Skandal Dugaan Korupsi RSUD CAM Kota Bekasi Terbongkar, Fopera Resmi Lapor Kejari dan Desak Direktur Dicopot

- Jurnalis

Rabu, 18 November 2026 - 15:54 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Perwakilan Forum Perjuangan Rakyat (Fopera) Kota Bekasi saat menyerahkan berkas resmi laporan dugaan korupsi RSUD CAM Kota Bekasi kepada petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Gedung Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, Rabu (18/11/2026).

Perwakilan Forum Perjuangan Rakyat (Fopera) Kota Bekasi saat menyerahkan berkas resmi laporan dugaan korupsi RSUD CAM Kota Bekasi kepada petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Gedung Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, Rabu (18/11/2026).

  • ​Forum Perjuangan Rakyat (Fopera) Kota Bekasi resmi melaporkan dugaan tindak pidana korupsi di RSUD CAM Kota Bekasi ke Kejaksaan Negeri pada Rabu (18/11/2026).
  • ​Terdapat tiga fokus dugaan penyimpangan Tahun Anggaran 2026: Building Management, belanja obat, dan pemotongan jasa pelayanan karyawan.
  • ​Fopera mendesak Komisi IV DPRD Kota Bekasi untuk segera mempercepat proses pencopotan Direktur RSUD CAM Kota Bekasi.
  • ​Aksi demonstrasi lanjutan direncanakan akan menyasar Kantor Wali Kota Bekasi dan Gedung KPK RI di Jakarta.

FORUM PERJUANGAN RAKYAT (FOPERA) KOTA BEKASI resmi melaporkan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Chasbullah Abdulmadjid (RSUD CAM) ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bekasi pada Rabu (18/11/2026).

Laporan ini menyoroti sejumlah kejanggalan fatal pada Tahun Anggaran 2026, mulai dari tata kelola gedung, realisasi belanja obat, hingga polemik pemotongan jasa pelayanan para tenaga kesehatan.

Langkah hukum ini diambil sebagai tindak lanjut atas rentetan aduan internal karyawan rumah sakit plat merah milik Pemkot Bekasi tersebut.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

​Mengungkap Tabir Dugaan Korupsi RSUD CAM Kota Bekasi Tahun 2026

​Apa Saja Temuan Dugaan Korupsi di RSUD CAM Kota Bekasi?

​Berkas laporan yang diserahkan ke meja penyidik Kejari Kota Bekasi merangkum tiga indikasi kuat penyelewengan anggaran yang berdampak langsung pada kualitas layanan kesehatan di Kota Patriot.

Berdasarkan investigasi awal, celah korupsi diduga terjadi secara sistematis.

​Adapun rincian dugaan korupsi tersebut meliputi:

  • ​Dugaan rekayasa dan penggelembungan dana pada Building Management RSUD CAM Kota Bekasi Tahun Anggaran 2026.
  • ​Manipulasi anggaran pada sektor Belanja Obat dan Bahan Obat Tahun Anggaran 2026.
  • ​Tindak pidana pemotongan Jasa Pelayanan (Jaspel) yang menjadi hak mutlak tenaga kesehatan dan karyawan RSUD CAM Kota Bekasi.

​”Laporan Ini Merupakan Hasil Observasi Kami di lapangan, Data yang kami terima dari Posko Pengaduan Karyawan Rsud Cam Kota Bekasi Pada Bulan Oktober-November 2026,.” ujar Muhamad Imron, Ketua Koordinator Fopera Kota Bekasi kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com di Gedung Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, Rabu (18/11/2026).

​Mengapa Kejaksaan Diminta Segera Memeriksa Direktur RSUD CAM?

​Sebagai pucuk pimpinan yang memegang kendali penuh atas tata kelola anggaran dan manajemen operasional, Direktur RSUD CAM Kota Bekasi dinilai harus bertanggung jawab secara hukum atas indikasi kerugian negara tersebut.

Fopera meminta korps Adhyaksa bertindak cepat agar alat bukti tidak hilang.

​”Kami Mendesak Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, untuk segera memanggil direktur RSUD Cam Kota Bekasi, Melakukan investigasi, atas Laporan Kerugian Negara di RSUD Cam Kota Bekasi, sebagaimana Berkas dan Laporan yang telah kami Serahkan,” jelas Imron.

​Bagaimana Respons Terhadap Kinerja Direktur RSUD CAM Saat Ini?

​Rentetan masalah internal yang berujung ke ranah hukum ini membuat posisi Direktur RSUD CAM semakin tersudut.

