Ganti Rugi Lahan Fly Over Bulak Kapal Mulai Cair, 15 KK Terima Tahap Pertama

Pencairan Tahap Pertama: Pemkot Bekasi melalui Disperkimtan resmi memulai pembayaran uang ganti rugi lahan proyek Fly Over (FO) Bulak Kapal kepada 15 Kepala Keluarga (KK) di Kecamatan Bekasi Timur pada Selasa (20/10/2026), disusul 33 KK pada tahap berikutnya. Target Penyelesaian: Seluruh proses pembayaran ganti rugi terhadap total 78 KK (96 bidang tanah) di Kelurahan Duren Jaya, Kelurahan Aren Jaya, dan Kelurahan Margahayu ditargetkan rampung pada akhir Oktober 2026. Skala Proyek & Anggaran: Pembangunan FO Bulak Kapal membentang sepanjang 768 meter dari Jalan Joyo Martono hingga Jalan Pahlawan dengan total anggaran lebih dari Rp360 miliar (Rp107 miliar pengadaan lahan oleh Pemkot Bekasi dan Rp253 miliar konstruksi fisik dari Kementerian PU). Urgensi Pembangunan: Proyek dipercepat menyusul terbitnya Surat Perintah Kerja (SPK) Kementerian PU, penyesuaian jalur Double-Double Track (DDT) PT KAI, serta evaluasi keselamatan pasca-insiden kecelakaan kereta di Stasiun Bekasi Timur pada akhir April lalu. PEMERINTAH KOTA (PEMKOT) BEKASI melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan) resmi mencairkan biaya ganti rugi lahan Fly Over Bulak Kapal tahap pertama kepada 15 Kepala Keluarga (KK) di Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Selasa (20/10/2026). Pencairan uang ganti kerugian ini menjadi langkah krusial percepatan pembebasan lahan menjelang konstruksi fisik proyek strategis tersebut. Pemkot Bekasi menargetkan seluruh pembayaran kepada warga terdampak tuntas pada akhir Oktober 2026 secara bertahap. Progres Pembayaran Ganti Rugi Lahan Fly Over Bulak Kapal oleh Pemkot Bekasi Realisasi pembangunan infrastruktur pengurai kemacetan di wilayah timur Kota Bekasi kini memasuki babak penentuan. Bersama Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bekasi, Disperkimtan Kota Bekasi mulai menyalurkan hak finansial warga yang lahannya terdampak langsung oleh trase proyek. Langkah percepatan yang dikawal jajaran Pemkot Bekasi di bawah kepemimpinan Wali Kota Bekasi ini dilakukan agar jadwal pengadaan tanah selaras dengan tahapan konstruksi fisik dari Pemerintah Pusat. Bagaimana Mekanisme dan Target Pencairan Ganti Rugi Lahan Fly Over Bulak Kapal? Mekanisme pembayaran uang ganti rugi lahan Fly Over (FO) Bulak Kapal di Kecamatan Bekasi Timur dilaksanakan secara bertahap sesuai jadwal validasi pemberkasan, dimulai dengan 15 KK pada Selasa (20/10/2026) dan dilanjutkan bagi 33 KK berikutnya. Kepala Disperkimtan Kota Bekasi, Widayat Subroto Hardi, memastikan bahwa pencairan dana kepada masyarakat terdampak sudah resmi berjalan mulai hari ini. "Dengan proses pembayaran dilakukan secara bertahap. Karena, untuk hari ini 15 Kepala Keluarga (KK) terlebih dahulu. Kemudian, berikutnya ada 33 KK," kata Kepala Disperkimtan Kota Bekasi, Widayat Subroto Hardi kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com, Selasa (20/10/2026). Meski pencairan telah bergulir, Disperkimtan Kota Bekasi masih menuntaskan kendala teknis administratif di lapangan. Seluruh proses pembayaran uang ganti kerugian ditargetkan selesai paling lambat akhir Oktober 2026. "Karena masih proses nih. Mungkin ada beberapa orang yang memang ahli warisnya jauh dengan satu alasan dan lainnya. Akhir Bulan Oktober kita selesaikan dibayarkan kepada masyarakat terdampak," tuturnya. Mengapa Pembebasan Lahan Fly Over Bulak Kapal Harus Dipercepat? Percepatan pembebasan lahan FO Bulak Kapal wajib dilakukan karena Surat Perintah Kerja (SPK) pengerjaan konstruksi fisik dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah diterbitkan, sementara jeda waktu menuju masa konstruksi kian mendesak. Selain faktor kesiapan konstruksi Kementerian PU, proyek ini memiliki urgensi keselamatan dan transportasi publik yang tinggi di Kota Bekasi: Penyesuaian Jalur Kereta Api: Mendukung rencana strategis PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) dalam pengoperasian jalur dwiganda atau Double-Double Track (DDT). Mitigasi Kecelakaan Lalu Lintas: Merespons desakan peningkatan keselamatan perlintasan sebidang pasca-insiden kecelakaan kereta api di sekitar Stasiun Bekasi Timur pada akhir April lalu. Pengurai Kemacetan Kronis: Menghilangkan titik simpul kemacetan (bottleneck) di perlintasan rel Bulak Kapal yang menghubungkan arus kendaraan antara Jalan Joyo Martono dan Jalan Pahlawan. Mengingat ketatnya tenggat waktu tersebut, pada pekan sebelumnya Widayat mengungkapkan bahwa 48 bidang tanah sebenarnya telah siap di meja BPN Kota Bekasi untuk segera dicairkan. "Posisinya masih di