalam mengawal pemilu yang autentik itu bisa dihadirkan melalui koridor-koridor alternatif, yaitu mahkamah rakyat di beberapa negara.

Baca Juga:  siRekap Turun Mesin Akibat DDOS Attack, KPU Kota Bekasi Tunda Rekapitulasi di Kecamatan

“Karena institusi atau mekanisme formal, itu masih menjadi suatu keragu-raguan oleh pihak-pihak yang ingin memastikan keadilan pemilu itu bisa terwujud,” tambah dia.

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Sumber Berita : inilah.com

Berita Terkait

Tak Hanya Tri Adhianto, DPP PSI Tugaskan Gus Shol sebagai Calon Wakil Wali Kota Bekasi
PSI Rekomendasikan Tri Adhianto jadi Wali Kota Bekasi 2024-2029, Siapa Menyusul?
Kekuatan Koalisi Dinilai Cukup, Tri Adhianto Optimis Menang Pilkada Kota Bekasi
Disebut Bakal Ambil Wakil dari Golkar, Tri Adhianto: Semua Cocok Kecuali Uu
Ini Alasan Partai Amanat Nasional Rekomendasikan Tri Adhianto Jadi Wali Kota Bekasi
Raih Rekomendasi PAN, Hari ini Deadline Tri Adhianto Tentukan Siapa Wakilnya di Pilkada
Bawaslu Jabar Temukan Sejumlah Kesalahan Prosedur dalam Pencoklitan Data Pemilih
Usai Ajukan Pensiun Dini, Eks Kadisdik Kota Bekasi Kini Berseragam Golkar

Berita Terkait

Senin, 22 Juli 2024 - 10:49 WIB

Tak Hanya Tri Adhianto, DPP PSI Tugaskan Gus Shol sebagai Calon Wakil Wali Kota Bekasi

Minggu, 21 Juli 2024 - 09:49 WIB

Kekuatan Koalisi Dinilai Cukup, Tri Adhianto Optimis Menang Pilkada Kota Bekasi

Sabtu, 20 Juli 2024 - 18:47 WIB

Disebut Bakal Ambil Wakil dari Golkar, Tri Adhianto: Semua Cocok Kecuali Uu

Sabtu, 20 Juli 2024 - 18:23 WIB

Ini Alasan Partai Amanat Nasional Rekomendasikan Tri Adhianto Jadi Wali Kota Bekasi

Sabtu, 20 Juli 2024 - 13:09 WIB

Raih Rekomendasi PAN, Hari ini Deadline Tri Adhianto Tentukan Siapa Wakilnya di Pilkada

Berita Terbaru