Hasto Kristiyanto Soroti Mundurnya Gibran dan Manipulasi Konstitusi

Lokasi & Waktu: Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyampaikan sikap politiknya di Danau Duta Harapan, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Sabtu (14/11/2026). Konteks Pernyataan: Tanggapan disampaikan usai menghadiri kegiatan Pekan Peduli Sampah Nasional (PPSN) yang digelar DPC PDI Perjuangan Kota Bekasi. Inti Sikap: PDI Perjuangan memandang mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden sebagai momentum koreksi menyeluruh terhadap kepatuhan konstitusi. Sorotan Utama: Hasto menegaskan bahwa intervensi kekuasaan demi kepentingan sempit akan memicu kerapuhan negara dan merusak keadaban publik. SEKRETARIS JENDERAL DPP PDI PERJUANGAN HASTO KRISTIYANTO menyoroti tajam dinamika politik nasional menyusul mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden. Pernyataan tersebut ia sampaikan saat berada di kawasan Danau Duta Harapan, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Sabtu (14/11/2026). Hasto menilai peristiwa politik besar ini harus menjadi alarm keras bagi seluruh elemen bangsa untuk kembali menegakkan ketaatan pada konstitusi. Sikap Hasto Kristiyanto Soal Konstitusi dan Etika Kekuasaan Kehadiran Hasto Kristiyanto di Kota Bekasi awalnya bertujuan menghadiri agenda lingkungan bertajuk Pekan Peduli Sampah Nasional (PPSN) bersama jajaran pengurus DPC PDI Perjuangan Kota Bekasi. Namun, di sela-sela kegiatan di tepi danau yang menjadi ruang publik warga Bekasi Utara tersebut, awak media turut meminta pandangannya mengenai peta politik mutakhir di tingkat pusat. Mengapa PDI Perjuangan Menilai Mundurnya Gibran sebagai Momentum Koreksi Negara? PDI Perjuangan memandang mundurnya Gibran Rakabuming Raka sebagai titik balik penting untuk mengevaluasi tata kelola kenegaraan agar kembali berjalan lurus di atas rel konstitusi. Menurut Hasto, fondasi sebuah negara tidak boleh dibangun di atas kompromi yang menabrak aturan dasar demi melanggengkan ambisi segelintir pihak. "Setelah mundurnya Wakil Presiden Saudara Gibran Rakabuming, PDI Perjuangan berpendapat bahwa ini menjadi suatu momentum bagi kita untuk melakukan suatu koreksi bagaimana negara dibangun melalui ketaatan kepada konstitusi," kata Hasto Kristiyanto kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com di Danau Duta Harapan, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Sabtu (14/11/2026). Bagaimana Pandangan Hasto Kristiyanto Terkait Manipulasi Konstitusi dan Supremasi Hukum? Hasto menegaskan bahwa kepatuhan terhadap asas konstitusi bersifat mutlak dan tidak boleh dilanggar sejak awal tahapan proses politik maupun pemerintahan. Ia menyoroti bahwa rangkaian pelaksanaan yang terkesan dipaksakan pada akhirnya akan menggerus legitimasi serta merusak tatanan keadaban publik. "Ini harus diikuti dengan penuh kedisiplinan. Tidak boleh ada suatu manipulasi konstitusi dengan menggunakan intervensi kekuasaan. Ini juga mengajarkan tentang pentingnya supremasi hukum, etika, moral di atas segalanya, dan juga di dalam membangun keadaban publik," jelasnya. Dalam pemaparannya di hadapan kader dan awak media di Bekasi Utara, Hasto menekankan tiga pilar utama yang wajib dijaga oleh setiap penyelenggara negara: Kedisiplinan Konstitusi: Menjalankan seluruh proses ketatanegaraan secara murni tanpa rekayasa aturan maupun tekanan kekuasaan. Supremasi Hukum dan Moral: Menempatkan hukum, etika, serta moralitas publik jauh di atas kepentingan politik praktis. Keadaban Publik: Membangun budaya politik yang sehat agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara tetap terjaga. Apa Dampak Intervensi Kekuasaan Demi Kepentingan Sempit Menurut Hasto Kristiyanto? Penyalahgunaan kepercayaan publik melalui intervensi kekuasaan demi kepentingan keluarga atau kelompok sempit akan menciptakan kerapuhan serius pada struktur negara. Hasto mengingatkan bahwa keteladanan seorang pemimpin harus digerakkan oleh semangat pengabdian tulus kepada rakyat, bukan oleh kalkulasi kekuasaan pribadi. "Ini menjadi pelajaran betapa pentingnya supremasi hukum harus diwujudkan dan watak kekuasaan yang berpihak kepada rakyat. Siapa yang menyalahgunakan kepercayaan itu, apalagi dengan melakukan intervensi kekuasaan hanya untuk kepentingan sempit, kepentingan anaknya dan sebagainya, maka ini akan menciptakan kerapuhan," tuturnya. Usai memberikan keterangan pers terkait dinamika politik nasional tersebut, Hasto Kristiyanto kembali melanjutkan rangkaian kegiatan penghijauan dan edukasi pengelolaan sampah bersama pengurus serta simpatisan partai di kawasan Danau Duta Harapan, Bekasi Utara. Jangan lewatkan perkembangan berita politik, pemerintahan, dan informasi layanan publik terkini di Kota dan Kabupaten Bekasi. Bagikan artikel ini, sampaikan pandangan Anda di kolom komentar, serta ikuti Saluran WhatsApp RakyatBekasi melalui tautan Follow WhatsApp Channel RakyatBekasi di sini agar selalu mendapatkan pembaruan berita terpercaya setiap hari.