Selain menempuh jalur hukum di Kejari, massa aksi juga menuntut sanksi tegas dari sisi birokrasi pemerintahan.

​Gelombang desakan kini mengarah ke legislatif agar segera mengeluarkan rekomendasi politik pemberhentian pucuk pimpinan rumah sakit tersebut.

​”Kami mendukung Langkah DPRD Kota Bekasi yang merespon Masalah dilingkungan RSUD Cam Kota Bekasi, Kami minta Komisi IV DPRD Kota Bekasi mempercepat Proses Pencopotan Direktur RSUD Cam Kota Bekasi, sebagaimana Mekanisme yang berlaku, Masalah nya udah jelas, jadi ngapain lagi kalo ngga di Copot,” tutupnya.

​Sebagai bentuk eskalasi perlawanan, Fopera menyatakan tidak akan berhenti di tingkat daerah. Usai menyerahkan bukti ke Kejari Kota Bekasi, mereka tengah menyusun agenda aksi demonstrasi besar-besaran yang akan dipusatkan di depan Kantor Wali Kota Bekasi serta menggeruduk Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) di Jakarta guna memastikan kasus ini dikawal secara nasional.

Pelaporan skandal dugaan korupsi RSUD CAM ini menambah deretan ujian bagi integritas pelayanan publik di bawah naungan Pemkot Bekasi.

Publik kini menanti taring Kejari Kota Bekasi untuk membongkar tuntas indikasi rasuah yang menggerogoti sektor kesehatan vital ini, sekaligus menagih janji ketegasan dari Wali Kota Bekasi.

​Jangan lewatkan perkembangan terbaru mengenai kasus dugaan korupsi di RSUD CAM dan berita investigasi Pemerintahan Kota Bekasi lainnya. Bagikan artikel ini untuk mengawal transparansi publik dan ikuti Saluran WhatsApp RakyatBekasi di [Follow WhatsApp Channel RakyatBekasi di sini] agar Anda selalu update dengan informasi paling tajam dan terpercaya!


Eksplorasi konten lain dari Beyond Your Local News

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Follow WhatsApp Channel rakyatbekasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Raih ABDI AI Leadership Awards 2026, Wali Kota Bekasi: Digitalisasi Bukan Sekadar Pamer Aplikasi, Harus Permudah Warga
WAKABE Resmi Meluncur, Tri Adhianto dan Dedi Mulyadi Sulap Kalimalang Jadi Ikon Wisata Air hingga Jalur Transportasi Bekasi–Jakarta
Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Jajaki Kolaborasi AI dengan The Habibie Center, Birokrasi Layanan Publik Bakal Dipangkas?
Mangkir Panggilan Kejagung Terkait Korupsi PT Migas, Ini Dia Alasan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto
Kualitas Hidup Warga Meningkat, Wali Kota Bekasi Resmikan 4 Rumah Rutilahu di Mustikajaya
Kupas Tuntas Kendala Perizinan Era RDTR Digital, Kepala BPN Kota Bekasi Perkuat Sinergi PKKPR dan PTP Bersama PPAT-INI
230 Hektare Kawasan Kumuh Kota Bekasi Masuk Daftar Tunggu Penanganan RPJMD hingga 2030, Realisasi Tahun Ini Hanya 38 Hektare
Dana Hibah RW Bakal Naik Jadi Rp150 Juta pada 2028, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Kunci Rp50 Juta Khusus Bangun Teba Sampah
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses

0 Comments

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 21:44 WIB

Raih ABDI AI Leadership Awards 2026, Wali Kota Bekasi: Digitalisasi Bukan Sekadar Pamer Aplikasi, Harus Permudah Warga

Rabu, 18 November 2026 - 20:45 WIB

WAKABE Resmi Meluncur, Tri Adhianto dan Dedi Mulyadi Sulap Kalimalang Jadi Ikon Wisata Air hingga Jalur Transportasi Bekasi–Jakarta

Rabu, 18 November 2026 - 19:50 WIB

Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Jajaki Kolaborasi AI dengan The Habibie Center, Birokrasi Layanan Publik Bakal Dipangkas?

Rabu, 18 November 2026 - 18:39 WIB

Mangkir Panggilan Kejagung Terkait Korupsi PT Migas, Ini Dia Alasan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto

Rabu, 18 November 2026 - 15:54 WIB

Skandal Dugaan Korupsi RSUD CAM Kota Bekasi Terbongkar, Fopera Resmi Lapor Kejari dan Desak Direktur Dicopot

Berita Terbaru

error: Content is protected !!

Eksplorasi konten lain dari Beyond Your Local News

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x