Tolak Penggusuran Rumah Sepihak di Bantaran Sungai, Warga Margajaya Geruduk Pemkot Bekasi

Puluhan warga yang tergabung dalam Paguyuban Warga Margajaya menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Pemerintah Kota Bekasi.

Aksi ini merupakan bentuk protes atas rencana penggusuran rumah yang berdiri di sepanjang bantaran daerah aliran sungai (DAS) di wilayah mereka.

Mereka menolak penggusuran yang dianggap sepihak dan tanpa sosialisasi yang memadai dari pemerintah daerah.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Warga yang telah menetap di lokasi tersebut selama puluhan tahun mengaku kecewa karena tidak menerima pemberitahuan resmi maupun penjelasan terkait alasan dan tahapan penggusuran. Mereka khawatir kehilangan tempat tinggal tanpa adanya solusi yang adil.

“Kami sudah tinggal di sini lebih dari 30 tahun. Pemerintah tidak pernah memberikan sosialisasi, tiba-tiba ada pengumuman akan digusur. Kami hanya ingin kejelasan dan audiensi dengan Wali Kota,” ujar salah satu orator aksi kepada awak media di lokasi demonstrasi, Kamis (03/07/2025).

Tuntutan Warga: Dialog dan Jaminan Hak Tempat Tinggal

Forum Warga Margajaya menuntut agar Pemerintah Kota Bekasi segera membuka ruang dialog untuk mencari solusi bersama terkait rencana relokasi.

Mereka menekankan pentingnya pendekatan humanis dan transparan agar warga tidak kehilangan hak atas tempat tinggal dan identitas sebagai bagian dari masyarakat Kota Bekasi.

“Kami bukan pendatang gelap. Kami ber-KTP Bekasi dan membayar pajak. Kami ingin solusi, bukan penggusuran paksa,” ungkap seorang warga dengan nada emosional.

Hingga berita ini ditulis, aksi unjuk rasa masih berlangsung. Belum ada perwakilan resmi dari Pemerintah Kota Bekasi yang menemui peserta demonstrasi untuk memberikan tanggapan atau klarifikasi.

Latar Belakang: Program Penataan Kawasan DAS di Bekasi

Rencana penggusuran tersebut diduga berkaitan dengan program penataan kawasan daerah aliran sungai yang digagas Pemerintah Kota Bekasi untuk mencegah banjir dan meningkatkan estetika lingkungan.

Namun, sejumlah pengamat kebijakan publik menilai bahwa pelaksanaan program tersebut perlu mempertimbangkan hak-hak warga terdampak dan dilakukan melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel.

Pantau perkembangan kasus ini dan ikuti berita terbarunya hanya di portal kami. Klik tombol Berlangganan agar tidak ketinggalan isu-isu penting seputar kebijakan kota Bekasi.