Poin Utama:
- Target Waktu: Groundbreaking PLTSa ditargetkan paling lambat April atau Mei 2026.
- Fokus KPK: Pendampingan tata kelola administrasi agar tidak ada masalah hukum di kemudian hari.
- Data Integritas: Skor SPI Kota Bekasi saat ini 70,58 (target 81) dan skor MCP 82,67.
- Status Fisik: Lahan, akses jalan, dan pengurugan sudah siap, tinggal finalisasi administrasi.
Pemkot Bekasi menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI untuk mengawal percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) agar berjalan sesuai aturan dan tepat waktu.
Langkah strategis ini dibahas dalam pertemuan resmi di Plaza Pemkot Bekasi, Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan, Kamis (22/01/2026).
Kapan Pembangunan PLTSa Bekasi Dimulai?
Target realisasi proyek strategis ini telah ditetapkan secara ketat oleh kepala daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
”Ground breaking harus terlaksana paling lambat April atau Mei. Bekasi harus siap dan menjadi yang pertama, tentu dengan tata kelola yang benar dan akuntabel,” tegas Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com dalam keterangan resminya, Kamis (22/01/2026).
Tri menegaskan bahwa proyek ini diproyeksikan menjadi pionir pengelolaan sampah perkotaan di Indonesia.
Oleh karena itu, kehadiran KPK dinilai krusial untuk memastikan seluruh tahapan berjalan dalam koridor hukum yang berlaku.
Bagaimana Kesiapan Lahan dan Anggaran?
Meskipun target waktu sudah dekat, Pemkot Bekasi memastikan aspek fisik di lapangan sudah matang.
Tri menjelaskan bahwa persiapan teknis seperti pembebasan lahan, akses jalan menuju lokasi, hingga proses pengurugan tanah telah tersedia.
Namun, fokus utama saat ini adalah mitigasi risiko pada sektor administrasi. “Secara anggaran kita siap. Yang sedang kita pastikan adalah mekanisme administrasinya, supaya semua berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan persoalan hukum di belakang,” jelas Tri.
Apa Catatan KPK Terkait Integritas Pemkot Bekasi?
Dalam audiensi tersebut, KPK menyoroti pentingnya pondasi integritas dalam setiap proyek besar di kota metropolitan.
Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah KPK, Bahtiar Ujang Purnama, mengingatkan agar Pemkot Bekasi tidak menunggu masalah muncul baru bertindak.
”Pemda tidak boleh menunggu masalah muncul. Integritas harus dibangun sejak awal sebagai pagar, melalui perbaikan tata kelola yang konsisten dan berkelanjutan,” tegas Bahtiar kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com dalam forum tersebut, Kamis (22/01/2026).
KPK juga memberikan atensi khusus pada pelayanan publik di sektor kesehatan dan RSUD karena dampaknya yang langsung dirasakan masyarakat dan memengaruhi persepsi publik terhadap integritas pemerintah daerah.
Data Pendukung: Indikator Integritas Kota Bekasi
Berikut adalah data capaian indikator integritas Kota Bekasi yang dipaparkan oleh KPK:
- Skor Survei Penilaian Integritas (SPI): 70,58 (Masih di bawah rata-rata nasional 72).
- Target SPI: 81 (Diharapkan tercapai dengan perbaikan tata kelola).
- Skor Monitoring Center for Prevention (MCP): 82,67.
Menutup pertemuan, Tri Adhianto menyatakan optimisme bahwa dengan pendampingan ketat dari KPK, penyelesaian masalah masa lalu di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta percepatan lelang sejak awal tahun dapat terlaksana dengan baik.
