Geruduk Mapolrestro Bekasi Kota, PMB Desak Unit PPA Tuntaskan Kasus Kekerasan Seksual Anak

- Jurnalis

Rabu, 11 November 2026 - 13:55 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KAWAL KEADILAN KORBAN – Koordinator Lapangan (Korlap) bersama massa aksi Pemuda Mahasiswa Bekasi (PMB) menyampaikan orasi menggunakan megafon dan membentangkan spanduk tuntutan pengawalan kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak di depan gerbang Mapolres Metro Bekasi Kota, Jalan Pangeran Jayakarta Nomor 28, Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Medansatria, Kota Bekasi, Rabu (11/11/2026). (Foto: Dok. RakyatBekasi.Com)

KAWAL KEADILAN KORBAN – Koordinator Lapangan (Korlap) bersama massa aksi Pemuda Mahasiswa Bekasi (PMB) menyampaikan orasi menggunakan megafon dan membentangkan spanduk tuntutan pengawalan kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak di depan gerbang Mapolres Metro Bekasi Kota, Jalan Pangeran Jayakarta Nomor 28, Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Medansatria, Kota Bekasi, Rabu (11/11/2026). (Foto: Dok. RakyatBekasi.Com)

  • ​Aksi Pengawalan Hukum: Pemuda Mahasiswa Bekasi (PMB) menggelar aksi unjuk rasa di depan Mapolres Metro Bekasi Kota, Jalan Pangeran Jayakarta Nomor 28, RT 004/RW 008, Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Medansatria, Kota Bekasi, pada Rabu (11/11/2026).
  • ​Fokus Desakan Utama: Massa menuntut percepatan pelimpahan berkas perkara (Tahap I) dugaan kekerasan seksual terhadap anak dari penyidik kepolisian ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bekasi.
  • ​4 Poin Tuntutan Aksi: Mengusut tuntas perkara, mengevaluasi kinerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Metro Bekasi Kota, mengawal kasus hingga vonis pengadilan, serta mewujudkan transparansi dan perlindungan penuh bagi korban.
  • ​Pemenuhan Hak Korban: PMB menekankan urgensi keterbukaan informasi penyidikan, jaminan keamanan dari intimidasi, serta pendampingan psikologis secara berkelanjutan.

ALIANSI PEMUDA MAHASISWA BEKASI (PMB) menggelar aksi unjuk rasa di depan Mapolres Metro Bekasi Kota, Jalan Pangeran Jayakarta Nomor 28, Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Medansatria, Kota Bekasi, Rabu (11/11/2026).

Aksi demonstrasi ini bertujuan mengawal ketuntasan Kasus Kekerasan Seksual Anak di Kota Bekasi agar proses penegakan hukumnya tidak berjalan lamban.

Massa aksi mendesak kepastian waktu pelimpahan berkas perkara dari penyidik kepolisian kepada pihak Kejaksaan demi menjamin keadilan bagi korban beserta keluarganya.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

​Kawal Ketat Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Anak di Kota Bekasi

​Dalam aksi yang berlangsung di depan gerbang masuk Mapolres Metro Bekasi Kota tersebut, massa PMB membentangkan spanduk tuntutan dan menyampaikan orasi secara bergantian.

Mereka menegaskan komitmennya untuk mengawal proses hukum secara menyeluruh hingga korban memperoleh kepastian keadilan di meja hijau.

​Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi PMB, Bung Vian, mengungkapkan bahwa hingga saat ini pihaknya masih menanti kejelasan perkembangan penyidikan.

Sorotan utama mahasiswa tertuju pada tahapan pelimpahan berkas perkara dari penyidik Unit PPA Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Kota Bekasi.

​Mengapa PMB Mendesak Pelimpahan Berkas Perkara ke Kejaksaan?

​PMB mendesak percepatan pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan agar penanganan Kasus Kekerasan Seksual Anak di Kota Bekasi tidak berlarut-larut dan segera memberikan kepastian hukum bagi korban.

Tahapan pelimpahan berkas (Tahap I) dinilai menjadi kunci krusial untuk menguji kelengkapan formil maupun materiil perkara sebelum berlanjut ke persidangan.

​”Kami masih menunggu berkas perkara dilimpahkan oleh penyidik ke Kejaksaan. Kami berharap proses ini segera mendapatkan kejelasan sehingga penanganan perkara dapat terus berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegas Bung Vian kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com di depan Mapolres Metro Bekasi Kota, Rabu (11/11/2026).

​Lebih lanjut, Bung Vian menekankan bahwa demonstrasi yang digelar PMB bukan bertujuan mengintervensi penyidikan atau menghakimi pihak mana pun sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Sebagai Agent of Change, kata dia, kehadiran mahasiswa untuk turun aksi di depan Mapolrestro Bekasi Kota ini murni merupakan wujud kontrol sosial dan kepedulian publik terhadap penegakan hukum perlindungan anak.

​Apa Saja 4 Tuntutan PMB kepada Polres Metro Bekasi Kota?

​Terdapat empat poin tuntutan utama yang disuarakan PMB untuk mendorong profesionalitas aparat kepolisian serta pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual anak.

Selain menuntut transparansi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kepada keluarga, mahasiswa juga menuntut evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Unit PPA Polres Metro Bekasi Kota.

