230 Hektare Kawasan Kumuh Kota Bekasi Masuk Daftar Tunggu Penanganan RPJMD hingga 2030, Realisasi Tahun Ini Hanya 38 Hektare

- Jurnalis

Rabu, 18 November 2026 - 09:26 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Infografis penataan kawasan kumuh di Kota Bekasi.

Infografis penataan kawasan kumuh di Kota Bekasi.

  • ​Total Luasan Kumuh: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kota Bekasi mencatat masih terdapat 230 hektare kawasan kumuh (dari delineasi awal 365,07 hektare di 52 kelurahan pada 12 kecamatan) yang membutuhkan intervensi fisik.
  • ​Target Realisasi 2026: Pemkot Bekasi hanya menargetkan pengentasan sekitar 35–38 hektare kawasan kumuh sepanjang tahun anggaran 2026.
  • ​Fokus Infrastruktur & Kolaborasi OPD: Penanganan lintas sektoral bersama Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Bekasi difokuskan pada perbaikan jalan lingkungan, drainase/gorong-gorong, pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), sanitasi (MCK), serta akses air bersih.
  • ​Tenggat Waktu RPJMD: Seluruh persoalan kawasan kumuh di Kota Bekasi ditargetkan tuntas (Zero Kumuh) secara bertahap pada 2030 sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

PENANGANAN KAWASAN KUMUH KOTA BEKASI seluas 230 hektare masih menjadi pekerjaan rumah (PR) besar yang belum tuntas dibereskan Pemkot Bekasi hingga penghujung 2026.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kota Bekasi tercatat hanya menargetkan pengentasan sekitar 35 hingga 38 hektare sepanjang tahun ini.

Keterbatasan kapasitas intervensi tahunan di 12 kecamatan tersebut membuat penataan permukiman kumuh baru diproyeksikan rampung pada 2030 sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

​Peta Jalan Penanganan 230 Hektare Kawasan Kumuh Kota Bekasi Menuju 2030

​Mengapa 230 Hektare Kawasan Kumuh Kota Bekasi Baru Ditargetkan Rampung pada 2030?

​Penyelesaian 230 hektare Kawasan Kumuh Kota Bekasi baru ditargetkan tuntas pada 2030 karena Pemkot Bekasi menerapkan skema pengentasan bertahap yang disesuaikan dengan kapasitas fiskal serta peta jalan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

​Dengan rata-rata kemampuan intervensi berkisar puluhan hektare per tahun, beban ratusan hektare kantong permukiman padat yang tersebar di 52 kelurahan—mulai dari Kecamatan Medansatria, Bantargebang, Rawalumbu, Mustikajaya, Jatisampurna, Jatiasih, Pondokgede, Pondokmelati, hingga Bekasi Utara dan Bekasi Barat—tidak dapat diselesaikan dalam satu periode anggaran.

​“Berdasarkan data kita, kawasan kumuh masih ada sekitar 230 hektare. Setiap tahun kita selesaikan secara bertahap. Target tahun ini kita selesaikan sekitar 35–38 hektare,” kata Kepala Disperkimtan Kota Bekasi, Widayat Subroto Hardi kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com, Rabu (18/11/2026).

​Mengacu pada basis data pemetaan GoKumuh Disperkimtan Kota Bekasi dan tujuh indikator fisik Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2018, beban penanganan kawasan kumuh di Kota Bekasi meliputi sejumlah persoalan mendasar:

  • ​Luas Kawasan Kumuh Tersisa: Sekitar 230 hektare dari total delineasi awal 365,07 hektare di 12 kecamatan.
  • Target Pengurangan Tahun 2026: 35 hingga 38 hektare per tahun berjalan.
  • ​Kerusakan Fisik Dominan: Puluhan kilometer jalan lingkungan dan saluran drainase di wilayah padat penduduk, ratusan unit Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), serta ribuan kepala keluarga (KK) yang membutuhkan akses air bersih dan pengolahan air limbah layak.

Baca Juga: Serapan APBD Kota Bekasi 2026 Baru 62,45 Persen, Ketua DPRD Sardi Efendi Semprot Kinerja OPD dan Desak TAPD Evaluasi Menyeluruh

​Apa Saja Fokus Infrastruktur dan Dampak Kolaborasi Lintas OPD di Kawasan Kumuh Kota Bekasi?

​Fokus utama perbaikan infrastruktur di Kawasan Kumuh Kota Bekasi mencakup pembenahan sanitasi, peningkatan kualitas jalan lingkungan, serta normalisasi saluran air melalui kolaborasi lintas perangkat daerah.

​Widayat menjelaskan bahwa intervensi di lapangan tidak hanya bertumpu pada anggaran Disperkimtan Kota Bekasi semata, melainkan turut disokong oleh Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Bekasi agar penataan kawasan terintegrasi dari hulu ke hilir.

​”Dukungan tersebut berupa perbaikan infrastruktur lingkungan, mulai dari jalan, saluran air hingga gorong-gorong yang menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas kawasan permukiman,” sambungnya.

​Di sisi lain, intervensi spesifik yang digulirkan Disperkimtan Kota Bekasi menyasar langsung kebutuhan dasar warga di permukiman padat.

Program tersebut merangkum perbaikan jalan lingkungan, pembenahan drainase mikro, rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), penyediaan sarana sanitasi, pembangunan fasilitas Mandi, Cuci, Kakus (MCK) komunal, hingga perluasan jaringan air bersih.

