Ratusan pegawai Perumda Tirta Bhagasasi di Cikarang menggelar aksi mosi tidak percaya terhadap Direktur Umum Daud Husin pada Juli 2026. Massa menuntut perombakan manajemen karena kebijakan yang dinilai arogan dan mengancam akan melakukan mogok kerja massal jika tuntutan tersebut tidak segera dipenuhi oleh pihak perusahaan.
Plt Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, menanggapi situasi ini dengan menginstruksikan Dewan Pengawas untuk melakukan kajian menyeluruh. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam mengambil keputusan terkait jajaran direksi guna menjaga stabilitas pelayanan air bersih bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Bekasi.
Gelombang penolakan keras menghantam internal Perumda Tirta Bhagasasi di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Selasa (21/07/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ratusan pegawai secara terang-terangan membentangkan spanduk berisi mosi tidak percaya terhadap Direktur Umum Daud Husin.
Aksi protes ini memanas seiring adanya ultimatum ancaman mogok kerja massal jika manajemen tidak segera merombak pucuk pimpinan.
Krisis Internal: Mosi Tidak Percaya Perumda Tirta Bhagasasi Memanas
Konflik di tubuh perusahaan pelat merah milik Pemkab Bekasi ini tidak lagi bisa disembunyikan. Spanduk raksasa berisi tanda tangan ratusan pekerja dari berbagai unit kerja menjadi bukti nyata adanya krisis kepemimpinan.
”Kalau tidak ada perubahan, kami akan mogok kerja. Kami ingin dipimpin oleh orang yang mampu bekerja, bukan yang mengedepankan ego,” kata seorang pegawai perempuan yang enggan disebutkan namanya kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com di pelataran kantor Perumda Tirta Bhagasasi Cikarang, Selasa (21/07/2026).
Mengapa Pegawai Perumda Tirta Bhagasasi Ajukan Mosi Tidak Percaya?
Aksi nekat ini dipicu oleh akumulasi kekecewaan para pekerja terhadap sejumlah kebijakan manajemen yang dinilai sepihak dan arogan.
Spanduk besar yang dibentangkan di area kantor penuh dengan coretan tanda tangan sebagai bentuk solidaritas penolakan.
Kondisi tersebut secara gamblang mencerminkan retaknya hubungan industrial di internal instansi pengelola air bersih tersebut.
Ketidakpuasan yang dibiarkan berlarut-larut kini meledak menjadi protes terbuka yang berisiko melumpuhkan pelayanan publik.
Bagaimana Respons Pemkab Bekasi Terkait Konflik Ini?
Menanggapi gejolak serius di BUMD tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM) menyatakan kesiapannya untuk turun tangan.
Pihaknya berjanji akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran manajemen berdasarkan kajian dari Dewan Pengawas (Dewas).
”Kami akan melakukan evaluasi. Kemungkinan memang ada persoalan kekompakan di internal perusahaan. Dewan Pengawas sedang menyusun kajian dan itu akan menjadi dasar evaluasi,” kata Asep Surya Atmaja kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com, Selasa (21/07/2026).
Meski demikian, Asep mengakui bahwa dirinya belum mengetahui secara rinci akar persoalan yang menjadi pemicu utama amarah para pegawai. Ia berhati-hati agar setiap keputusan tidak menyalahi aturan hukum yang berlaku.
“Saya belum mengetahui detail masalahnya. Tiba-tiba muncul mosi seperti itu. Karena itu saya menunggu hasil kajian Dewas sebelum mengambil keputusan,” ujarnya.
Pemkab Bekasi kini berpacu dengan waktu. Hasil kajian komprehensif dari Dewan Pengawas dipastikan akan menjadi pijakan penentu nasib jajaran direksi Perumda Tirta Bhagasasi ke depannya guna mencegah terjadinya kelumpuhan layanan operasional.
Krisis kepercayaan terhadap kepemimpinan Daud Husin ini menjadi ujian berat bagi Pemkab Bekasi dalam menjaga stabilitas pelayanan publik di wilayahnya.
Keberanian mengambil langkah tegas sangat dinantikan agar BUMD ini kembali sehat dan fokus pada pelayanan masyarakat.
Apakah akan ada perombakan besar-besaran di tubuh direksi? Tetap pantau perkembangan eksklusif kasus mosi tidak percaya ini hanya di RakyatBekasi.com. Jangan lupa bagikan artikel ini dan suarakan pendapat Anda di kolom komentar di bawah!
Eksplorasi konten lain dari Rakyat Bekasi
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