​Berikut adalah 4 poin tuntutan resmi Pemuda Mahasiswa Bekasi (PMB):

  1. ​Usut Tuntas Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak di Kota Bekasi: Menindak tegas pelaku sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).
  2. ​Evaluasi Kinerja Unit PPA Polres Metro Bekasi Kota: Membenahi prosedur pelayanan dan percepatan penyidikan perkara perempuan serta anak.
  3. ​Kawal Kasus Hingga Korban Mendapatkan Keadilan: Memastikan proses hukum berjalan lurus dari tingkat penyidikan, penuntutan di Kejaksaan, hingga putusan pengadilan.
  4. ​Wujudkan Transparansi dan Penanganan yang Berpihak pada Korban: Membuka akses informasi perkembangan perkara kepada keluarga korban serta menjamin pemulihan hak-hak penyintas.

Bagaimana Dampak Ketidakpastian Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual Anak?

​Ketidakpastian proses hukum berdampak langsung pada memburuknya trauma psikologis anak serta rentan memicu intimidasi terhadap korban maupun keluarganya.

Oleh sebab itu, keberanian korban dan keluarga dalam melaporkan tindak pidana kekerasan seksual tidak boleh dipatahkan oleh birokrasi hukum yang lambat.

​”Kami akan terus mengawal kasus ini. Jangan sampai korban dan keluarganya harus berjuang sendiri untuk mendapatkan keadilan. Kami ingin ada kepastian hukum, keterbukaan informasi, dan penanganan yang benar-benar berpihak pada perlindungan korban,” tambahnya.

​Selain ketegasan aparat penegak hukum, penanganan kasus ini juga menuntut sinergi lintas sektoral di lingkungan Pemkot Bekasi.

Di bawah kepemimpinan Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, peran aktif Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bekasi bersama Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Bekasi sangat dibutuhkan guna memastikan pendampingan psikologis dan perlindungan aman bagi korban berjalan optimal.

​PMB memastikan tidak akan mengendurkan pengawasan terhadap perkembangan perkara ini, termasuk memantau langsung proses pelimpahan berkas dari penyidik kepolisian ke Kejaksaan Negeri Kota Bekasi.

Bagi elemen mahasiswa, pengawalan ini bukan sekadar menyangkut satu perkara semata, melainkan tanggung jawab kolektif guna memastikan negara benar-benar hadir melindungi masa depan anak di Kota Bekasi.

​”Jangan bungkam korban, jangan abaikan hak anak, dan jangan biarkan keadilan kehilangan arah.”

​Bagaimana pandangan Anda terkait penanganan kasus perlindungan anak di Kota Bekasi? Bagikan artikel ini, tuliskan tanggapan Anda di kolom komentar, dan baca berita terkini lainnya seputar hukum serta layanan publik di RakyatBekasi.Com. Jangan lupa ikuti Saluran WhatsApp RakyatBekasi melalui tautan Follow WhatsApp Channel RakyatBekasi di sini agar Anda selalu mendapatkan pembaruan informasi tercepat dan terpercaya setiap hari!


Eksplorasi konten lain dari Beyond Your Local News

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Follow WhatsApp Channel rakyatbekasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Belum Reda Insiden Kick Boxing, Kericuhan Kembali Warnai Laga MMA Putri Ciamis Vs Kota Bekasi
Final Kick Boxing di Asrama Haji Bekasi Ricuh hingga Kaca Pecah: PB Porprov Siap Ganti Rugi, Elit Panitia Masih Bungkam!
Sabotase di Arena Porprov Jabar XV 2026 Kota Bekasi: Lintasan Triathlon Duta Harapan Diteror Paku Payung, Keselamatan Atlet Terancam!
Skema Pensiun Diubah Sepihak Jadi 10 Tahun, Eks Pejabat Diperiksa dalam Kasus Penggelapan Premi Asuransi Perumda Tirta Bhagasasi
Coreng Sportivitas Tuan Rumah! Final Kick Boxing Porprov Jabar 2026 Kota Bekasi vs Sukabumi Berakhir Ricuh, Kaca Gedung Asrama Haji Pecah
Kronologi Kecelakaan Maut Truk Pupuk di Cut Meutia Bekasi, Sopir Tewas Terjepit
Serapan APBD Kota Bekasi 2026 Baru 62,45 Persen di Akhir Oktober, Pemkot Bekasi Evaluasi OPD Lewat Sismontep
Kecelakaan Maut Terus Berulang di Jalan Cut Meutia, DPRD Tagih Komitmen Wali Kota Bekasi Awasi Jam Operasional Truk Bertonase Besar
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses

0 Comments

Berita Terkait

Rabu, 11 November 2026 - 15:25 WIB

Belum Reda Insiden Kick Boxing, Kericuhan Kembali Warnai Laga MMA Putri Ciamis Vs Kota Bekasi

Rabu, 11 November 2026 - 13:55 WIB

Geruduk Mapolrestro Bekasi Kota, PMB Desak Unit PPA Tuntaskan Kasus Kekerasan Seksual Anak

Rabu, 11 November 2026 - 12:23 WIB

Final Kick Boxing di Asrama Haji Bekasi Ricuh hingga Kaca Pecah: PB Porprov Siap Ganti Rugi, Elit Panitia Masih Bungkam!

Rabu, 11 November 2026 - 09:25 WIB

Sabotase di Arena Porprov Jabar XV 2026 Kota Bekasi: Lintasan Triathlon Duta Harapan Diteror Paku Payung, Keselamatan Atlet Terancam!

Selasa, 10 November 2026 - 20:13 WIB

Coreng Sportivitas Tuan Rumah! Final Kick Boxing Porprov Jabar 2026 Kota Bekasi vs Sukabumi Berakhir Ricuh, Kaca Gedung Asrama Haji Pecah

Berita Terbaru

error: Content is protected !!

Eksplorasi konten lain dari Beyond Your Local News

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x