Aktivasi IKD Kota Bekasi Jadi Syarat Wajib Perlinsos, Wali Kota Bekasi Instruksikan ASN Bergerak

Realisasi Rendah: Pendaftaran program Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital di Kota Bekasi baru mencapai 17.000 Kepala Keluarga (KK) (sekitar 2,1 persen) dari total target sasaran 800.000 KK sejak diluncurkan pada Senin (12/10/2026). Mobilisasi Aparatur: Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menginstruksikan 21.000 ASN Pemkot Bekasi, bersama seluruh Camat dan Lurah di 12 kecamatan dan 56 kelurahan, untuk menjadi agen percepatan Aktivasi IKD Kota Bekasi. Syarat Mutlak Bansos Terpadu: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bekasi menegaskan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan syarat wajib validasi penerima bantuan sosial (bansos) satu pintu. Data Capaian IKD (September 2026): Aktivasi IKD di Kota Bekasi telah menyentuh 578.812 jiwa (30 persen) berdasarkan target Rencana Strategis (Renstra) Pemkot Bekasi, melampaui target nasional sebesar 20 persen (385.875 jiwa) dari total sasaran 1.929.374 wajib KTP-el. WALI KOTA BEKASI, TRI ADHIANTO menginstruksikan 21 ribu Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Bekasi untuk mempercepat Aktivasi IKD Kota Bekasi sekaligus menjadi agen pendataan Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital, Selasa (20/10/2026). Langkah tegas ini diambil menyusul rendahnya partisipasi warga di 56 kelurahan dan 12 kecamatan se-Kota Bekasi sejak program tersebut bergulir pada Senin (12/10/2026) lalu. Tercatat, angka pendaftaran Perlinsos Digital baru menyentuh 17 ribu Kepala Keluarga (KK) atau sekitar 2,1 persen dari total target sasaran 800 ribu KK. Strategi Wali Kota Bekasi Percepat Aktivasi IKD Kota Bekasi dan Pendataan Perlinsos Mengapa Wali Kota Bekasi Mewajibkan 21 Ribu ASN Menjadi Agen Perlinsos Digital? Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mewajibkan 21 ribu ASN menjadi agen Perlinsos Digital karena laju pendaftaran masyarakat masih sangat lambat dibandingkan target 800 ribu KK yang ditetapkan Pemkot Bekasi. Rendahnya angka partisipasi dalam sepekan terakhir menuntut intervensi langsung dari mesin birokrasi hingga ke tingkat kewilayahan, mulai dari Kecamatan Bekasi Selatan, Rawalumbu, Pondokgede, Jatiasih, Bantargebang, Medansatria, Mustikajaya, Jatisampurna, hingga Pondokmelati. Tri Adhianto menilai keterlibatan aktif puluhan ribu aparatur di bawah pengawasan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bekasi akan mendongkrak grafik pendataan secara signifikan. "Ya pendaftaran Perlinsos di Kota Bekasi ini baru mencapai 17 ribu KK. Ya hari ini saya minta untuk Lurah dengan Camat agar terus bergerak. Yang kedua adalah saya minta BKPSDM juga memantau dari sisi aparatur, agar turut andil menjadi agen Perlinsos. Karena, aparatur kita ini mencapai 21 ribuan," kata Wali Kota Bekasi Tri Adhianto kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com, Selasa (20/10/2026). Selain menggerakkan perangkat kelurahan dan kecamatan, Tri menekankan bahwa kepatuhan birokrasi harus menjadi contoh nyata sebelum menuntut partisipasi publik. "Ya jadi dimulai dari kita dululah, kalau saya itu selalu mengatakan keteladanan dimulai dari kita baru kita minta masyarakat untuk proaktif. Pengarahan kepada ASN-nya lebih dioptimalkan," jelasnya. Mengapa Partisipasi Masyarakat dalam Aktivasi IKD untuk Perlinsos Masih Rendah? Partisipasi masyarakat dalam aktivasi IKD sebagai syarat pendaftaran Perlinsos Digital masih rendah karena program tersebut baru berjalan sepekan dan sosialisasi di tingkat akar rumput belum bergerak masif. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bekasi mencatat belum adanya lonjakan pemohon IKD yang berbanding lurus dengan target sasaran 800 ribu KK. Kepala Disdukcapil Kota Bekasi, Taufiq Rahmat Hidayat, mengakui bahwa ritme aktivasi identitas digital untuk kebutuhan Perlinsos masih membutuhkan akselerasi ekstra di lapangan. "Walaupun proses aktivasi IKD masih berjalan secara perlahan. Karena, progam Perlinsos sendiri baru diberlangsungkan dan belum bergerak cepat," ucap Taufiq melalui keterangannya, Minggu (18/10/2026). Berdasarkan evaluasi Disdukcapil Kota Bekasi di kantor layanan Jalan Ir. H. Juanda, Kecamatan Bekasi Timur, maupun gerai kecamatan, korelasi antara peluncuran Perlinsos dan peningkatan jumlah pengguna baru IKD masih sangat terbatas. "Namun dari yang tercatat sudah melakukan aktivitasi IKD baru mencapai 10 ribu. Sehingga pengaruh untuk IKD sendiri masih belum signifikan," jelas Taufiq. Apa Dampak Jika Warga Kota Bekasi Tidak Mengaktifkan IKD terhadap Penerimaan Bansos? Warga Kota Bekasi yang tidak mengaktifkan IKD berisiko gagal melewati tahapan validasi sistem Perlinsos Digital sehingga tidak dapat terdata dalam platform terpusat penerima bantuan sosial (bansos). Pemkot Bekasi kini mengintegrasikan seluruh skema penyaluran bantuan ke dalam satu pintu digital guna mencegah tumpang tindih data dan memastikan bansos tepat sasaran. Oleh sebab itu, Disdukcapil Kota Bekasi meminta warga tidak menunda pengurusan administrasi kependudukan (Adminduk) digital di loket layanan tingkat kelurahan maupun kecamatan. "Lantaran, nantinya menyoal seluruh akses pendaftaran syarat Perlinsos untuk sukses validasi pastikan setiap warga Kota Bekasi telah mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di 56 Kelurahan atau 12 Kecamatan di Kota Bekasi," tuturnya. Taufiq juga mengingatkan masyarakat agar tidak baru mengurus IKD secara mendadak ketika penyaluran bansos sudah diberlakukan, yang berpotensi menimbulkan antrean panjang di gerai pelayanan publik. "Sehingga bagi masyarakat yang belum melakukan aktivasi IKD segera melakukan kepengurusan tersebut sejak jauh jauh hari. Sebelum, nantinya pelaksanaan Perlinsos berlaku di Kota Bekasi. Namun, ketika ingin masuk ke Perlinsos baru ada keinginan melakukan kepengurusan IKD sebagai syaratnya," ujarnya. Berapa Capaian Aktivasi IKD Kota Bekasi hingga Akhir Tahun 2026? Capaian Aktivasi IKD Kota Bekasi berdasarkan target Rencana Strategis (Renstra) Pemkot Bekasi telah menembus angka 30 persen atau sebanyak 578.812 jiwa hingga akhir triwulan ketiga 2026. Realisasi ini menempatkan Kota Bekasi di atas rata-rata target capaian nasional yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Rincian data statistik capaian aktivasi IKD di Kota Bekasi per September 2026 meliputi: Total Target Sasaran Wajib KTP-el: 1.929.374 jiwa. Target Capaian Nasional (20%): 385.875 jiwa. Realisasi Layanan Adminduk Disdukcapil Kota Bekasi (23,6%): 445.423 jiwa (melampaui target nasional). Realisasi Berdasarkan Target Renstra Pemkot Bekasi (30%): 578.812 jiwa. Target Sasaran Pendataan Perlinsos Digital: 800.000 Kepala Keluarga (KK). Realisasi Pendaftaran Perlinsos Digital (Per 20 Oktober 2026): 17.000 KK. Melalui aplikasi IKD di telepon pintar, warga Kota Bekasi dapat mengakses KTP-el, Kartu Keluarga (KK), hingga dokumen kependudukan terintegrasi lainnya dalam satu genggaman. Disdukcapil Kota Bekasi terus menggencarkan sosialisasi jemput bola di 12 kecamatan hingga akhir tahun 2026 agar transformasi digital Adminduk dan validasi Perlinsos tuntas sesuai target. Keberhasilan integrasi Perlinsos Digital kini bergantung pada seberapa efektif 21 ribu ASN, Camat, dan Lurah di Kota Bekasi melakukan jemput bola ke tingkat RT dan RW, sehingga target 800 ribu KK tidak sekadar menjadi angka di atas kertas. Bagaimana pengalaman Anda saat mengurus aktivasi IKD atau mendaftar Perlinsos Digital di kelurahan setempat? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar dan terus pantau informasi terkini seputar pemerintahan serta layanan publik Bekasi dengan mengikuti Saluran WhatsApp Resmi RakyatBekasi.Com melalui tautan berikut: Follow Whatsapp Channel Rakyat Bekasi Di Sini.