Kepala Sekolah SDN Bekasi Jaya 8 Rosida Marpaung memberikan klarifikasi berkenan pemberitaan keluhan Outing Class yang dikeluhkan oleh orang tua walimurid hingga melaporkan hal itu ke Wali Kota Bekasi Tri Adhianto melalui pesan Direct Message (DM) via Instagram di Akun Instagram Walikota Bekasi @mastriadhianto.
Meski sebagai catatan, Dinas Pendidikan Kota Bekasi telah mengeluarkan edaran terkait larangan pelaksanaan Kegiatan Outing Class ke luar daerah.
Rosida mengatakan, awal mula perencanaan kegiatan Outing Class ini telah dibahas sejak Juli Tahun 2024 lalu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dimana, pihak sekolah telah mengadakan Rapat Kerja bersama para guru, terkait program sekolah selama satu tahun mendatang yang nantinya dimuatkan secara program kurikulum sekolah.
“Setelah itu saya rapat bersama para guru di November 2024, hasilnya (outing class) diadakan. Tapi, saya imbau yang bermanfaat, Setelah itu, kami undang orang tua wali murid selaku Komite Sekolah untuk rapat pada tanggal (13/12/2024),” ujar dia melalui keterangannya kepada rakyatbekasi.com, Selasa (25/02/2025).
“Kemudian, terkait outing class itu dilaksanakan atau tidak, (saya bilang) jika dilaksanakan boleh, tidak pun juga boleh. Akhirnya, orang tua wali murid itu sepakat mengadakan Outing Class ke Sky Walk TMII. Dengan, saya meminta orang tua wali murid menjadi panitia dan turut dikolaborasikan dengan pihak sekolah perwakilan guru. Asalkan tidak memberatkan,” tambahnya.
Ia melanjutkan, sehingga terjadilah kesepakatan, antara orang tua wali murid. Selanjutnya, menurut keterangan Komite Sekolah, Orang Tua Wali Murid yang menentukan tempatnya, harganya, maupun tanggalnya dan menentukan Event Organizer (EO).
“Pelaksanaan kegiatannya berlangsung 24 April 2025. Kemudian Bulan Januari 2025 itu datang lah EO ke saya, Untuk melakukan penandatanganan MOU. Datang panitia dari perwakilan guru, Saya bilang saya pelajari dulu, setelah itu di desaklah saya sama pihak EO untuk tandatangan,” imbuhnya.
Sesaat setelah telah melakukan penandatanganan, akhirnya Panitia dari perwakilan Guru memberikan Down Payment (DP) sebesar Rp 18 Juta ke pihak EO. Dengan catatan, harga pelaksanaan kegiatan Outing Class tersebut per siswa itu sebesar Rp 350 ribu.
“Ternyata Surat Edaran larangan Outing Class itu keluar tanggal 3 Februari 2025. Kemudian saya berkomunikasi dengan pihak Disdik agar dibatalkan, untuk cari aman. Keesokannya saya langsung briefing dengan para guru, agar itu dibatalkan,” lanjutnya.
Tetapi, karena uang sebesar Rp18 juta yang sudah masuk ke EO sebagai uang panjar, sontak terjadilah gejolak di internal antara dirinya dengan para guru sekolah .
“Kemudian saya panggil EO, untuk membatalkan itu berdasarkan dari SE Larangan Outing Class. Tapi, kata EO kalau batal, DP hangus. EO kasih keringanan mau lanjut apa reschedule. Kemudian panitia selalu mendesak ke saya, siapa yang mau ganti DP. Akhirnya, saya berkomunikasi lagi ke Disdik,” katanya.
Hingga, pada Senin (24/02/2025) kemarin, Rosida dipanggil oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi Warsim Suryana agar menceritakan ihwal kejadian yang berlangsung seperti apa.
“Kemudian saya rapat lagi sama guru untuk inventarisir setiap siswa sekolah dari kelas 1 – 6. Yang engga setuju hanya beberapa orang, tapi saya tidak mau melanjutkan. Walaupun 95 persen orang tua wali murid setuju, 5 persen tidak. Jadi saya bilang ke orang tua wali murid, maaf kalau harus kecewa secara rapat bersama untuk hal ini dari perwakilan setiap kelas,” tuturnya.
Jumlah Seluruh Siswa di SDN Bekasi Jaya 8 kurang lebih terdapat sebanyak 420 siswa, kata dia, adapun setiap siswa yang dilaporkan akan mengikuti kegiatan Outing Class terdapat sebanyak 300 siswa melalui catatan panitia pelaksana.
Masalah DP Rp18 Juta Masih Belum Ada Solusi
Rosida menyatakan, dikarenakan pihaknya sudah melakukan pembatalan kegiatan Outing Class tersebut, hingga kini pihaknya belum menemukan titik temu solusi terkait bagaimana pihak sekolah bisa membayar uang DP senilai Rp18 Juta tadi.
“Jujur itu semua saya bahas juga. Karena saya juga nggak mau guru saya rugi, saya juga nggak mau rugi, Saya bahas kan itu tadi. Kalau EO tidak bisa mengembalikan DP, karena itu sudah masuk,” katanya.
Kemudian, beberapa opsi sudah diupayakan. Namun belum menemukan solusi terbaiknya atas persoalan tersebut.
“Jadi kita kembalikan ke orang tua murid untuk Rp18 juta dibagi sekian orang, apakah ortu siap dibebankan Rp 5 ribu per orang. Karena, dana bos sekolah engga ada anggaran untuk itu (mengganti DP), itu yang masih dirundingkan. Gaji kami pun tidak mungkin, guru juga gak mungkin,” paparnya.