​Menurut Widayat, buruknya sistem sanitasi, kerusakan jalan lingkungan, serta penyempitan saluran air di permukiman padat—seperti di kawasan bantaran Kali Bekasi, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Selatan hingga permukiman padat di Kecamatan Medansatria—masih menjadi tiga aspek krusial yang paling menyita perhatian Pemkot Bekasi.

​“Program kita meliputi perbaikan jalan, saluran air, program Rutilahu, sanitasi, termasuk pembuatan MCK, dan air bersih. Yang paling sering menjadi fokus penanggulangan adalah masalah sanitasi, jalan, dan saluran,” jelasnya.

​Bagaimana Progres Penataan Permukiman dan Target Penanganan Pemkot Bekasi Tahun Depan?

​Progres penataan permukiman menunjukkan bahwa Kota Bekasi kini diklaim tidak lagi memiliki kawasan kumuh berstatus sangat ekstrem, dan Pemkot Bekasi berencana meningkatkan kuota luasan pengerjaan pada tahun anggaran 2027.

​Langkah akselerasi tersebut disiapkan agar target penuntasan kawasan kumuh pada 2030 di bawah kepemimpinan Wali Kota Bekasi tidak meleset dari arah kebijakan RPJMD.

Porsi anggaran maupun volume pekerjaan fisik pada tahun depan diproyeksikan bertambah seiring ditetapkannya penataan lingkungan kumuh sebagai prioritas daerah.

​“Kemungkinan tahun depan pengerjaannya akan lebih banyak karena kita fokus ke sana,” katanya.

​Kendati ratusan hektare lahan permukiman masih masuk dalam daftar tunggu perbaikan, Widayat memastikan karakteristik kekumuhan di Kota Bekasi saat ini berada pada kategori ringan hingga sedang.

Sinergi berkelanjutan antar-OPD diharapkan mampu mempercepat transformasi lingkungan kumuh menjadi kawasan hunian yang sehat, aman, dan layak huni bagi warga Kota Bekasi sebelum tenggat 2030 berakhir.

​Komitmen Pemkot Bekasi dalam mengentaskan sisa 230 hektare kawasan kumuh kini menanti pembuktian nyata di lapangan, terutama dalam memastikan eksekusi anggaran infrastruktur tepat sasaran dan tidak sekadar menjadi target di atas kertas RPJMD 2030.

​Bagaimana kondisi jalan lingkungan, drainase, dan sanitasi di wilayah tempat tinggal Anda saat ini? Sampaikan laporan atau tanggapan Anda di kolom komentar, bagikan artikel ini kepada warga sekitar, dan baca terus ulasan mendalam seputar kebijakan publik Kota Bekasi lainnya. Agar tidak ketinggalan informasi terkini setiap hari, ikuti Saluran WhatsApp RakyatBekasi melalui tautan resmi Follow WhatsApp Channel RakyatBekasi di sini.


Eksplorasi konten lain dari Beyond Your Local News

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Follow WhatsApp Channel rakyatbekasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Raih ABDI AI Leadership Awards 2026, Wali Kota Bekasi: Digitalisasi Bukan Sekadar Pamer Aplikasi, Harus Permudah Warga
WAKABE Resmi Meluncur, Tri Adhianto dan Dedi Mulyadi Sulap Kalimalang Jadi Ikon Wisata Air hingga Jalur Transportasi Bekasi–Jakarta
Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Jajaki Kolaborasi AI dengan The Habibie Center, Birokrasi Layanan Publik Bakal Dipangkas?
Mangkir Panggilan Kejagung Terkait Korupsi PT Migas, Ini Dia Alasan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto
Skandal Dugaan Korupsi RSUD CAM Kota Bekasi Terbongkar, Fopera Resmi Lapor Kejari dan Desak Direktur Dicopot
Kualitas Hidup Warga Meningkat, Wali Kota Bekasi Resmikan 4 Rumah Rutilahu di Mustikajaya
Kupas Tuntas Kendala Perizinan Era RDTR Digital, Kepala BPN Kota Bekasi Perkuat Sinergi PKKPR dan PTP Bersama PPAT-INI
Dana Hibah RW Bakal Naik Jadi Rp150 Juta pada 2028, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Kunci Rp50 Juta Khusus Bangun Teba Sampah
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses

0 Comments

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 21:44 WIB

Raih ABDI AI Leadership Awards 2026, Wali Kota Bekasi: Digitalisasi Bukan Sekadar Pamer Aplikasi, Harus Permudah Warga

Rabu, 18 November 2026 - 20:45 WIB

WAKABE Resmi Meluncur, Tri Adhianto dan Dedi Mulyadi Sulap Kalimalang Jadi Ikon Wisata Air hingga Jalur Transportasi Bekasi–Jakarta

Rabu, 18 November 2026 - 19:50 WIB

Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Jajaki Kolaborasi AI dengan The Habibie Center, Birokrasi Layanan Publik Bakal Dipangkas?

Rabu, 18 November 2026 - 18:39 WIB

Mangkir Panggilan Kejagung Terkait Korupsi PT Migas, Ini Dia Alasan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto

Rabu, 18 November 2026 - 15:54 WIB

Skandal Dugaan Korupsi RSUD CAM Kota Bekasi Terbongkar, Fopera Resmi Lapor Kejari dan Desak Direktur Dicopot

Berita Terbaru

error: Content is protected !!

Eksplorasi konten lain dari Beyond Your Local News

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x