BPN. Ada 48 Bidang Tanah sudah oke. Tinggal nunggu dari BPN untuk proses pembayaran," ucap Widayat melalui keterangannya, Senin (12/10/2026) lalu. Komunikasi intensif terus dibangun oleh Pemkot Bekasi bersama BPN Kota Bekasi agar jeda waktu antara pembebasan lahan dan peletakan batu pertama konstruksi tidak mengalami hambatan birokrasi. "Jadi kita sudah koordinasi dengan BPN terkait dengan proses-proses tersebut, Agar sediaanya meminta percepatan proses biaya ganti rugi lahan ke BPN. Sehingga begitu validasi sudah oke, tinggal proses pembayaran," jelasnya. Saat itu, pihak Disperkimtan berharap pencairan bagi 48 bidang tanah yang berkasnya telah memenuhi syarat dapat segera terealisasi sejak pertengahan Oktober. "Saya penginnya sebetulnya minggu ini semoga sudah bisa dibayarkan paling tidak. Targetnya diharapkan 48 itu sudah oke, minggu ini bisa kebayar. Dan, bagi yang masih kurang arsip sedikit-sedikit juga bisa ke validasi minggu ini segera," tuturnya. Bagaimana Proses Verifikasi Berkas di BPN Kota Bekasi Sebelumnya? Proses verifikasi berkas kepemilikan lahan di BPN Kota Bekasi dilakukan dengan menyerahkan seluruh dokumen administrasi warga terdampak untuk divalidasi keabsahannya sebagai syarat mutlak sebelum pencairan anggaran daerah. Kilas balik pada akhir September lalu, Widayat mengaku bahwa Disperkimtan Kota Bekasi telah merampungkan kelengkapan berkas yang sempat kurang dan menyerahkannya ke BPN Kota Bekasi untuk memasuki tahap finalisasi. "Kita serahkan semua administrasi ke sana. Baik, itu kekurangan-kekurangan kita sudah lengkapi. Tinggal kita menunggu saja sifatnya dari BPN Kota Bekasi," ujar dia melalui keterangannya, Rabu (30/09/2026). Validasi dari BPN Kota Bekasi menjadi kunci utama pencairan dana agar penyaluran uang ganti kerugian tepat sasaran dan bebas dari sengketa hukum di kemudian hari. "Diverifikasi bisa valid dan bisa dicairkan. Begitu udah validasi dari sana, langsung kita proses pembayaran. Begitu dari BPN udah oke validasi, semua surat administrasi semua udah oke, langsung kita cairkan," jelasnya. Berapa Total Anggaran, Luas Lahan, dan Dampak Proyek Fly Over Bulak Kapal? Pembangunan Fly Over Bulak Kapal membutuhkan total anggaran lebih dari Rp360 miliar dan berdampak pada 78 Kepala Keluarga (KK) atau 96 titik bidang tanah yang tersebar di tiga kelurahan di Kecamatan Bekasi Timur. Proses pembebasan lahan ini berjalan kondusif karena seluruh pemilik lahan telah menyepakati nilai taksiran harga (appraisal) yang ditetapkan oleh tim penilai independen. "Semua para pemilik lahan sudah pada setuju, dari apprasial ketentuan dan kesepakatan harga yang ditawarkan mereka sudah pada bersedia intinya. Kalau itu sudah, maka segera dibayarkan, dan kita saat ini tengah menunggu lagi dari pihak BPN," tuturnya. Sebagai panduan data, berikut adalah rincian lengkap spesifikasi teknis, sebaran lokasi, dan alokasi anggaran proyek Fly Over Bulak Kapal Kota Bekasi: Total Estimasi Anggaran: Lebih dari Rp360 miliar. Anggaran Pengadaan Lahan: Rp107 miliar (meliputi pembebasan lahan warga). Anggaran Konstruksi Fisik: Rp253 miliar (melalui Kementerian PU). Panjang Trase Fly Over: 768 meter (melintang dari Jalan Joyo Martono hingga Jalan Pahlawan, Kecamatan Bekasi Timur). Kebutuhan Luas Lahan: Sekitar 10.637 meter persegi (proyeksi total area trase mencapai kurang lebih 1,2 hektare). Jumlah Warga Terdampak: 78 Kepala Keluarga (KK) — bertambah dari pendataan tahap awal sebanyak 74 KK. Jumlah Objek Lahan: Sekitar 96 titik bidang tanah (mencakup lahan warga, lahan milik Negara, lahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum/PSU milik Pemkot Bekasi, lahan Perkeretaapian, serta lahan Perum Jasa Tirta/PJT). Sebaran Lokasi Kelurahan Terdampak: Kelurahan Duren Jaya, Kelurahan Aren Jaya, dan Kelurahan Margahayu di Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi. Tuntasnya pembayaran ganti rugi lahan pada akhir Oktober 2026 ini diharapkan menjadi titik balik dimulainya pembangunan fisik Fly Over Bulak Kapal tanpa kendala berarti di lapangan. Masyarakat Kecamatan Bekasi Timur dan para pengguna jalan kini menanti realisasi nyata jembatan layang tersebut demi mengakhiri kemacetan panjang sekaligus menjamin keselamatan warga di perlintasan rel kereta api. Bagaimana tanggapan Anda terkait percepatan pembangunan Fly Over Bulak Kapal di Bekasi Timur ini? Bagikan artikel ini dan tulis pendapat Anda di kolom komentar! Jangan lupa baca berita terkait lainnya di RakyatBekasi.Com serta ikuti Saluran WhatsApp RakyatBekasi agar Anda selalu mendapatkan pembaruan informasi terkini seputar Kota dan Kabupaten Bekasi.